Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif a la Kota Solo yang sudah dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan lebih dioptimalkan dengan metodologi yang baru. Hal ini dilandasi dari pola yang sudah terjadi selama ini bahwa Musrenbang sudah "menurun" peran pentingnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab program dalam Musrenbang yang sudah terjadi 12 tahun dan diimplementasikan melalui Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) makin jauh terdistorsi.
Kondisi ini kemudian menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta melakukan uji coba perbaikan mekanisme. Setidaknya di akhir 2012 hingga 2013 ditargetkan ada 10 kelurahan yang akan didampingi melakukan perumusan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Hal itulah yang mengemuka dalam pertemuan konsolidasi Faskel Kemlayan dan Semanggi di Sekretariat Harian Pelaksana TKPKD di Panularan Senin (22/4).
 |
| Suasana Konsolidasi 2 Kelurahan |
Dalam rapat konsolidasi itu dihadiri 2 Faskel dari Kemlayan dan 4 Faskel dari Semanggi. Dengan luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya RW maupun kompleksitas persoalan, maka khusus Semanggi akan didampingi 5 Faskel. Diharapkan dengan 5 Faskel ini, substansi problem-problem yang ada di masyarakat bisa direpresentasikan.
Yang menarik, 2 kelurahan ini memiliki tantangan yang cukup kontras. Misalnya saja jumlah RT di Semanggi mencapai 131 RT sementara di Kemlayan baru saja 3 RT melakukan pindahan (wilayah Cokrosuman). Belum lagi problem-problem yang dialami masyarakatnya tentu akan jauh lebih kompleks. Harapannya, ketika proses penulisan berbagai problem konkret masyarakat bisa menjadi prioritas sehingga program pengentasan kemiskinan yang akan menjadi roh utama proses ini benar-benar tertangani.
(By MHist)
0 komentar:
Posting Komentar