Dalam proses perencanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders wilayah atau lebih sering kita pahami sebagai partisipasi merupakan keharusan. Mengapa demikian??? Karena hal tersebut merupakan pra syarat dasar yang wajib terpenuhi, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan sepantasnya melibatkan seluruh potensi yang ada (SDM), partisipasi aktif dan juga terkait daya dukung akan proses tersebut. Setidaknya dengan partisipasi akan mewujud dalam ruang publik bagi suara warga. Terlebih adalah keterlibatan dari warga miskin yang selama ini suaranya nyaris tidak terdengar dalam proses – proses perencanaan pembangunan, seperti dalam Musrenbang.
Apalagi dalam tipologi masyarakat perkotaan, dengan kompleksitas persoalan ditambah lagi dengan heterogenitas kota. Kedua hal tersebut merupakan potret nyata dalam kehidupan kota yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam konteks proses perencanaan pembangunan, tentunya akan banyak tantangan melihat realitas yang ada. Dinamisasi, perkembangan kota, globalisasi kini tidak lagi hanya berada diruang-ruang publik namun telah menyeruak ke ruang privat sehingga berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Salah satu gaya hidup dalam berkomunikasi yang kini muncul yakni pertemuan diadakan di cafe, di mall, di restaurant dan lainnya.
Berawal dari proses perencanaan pembangunan yaitu Musrenbang, dirasa oleh masyarakat luas bahwa forum tersebut belum fokus atau mampu menjawab problematika yang muncul dalam masyarakat. Terutama ketika mencoba menjawab salah satu problem dasar masyarakat yaitu kemiskinan. Karena dalam pelaksanaannya forum Musrenbang selain hanya di dominasi oleh para tokoh saja, atau jarang melibatkan secara aktif warga miskin yang selama ini hanya menjadi obyek dari pembangunan. Akibatnya perencanaan pembangunan yang dihasilkan sifatnya parsial, tidak menyeluruh serta berkelanjutan.
Sehingga dapat dipastikan hasil dari Musrenbang acapkali menjadi bias dan tidak mampu menjawab persoalan pokok yang dihadapi oleh masyarakat. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba mengembalikan lagi spirit dari masyarakat untuk mau kembali terlibat aktif dalam proses – proses perencanaan pembangunan di kota Surakarta. Sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan dan cita – cita masyarakat secara luas serta mendapat daya dukung tinggi dari segenap stakeholders yang ada.
TKPKD Kota Surakarta dengan menggunakan metodologi Participatory Poverty Assessment atau PPA mencoba menggali informasi serta memetakan persoalan yang ada dalam masyarakat, dengan memotret 5 kebutuhan dasar yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, permukiman dan infrastruktur. Salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemetaan Masalah Tingkat RW. Yang mana dalam kegiatan tersebut akan mengeksplorasi beberapa persoalan yang muncul dalam wilayah atau lingkungan masing – masing sesuai dengan 5 kebutuhan dasar. Biasanya dimulai dengan pengenalan peta terlebih dahulu. Mulai cross ceck batas – batas RW sampai dengan bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW. Hasil dari klarifikasi peta nantinya akan menjadi dasar dalam mendiskusikan 5 kebutuhan dasar dari masyarakat.
(By BChrist)
0 komentar:
Posting Komentar