Mengapa Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Warmis?

Mencatat Suara Si Miskin

Dalam rangkaian kegiatannya setelah melaksanakan Analisis kemiskinan Partisipatif  (AKP RW) yang bertujuan untuk melakukan pemetaaan terhadap wilayah RW, melakukan identifikasi permasalahan, serta potensi wilayah RW atau lebih ringkas dengan penyebutan “pemetaan 5 hak dasar”. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan  AKP di tingkat kelurahan, ini merupakan bagian dari proses penyusunan RPJMKel yang diharapkan mampu memberikan gambaran atas persoalan 5 hak dasar masyarakat di wilayah kelurahan. Hasil dari AKP  tingkat RW dan AKP tingkat kelurahan ini_lah yang akan digunakan sebagai bahan proses ”Merunut Masalah“. Sehingga akan ditemukan persoalan - persoalan prioritas yang harus diselesaikan.

AKP tingkat kelurahan diselenggarakan dengan maksud (1) Sebagai media pembanding atas temuan dalam AKP tingkat RW yang telah dilakukan sebelumnya; (2) Sebagai media konfirmasi dan validasi atas temuan di masing-masing RW yang telah dilakukan dalam proses AKP sebelumnya.

Tetapi ternyata dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilapangan (baca = AKP RW & AKP Kelurahan), ada satu persoalan yang cukup substantif dimana proses AKP RW maupun AKP Kelurahan masih banyak di dominasi oleh para elite/tokoh – tokoh lokal. Baik itu RT, RW, LPMK, maupun para elite kelurahan itu sendiri. Jadi out put dari kegiatan tersebut, yang sedianya menggali persoalan ( 5 hak dasar ) yang ada menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, maka muncul_lah ide  apa yang disebut dengan AKP Warmis. Yaitu Analisis Kemiskinan Partisipatif yang langsung turun kelapangan/menggali 5 hak dasar ( kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrastuktur ) langsung kepada si Warmis ( Warga Miskin ). Hal ini dilakukan karena pada kedua AKP sebelumnya “keterwakilan dari si miskin tidak ada”. Harapannya adalah persoalan 5 hak dasar yang digali disana akan valid dan tepat sasaran.
(BChrist)

Posted in: Analisa Kemiskinan Partisipatif,Sewu