Upaya Revitalisasi Musrenbang Kota Solo (3)

Pendekatan (Lobby) Stakeholders Menjadi Point Penting

Karena lobby merupakan pintu masuk sekaligus jembatan dalam membangun kepercayaan di tingkat stakeholders kelurahan (pemangku kepentingan) berikut sebagai media pendukung atas “menu baru”  RPJMKel. Maka pada tataran ini (lobby) harus dan wajib mendapat dukungan penuh dari  para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

Hal ini penting sekali dilakukan (dengan output) yang jelas, agar dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan (sesuai tahapannya) tidak mengalami kendala-kendala atau halangan yang berarti. Problem komunikasi harus clear disini (dengan para pemangku kepentingan kelurahan), sehingga saat Tim TKPKD masuk diwilayah sudah tidak perlu lagi mengulang – ulang ataupun menjelaskan lebih njlimet lagi di kelurahan, semisal pada fase awal kegiatan nanti yaitu sosialisasi.

Salah satu suasana tahapan dalam penyusunan RPJMKel

Maka, kunci keberhasilan lobby seperti yang dimaksud diatas adalah ketika mendapat dukungan penuh dari segenap stakeholders yang ada di tingkat kelurahan. Mulai dari Kepala Kelurahan berikut perangkat–perangkat kelurahan yang lain, LPMK, Faskel Monev, PKK Kelurahan, RW, Karang Taruna, LKM, dan lain sebagainya.

Pada fase lobby dengan Lurah sekaligus mereview kembali workshop tingkat kota bersama BAPPEDA (membangun dukungan bersama), yang pada waktu itu juga menghadirkan Kepala Kelurahan (11 kelurahan) berikut LPMK yang dihadiri ketua - ketuanya. Ditahapan lobby yang dilakukan di tingkat kelurahan ini juga nanti akan memiliki ikatan kuat dengan Fasilitator Kelurahan (Faskel).

Tugas Faskel selanjutnya yang nanti akan terlibat aktif dalam pelaksanaan proses penyusunan RPJMKel (membantu teknis dilapangan) mensupport TKPKD. Jadi keberhasilan pelaksanaan program RPJMKel sangat dipengaruhi dengan awal lobbying ditingkat kelurahan. Yang tentunya akan sangat berpengaruh dengan hasil atau temuan – temuan dilapangan nantinya (proses AKP berjalan).


(By BChrist). 

Read More

Upaya Revitalisasi Musrenbang Kota Solo (2)

Mengkerangkakan Perencanaan Jangka Menengah Tingkat Kelurahan

 
Dalam menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat tersebut diatas, maka TKPKD Kota Surakarta mencetuskan gagasan  “Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan ( RPJMKel )”. Satu menu baru yang mencoba untuk dapat menjawab persoalan dasar dari masyarakat, terutama persoalan si miskin yang selama ini suaranya parau tak terdengar dalam forum musrenbang. Menu baru yang mencoba menggali 5 kebutuhan hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan dan infrastruktur.

Strategi dan cara yang akan dilakukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kelurahan adalah dengan cara mengidentifikasi dan memetakan permasalahan  terkait dengan kemiskinan. Yang mana nanti praktek dilapangannya adalah dengan cara diskusi kelompok terbatas mulai dari Analisis Kemiskinan Partisipatif di tingkat Kelurahan sampai dengan Analisis Kemiskinan Partisipatif di tingkat RW. Hingga pada tahap penulisan dokumen RPJMkel yang di diskusikan oleh Tim Perumus ( yang merupakan perwakilan representasi dari peserta AKP ).

Isi dari dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan nanti adalah perencanaan penyelesaian permasalahan selama kurun waktu 5 tahun. Hal dasar yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan ( RPJMKel ) adalah pada awal lobbying di tingkat kelurahan. Pada tahapan ini penjelasan serta design secara makro tentang RPJMkel menjadi sangatlah penting, selain sebagai awalan sebelum tahap sosialisasi di tingkat kelurahan.

Sessi lobby selain berbicara secara design besar RPJMKel, juga menjelaskan maksud serta tujuan, kemudian menjelaskan secara rinci langkah – langkah dalam proses pelaksanaan kegiatan dilapangan hingga nanti menjadi dokumen RPJMKel yang nota bene sebelum resmi di launching ada juga tahapan “rembug warga” sebagai media klarifikasi jika dalam penyusunannya masih ada hal – hal maupun temuan yang tidak sesuai dengan kondisi obyektif  diwilayah kelurahan ( ada yang tercecer ).

(By BChrist)

Read More

Upaya Revitalisasi Musrenbang Kota Solo (1)

Melihat Kembali Efektivitas Musrenbang Kekinian

Hampir di semua negara persoalan kemiskinan menjadi salah satu agenda wajib yang harus segera diselesaikan, terutama dinegara berkembang terlebih negara miskin. Di negara Indonesia, persoalan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah selain persoalan–persoalan yang lain, misalnya : disintegrasi bangsa, keamanan nasional, konflik antar kelompok maupun golongan, korupsi dan masih banyak lagi.

Dalam perencanaan pembangunan kurang lebih sudah satu dasawarsa ini, model perencanaan pembangunan yang diterapkan  pemerintah sudah partisipatif  atau tidak lagi top down seperti pada masa Orde Baru dahulu. Semangat partisipatif itu tercermin dalam Musrenbang. Yang mana harapan penguatan pada ranah civil society dapat terwujud. Spirit dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari segenap element masyarakat, dalam menjawab kebutuhan di wilayahnya.

Suasana Musrenbang Awal Tahun 2000an (Dok IPGI)

Tetapi dalam pelaksanaan Musrenbang dari tahun ketahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mulai dari penurunan tingkat partisipatif warga, kejenuhan/kebosanan warga karena hasil Musrenbang dirasa tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin. Terlebih hasil dari Musrenbang tidak sedikit yang berkutat pada pembangunan fisik semata (pembuatan gapura, pavingisasi jalan, pos ronda, tamanisasi, dan masih banyak lagi). Artinya musrenbang dalam konteks pembangunan tidak menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama “si miskin”.

Bukan rahasia umum lagi jika ada sindiran terhadap forum Musrenbang yang selama ini hanya didominasi oleh para elit atau tokoh – tokoh masyarakat saja. Salah satu indikator kegagalan Musrenbang adalah ketika sudah tidak mendapat support positif serta semangat tinggi dari masyarakat. Karena toh hasilnya dari tahun ke tahun tidak banyak yang berubah, sehingga Musrenbang seolah – olah hanya agenda formal saja ( karena hasil tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat ).

Pada titik nadir inilah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta berusaha mencari kembali spirit atau ruh yang hilang dari masyarakat atas keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan dikotanya (baca : Surakarta) yang dulu tergambar dari forum Musrenbang. TKPKD Kota Surakarta mencoba mengagregasikan serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam kerangka besar pembangunan, yang selama ini tidak menyuarakan kepentingan dasar mereka (menjawab kebutuhan dasar mereka). 


(By BChrist)

Read More

AKP RW I Gajahan, Upaya Memperkuat Perencanaan Jangka Menengah

Sessi awal saat klarifikasi peta lingkungan menjadi pemantik yang menarik, karena warga akan secara cermat mengamati serta melakukan koreksi saat ada kesalahan dalam gambar (peta). Jadi klarifikasi atas peta yang muncul validitasnya dapat dipertanggungung jawabkan, karena mereka paham betul akan batas wilayah.

Konsentrasi warga mulai terlihat saat masuk dalam sessi penggalian masalah (5 kebutuhan hak dasar). Terlebih mereka dihadapkan pada masalah yang muncul dalam lingkungan mereka sendiri. Pemahaman serta munculnya temuan – temuan dalam sessi ini tak lepas dari peran besar Tim Inti yang memfasilitasi masing–masing kelompok yang terbagi dalam 5 isu. Penjelasan keterkaitan persoalan yang digali dengan kemiskinan menjadi sangat penting, sehingga temuan – temuan yang muncul tidak menjadi bias. Agar dalam proses merunut masalah nanti tidak menjadi kendala lagi (klarifikasi dan konfirmasi lagi).

Dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) di RW I ini suara warga lebih jelas terdengar, hal ini dikarenakan tidak ada dominasi forum oleh tokoh masyarakat. Kepentingan dalam memetakan masalah di setiap lingkungan sangatlah jelas, karena menyentuh langsung dalam problem dasar kemiskinan serta tidak terjebak pada ritual perencanaan fisik. Dalam menggali 5 kebutuhan hak dasar ini, suara warga benar–benar terwakilkan. Di form permasalahan lingkungan juga ada pertanyaan upaya yang pernah dilakukan masyarakat  serta upaya yang pernah dilakukan pemerintah. Hal ini menjadi salah satu indicator bahwa dalam setiap persoalan yang muncul dalam lingkungan dapat dipotret secara jelas. Usulan atau rekomendasi atas hasil dapat dipertanggung jawabkan, karena ukuran validitasnya sangat terlihat.

Secara psikologis warga atau peserta AKP RW tidak ada beban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, karena perasaan khawatir suara mereka tidak didengar tidak ada. Beban psikologis ketika berhadapan dengan tokoh masyarakat setempat, maupun beban psikologis yang lainnya. Inilah yang membedakan saat memotret persoalan yang muncul dalam tiap lingkungan masyarakat setempat dengan forum musrenbang.

Kalaupun ada pertanyaan yang muncul dipermukaan terkait dengan hasil RPJMKel ini menjadi wajar, hal ini disebabkan perencanaan pembangunan yang diusung lewat forum musrenbang selama ini tidak berimpact positif terhadap mereka (warga miskin).  Karena RPJMKel merupakan menu baru, maka bila diawal banyak warga mempertanyakan soal apa itu RPJMKel dan siapa nanti yang akan melaksanakan rekomendasi  ketika sudah menjadi dokumen resmi kelurahan maka hal tersebuat sangatlah manusiawi. 

Untuk itu menjadi sangatlah penting saat proses Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan serta Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan (AKP Kelurahan) transformasi ke segenap stakeholders yang ada sampai dengan ke pemangku wilayah RW dan RT secara konseptual. Terlebih secara tekstual dimasing – masing wilayah, sekaligus bisa mendapat respons positif yang berupa dukungan penuh akan ide serta gagasan tentang RPJMKel. Apalagi jika dapat memahamkan serta menajamkan ditingkat wilayah bahwa RPJMkel merupakan kebutuhan serta dapat menjawab problem dasar kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu agenda pokok Pemerintah Kota Surakarta. Sehingga penguatan civil society yang memberikan porsi lebih pada tingkat partisipatif warga dalam proses perencanaan pembangunan dapat terwujud serta terlaksana dengan baik. Inilah sebagai pengejawantahan tentang dasar demokrasi, “kuasa ada ditangan rakyat”.

(By BChrist)

Read More

RW I Gajahan Membedah Masalah Kemiskinan Dilingkungannya

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) ada satu tahapan yang dilalui setelah pelaksanaan AKP ditingkat kelurahan, yaitu Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW).  Dalam proses pemetaan masalah tingkat RW ini menggunakan teknik social mapping atau pemetaan sosial.

Pemetaan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran persoalan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum di wilayah yang dipetakan, sehingga memunculkan tema atau topik-topik tertentu yang perlu didalami. Representasi peserta dalam AKP RW ini porsinya lebih banyak untuk warga penerima manfaat atau layanan dari pemerintah, yaitu : Raskin, Jamkesmas, BPMKS dan PKMS. Ini dilakukan karena selama ini suara si miskin tidak tersalurkan serta mereka hampir tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang), sehingga hasil dari musrenbang selama ini tidak menyentuh persoalan dasar kemiskinan.

Salah satu isu yang dibedah di kelompok

Hal – hal yang penting yang akan dipetakan dalam pemetaan sosial adalah sebagai berikut :
•    Kesehatan; gizi kurang, bayi – ibu meninggal, penyakit endemic, dsb
•    Pendidikan; putus sekolah dan permasalahannya
•    Permukiman; posisi dan kondisi permukiman
•    Ekonomi; sumber – sumber mata pencaharian atau pekerjaan
•    Infrastruktur; sarana dan prasarana (jalan, puskesmas, dan sarana–sarana umum)

Dalam pelaksanaan Pemetaan Masalah di Tingkat RW ini dibantu oleh Tim Inti, serta disupport secara teknis oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel). Hampir di setiap AKP RW yang berjalan selalu dinamis forumnya, ini dikarenakan mereka (peserta) jarang dilibatkan dalam proses perencanaan. Maka forum ini benar – benar dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang hadir sebagai peserta.

Sessi awal saat klarifikasi peta lingkungan menjadi pemantik yang menarik, karena warga akan secara cermat mengamati serta melakukan koreksi saat ada kesalahan dalam gambar (peta). Jadi klarifikasi atas peta yang muncul validitasnya dapat dipertanggungung jawabkan, karena mereka paham betul akan batas wilayah. Ini juga terjadi dalam AKP RW I Gajahan yang diselenggarakan pada Jum'at (3/5) lalu dirumah Ketua RW.

(By BChrist)

Read More

RPJMKel Bentuk Revitalisasi Musrenbang

Disampaikan dalam sosialisasi Inisiasi Penyusunan RPJMKel

Kegiatan Sosialisasi RPJMKel menjadi “pintu masuk” sekaligus memberikan perspektif bersama akan pentingnya proses pemetaan masalah atau Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang akan dilaksanakan. AKP bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik.
Tujuan dari Sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Untuk mendapatkan respons dan dukungan dari kelurahan atas rencana proses penyusunan RPJMKel,
2.    Sebagai media review dan evaluasi singkat mengenai perencanaan pembangunan yang pernah berlangsung, dan harapan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah khususnya tingkat kelurahan,
3.    Diharapkan (bila memungkinkan) bisa menjadi media review dan klarifikasi atas gambaran dan kondisi umum wilayah kelurahan berdasarkan hasil perumusan data sekunder kelurahan.

Kamis, 28 Maret 2013 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Kelurahan Semanggi dilaksanakan Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Kegiatan ini melibatkan  segenap stakeholders yang ada di kelurahan Semanggi, seperti : Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan lain, LPMK, Faskel Monev, PKK Kelurahan perwakilan tiap pokja, Ketua RW, Karang Taruna, LKM. Harapannya agar RPJMkel ini mendapat support serta dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

Maka, begitu pentingnya dalam memahamkan serta menyamakan persepsi kepada masyarakat tentang design besar RPJMKel (berikut maksud dan tujuannya dalam menjawab 5 kebutuhan dasar masyarakat). Bahwa setelah menjadi dokumen RPJMKel adalah hasil pengejawantahan dari masyarakat yang selama ini suaranya tidak terwakilkan atau tersalurkan aspirasinya di musrenbang.

Berikut salah satu penekanan yang disampaikan Ibu Vera Kartika Giantari (Tim Management TKPKD Kota Surakarta) dalam acara Sosialisai Inisiasi RPJMkel di kelurahan Semanggi. "Proses pemetaan nantinya harus benar-benar cermat, untuk merancang pembangunan". Karena proses penyusunan RPJMKel, ini bertujuan untuk:
1.    Meningkatkan kembali  gairah keterlibatan masyarakat proses perencanaan berbasis partisipasi  terutama  keterlibatan   masyarakat   miskin  dilingkungannya, serta meningkatkan peran aktif masyarakat  untuk melakukan monitoring pada  program  layanan  yang dilaksanakan
2.    Menstrukturkan   dan   mendokumentasikan keluaran perencanaan pembangunan Kelurahan berorientasi kepada  percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan, dengan menggunakan  instrumen analisa yang tepat.
3.    Mensinergikan  dan mengintegrasikan seluruh kegiatan PRONANGKIS  yang akan  dilakukan   masyarakat, agar hasil program kegiatan mampu  menyentuh dan  menjawab  permasalahan yang ada
Sehingga upaya yang akan kita lakukan bersama, akan kita manfaatkan untuk membuat solusi yang komprehensif dan utuh tidak sekedar program parsial dengan memanfaatkan peluang-peluang pendanaan yang ada seperti APBD, PNPM, CSR.

Dalam sessi tanya jawab menjadi salah satu indikator betapa semangatnya masyarakat dalam menangkap apa itu RPJMKel, yang menurut mereka menjadi “menu baru yang disajikan oleh TKPKD Kota Surakarta” dalam acara sosialisasi tersebut. Oleh karena selama ini mindset masyarakat masih kental akan “menu wajib musrenbang”, yang dalam perkembangannya banyak menuai kekecewaan (karena tidak menjawab problem dasar kemiskinan).

Oleh karenanya RPJMKel sebagai pembawa hal baru sangat ditunggu hasilnya nanti setelah menjadi dokumen (di tiap – tiap kelurahan) di kota Surakarta. Sosialisasi ini menjadi pijakan awal untuk menapak proses – proses kegiatan selanjutnya salah satunya yaitu Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) di tingkat Kelurahan. Karena pada proses ini (tahapan sosialisasi) lebih dominan pada konteks membangun kepercayaan serta mencari dukungan (baik secara formal dan informal) atas lembaga – lembaga yang ada sekaligus peran pemangku kepentingan ditingkat kelurahan atas menu baru yang disebut sebagai “RPJMKel”.



(By BChrist)

Read More

Kelurahan Semanggi Memulai Proses Penyusunan RPJMKel

Spirit dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari segenap element masyarakat, dalam menjawab kebutuhan di wilayahnya. Harapan besarnya agar semua dapat terlibat dalam perencanaan mulai dari awal (tingkat lingkungan) sampai dengan tingkat kota, sehingga hasil yang didapat juga maksimal. Pola–pola partisipatif inilah yang terus dikuatkan hingga diakar rumput. Semua pihak harus terus mencoba keluar dari kungkungan pola pembangunan top – down yang selama ini diwariskan oleh Orde Baru. Bahwa dalam semangat reformasi, penguatan civil society adalah salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menumbuh – kembangkan demokrasi (kekuasaan ditangan rakyat).

Dalam semangat penguatan pada civil society inilah maka “porsi partisipatif didorong terus hingga kuat”, dengan tujuan agar dalam perencanaan pembagunan hasilnya tidak bias. Pembangunan yang lebih menitik beratkan peran masyarakat merupakan proyeksi dari semangat perubahan paradigma  baru. Maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang sebagai sarana masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi merencanakan pembangunan diwilayahnya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya hasil dari Musrenbang dirasa tidak maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.

Suasana Sosialisasi RPJMKel Semanggi

Ini terlihat dari hasil yang masih saja focus ke pembangunan fisik (dari tahun ke tahun). Artinya musrenbang dalam dalam konteks pembangunan tidak menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama “si miskin”. Hal inilah yang perlu dibedah serta dianalisis lebih lanjut, agar dikemudian hari tidak lagi ada istilah musrenbang hanya menjalankan “ritual formalnya”. Titik jenuh dari musrenbang dapat dilihat dari semangat serta support dari segenap stakeholders yang ada. Karena hanya “dianggap” sebagai agenda rutin (formal) tiap tahunnya, maka masyarakat mulai kehilangan animo dalam terlibat aktif maupun interaktif dalam tiap prosesnya, apalagi pada tataran monitoring sekaligus evaluasinya.

Pada momentum inilah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba untuk mencari kembali ruh berikut spirit yang hilang dari musrenbang. Mencoba mengagregasikan serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam kerangka besar pembangunan, yang selama ini tidak menyuarakan kepentingan dasar mereka (menjawab kebutuhan dasar mereka cq miskin). Perencanaan pembangunan dalam konteks ini adalah perencanaan pembangunan yang benar – benar keluar dari suara masyarakat, yang selama ini tidak terwakili dalam musrenbang, terlebih lagi suara si miskin. RPJMkel mencoba menggali serta memetakan masalah di wilayah.

Berawal dari hal tersebut diatas, maka lahirlah dengan apa yang disebut sebagai “Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel)”. Satu “menu baru” yang menggali 5 kebutuhan hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan dan infrastruktur. Sosialisasi program di tingkat Kelurahan merupakan kegiatan pertama dalam proses penyusunan RPJMKel. Kini proses memulai penggalian di Semanggi digelar yaitu pada Kamis lalu (28 Maret 2013) dengan dihadiri stakeholders teritori Semanggi.

(By BChrist)

Read More