Menanyakan Validitas Data Jamkesmas

Salah satu program pengentasan kemiskinan yakni Jamkesmas pada Tahun 2013 secara umum diberbagai wilayah mengalami penurunan. Di eks Karesidenan Surakarta (menurut berbagai media massa juga mendapati hal yang sama). Di Klaten malah pernah ada keluhan warga sehingga menimbulkan konflik. Menurut Kadinkes Klaten penurunan merupakan kewenangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kabupaten Boyolali malah terjadi penurunan signifikan dibanding Tahun 2008 lalu yang jumlahnya mencapai 50.000 jiwa. Menurut Kadinas Kesehatan, sebanyak 12.000 penerima Jamkesmas meninggal dunia meski demikian ada kelahiran baru juga. Di Karanganyar ada penurunan jumlah penerima Jamkesmas hingga 10.314 jiwa. Data ini didapatkan dari penelitian BPS dan dinas setempat menerima tembusannya.

Kota Gaplek alias Wonogiri juga tercatat penerima Jamkesmas turun 58.138 jiwa dibandingkan tahun 2008 lalu. Hal ini bisa dimaknai setiap tahun terjadi penurunan rata-rata 10.000 jiwa. Dari data diatas sepertinya tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan secara nasional baik. Tetapi bila kita lihat dilapangan, masih banyak ditemui atau berita tentang kebutuhan masyarakat untuk mendapat Jamkesmas. Banyak warga yang tahun sebelumnya mendapat tahun ini malah tidak mendapat.

Kondisi warga miskin di bantaran sungai (photo by Ardian)

Sumber data dari PPLS 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik tidak banyak membuka apakah standart indikator kemiskinan yang berubah, apakah standar kehidupannya membaik, apakah tingkat perekonomiannya sudah sejahtera dan lain sebagainya. Sayangnya hasil pendataan ini tidak dishare atau dipublikasi sehingga ditiap daerah masyarakat bisa tahu. Up dating data dari BPS idealnya bisa dilakukan tiap tahun sebab kondisi masyarakat banyak yang berubah tiap saat.

Hasil PPLS sendiri langsung ditetapkan sebagai data baku bukan sebagai data sementara yang kemudian harus diverifikasi terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu pada tahap verifikasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pilgub Jateng banyak yang tidak valid. Demikian pula saat dilakukan verifikasi pengurus Parpol oleh KPU banyak ditemukan alamat fiktif, individu fiktif dan lain sebagainya.

Harapannya bila ada daftar sementara calon penerima program maka masyarakat bisa melakukan verifikasi sehingga tidak muncul komplain. Pejabat penerima komplain data, petugas verifikator bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota agar birokrasi di daerah hanya menerima komplain padahal mereka tidak melakukan pendataan.

(by : Mhist)

Posted in: Gagasan