AKP RW I Gajahan, Upaya Memperkuat Perencanaan Jangka Menengah

Sessi awal saat klarifikasi peta lingkungan menjadi pemantik yang menarik, karena warga akan secara cermat mengamati serta melakukan koreksi saat ada kesalahan dalam gambar (peta). Jadi klarifikasi atas peta yang muncul validitasnya dapat dipertanggungung jawabkan, karena mereka paham betul akan batas wilayah.

Konsentrasi warga mulai terlihat saat masuk dalam sessi penggalian masalah (5 kebutuhan hak dasar). Terlebih mereka dihadapkan pada masalah yang muncul dalam lingkungan mereka sendiri. Pemahaman serta munculnya temuan – temuan dalam sessi ini tak lepas dari peran besar Tim Inti yang memfasilitasi masing–masing kelompok yang terbagi dalam 5 isu. Penjelasan keterkaitan persoalan yang digali dengan kemiskinan menjadi sangat penting, sehingga temuan – temuan yang muncul tidak menjadi bias. Agar dalam proses merunut masalah nanti tidak menjadi kendala lagi (klarifikasi dan konfirmasi lagi).

Dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) di RW I ini suara warga lebih jelas terdengar, hal ini dikarenakan tidak ada dominasi forum oleh tokoh masyarakat. Kepentingan dalam memetakan masalah di setiap lingkungan sangatlah jelas, karena menyentuh langsung dalam problem dasar kemiskinan serta tidak terjebak pada ritual perencanaan fisik. Dalam menggali 5 kebutuhan hak dasar ini, suara warga benar–benar terwakilkan. Di form permasalahan lingkungan juga ada pertanyaan upaya yang pernah dilakukan masyarakat  serta upaya yang pernah dilakukan pemerintah. Hal ini menjadi salah satu indicator bahwa dalam setiap persoalan yang muncul dalam lingkungan dapat dipotret secara jelas. Usulan atau rekomendasi atas hasil dapat dipertanggung jawabkan, karena ukuran validitasnya sangat terlihat.

Secara psikologis warga atau peserta AKP RW tidak ada beban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, karena perasaan khawatir suara mereka tidak didengar tidak ada. Beban psikologis ketika berhadapan dengan tokoh masyarakat setempat, maupun beban psikologis yang lainnya. Inilah yang membedakan saat memotret persoalan yang muncul dalam tiap lingkungan masyarakat setempat dengan forum musrenbang.

Kalaupun ada pertanyaan yang muncul dipermukaan terkait dengan hasil RPJMKel ini menjadi wajar, hal ini disebabkan perencanaan pembangunan yang diusung lewat forum musrenbang selama ini tidak berimpact positif terhadap mereka (warga miskin).  Karena RPJMKel merupakan menu baru, maka bila diawal banyak warga mempertanyakan soal apa itu RPJMKel dan siapa nanti yang akan melaksanakan rekomendasi  ketika sudah menjadi dokumen resmi kelurahan maka hal tersebuat sangatlah manusiawi. 

Untuk itu menjadi sangatlah penting saat proses Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan serta Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan (AKP Kelurahan) transformasi ke segenap stakeholders yang ada sampai dengan ke pemangku wilayah RW dan RT secara konseptual. Terlebih secara tekstual dimasing – masing wilayah, sekaligus bisa mendapat respons positif yang berupa dukungan penuh akan ide serta gagasan tentang RPJMKel. Apalagi jika dapat memahamkan serta menajamkan ditingkat wilayah bahwa RPJMkel merupakan kebutuhan serta dapat menjawab problem dasar kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu agenda pokok Pemerintah Kota Surakarta. Sehingga penguatan civil society yang memberikan porsi lebih pada tingkat partisipatif warga dalam proses perencanaan pembangunan dapat terwujud serta terlaksana dengan baik. Inilah sebagai pengejawantahan tentang dasar demokrasi, “kuasa ada ditangan rakyat”.

(By BChrist)

Posted in: Analisa Kemiskinan Partisipatif,Gajahan