This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 22 April 2013

Konsolidasi Faskel Semanggi Dan Kemlayan

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif a la Kota Solo yang sudah dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan lebih dioptimalkan dengan metodologi yang baru. Hal ini dilandasi dari pola yang sudah terjadi selama ini bahwa Musrenbang sudah "menurun" peran pentingnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab program dalam Musrenbang yang sudah terjadi 12 tahun dan diimplementasikan melalui Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) makin jauh terdistorsi.

Kondisi ini kemudian menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta melakukan uji coba perbaikan mekanisme. Setidaknya di akhir 2012 hingga 2013 ditargetkan ada 10 kelurahan yang akan didampingi melakukan perumusan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Hal itulah yang mengemuka dalam pertemuan konsolidasi Faskel Kemlayan dan Semanggi di Sekretariat Harian Pelaksana TKPKD di Panularan Senin (22/4).

Suasana Konsolidasi 2 Kelurahan
"Dalam persiapan implementasi penyusunan RPJMKel, harus melakukan koordinasi dengan SKPD Kelurahan dan LPMK agar disetiap tahapan melalui metodologi PPA bisa disupport secara penuh. Kemlayan merupakan kelurahan pertama yang melakukan penyusunan RPJMKel secara mandiri dan kami memberi dukungan penuh atas komitmen yang dibangun stakeholders kelurahan" ujar Vera Kartika, Koordinator Lapangan Penyusunan RPJMKel TKPKD Surakarta.

Dalam rapat konsolidasi itu dihadiri 2 Faskel dari Kemlayan dan 4 Faskel dari Semanggi. Dengan luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya RW maupun kompleksitas persoalan, maka khusus Semanggi akan didampingi 5 Faskel. Diharapkan dengan 5 Faskel ini, substansi problem-problem yang ada di masyarakat bisa direpresentasikan.

Yang menarik, 2 kelurahan ini memiliki tantangan yang cukup kontras. Misalnya saja jumlah RT di Semanggi mencapai 131 RT sementara di Kemlayan baru saja 3 RT melakukan pindahan (wilayah Cokrosuman). Belum lagi problem-problem yang dialami masyarakatnya tentu akan jauh lebih kompleks. Harapannya, ketika proses penulisan berbagai problem konkret masyarakat bisa menjadi prioritas sehingga program pengentasan kemiskinan yang akan menjadi roh utama proses ini benar-benar tertangani.

(By MHist)

Rabu, 17 April 2013

Peran Penting Fasilitator Dalam Penyusunan Dokumen RPJKel


Dalam negara berkembang apalagi negara yang masuk dalam “zona miskin” persoalan yang dialami tentunya sangat berbeda dengan negara – negara “yang dianggap sudah maju/modern” salah satunya soal kemiskinan. Dalam negara berkembang atau negara miskin, masalah kemiskinan merupakan salah satu “menu utama” yang wajib segera dicari penyebab serta solusinya.

Berangkat dari hal tersebut, bermacam – macam cara dilakukan untuk segera dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Model yang sedang dilakukan pada dekade terakhir ini adalah “partisipatif”. Dimana public lebih banyak diikut sertakan porsinya dalam memetakan, melihat maupun mengeksplorasi problematika yang dihadapi (terkait dengan  masalah kemiskinan). Publik dirasa perlu diberi ruang dalam memposisikan dirinya (memotret segala persoalan yang melekat), kemudian dari hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar, instansi maupun pihak terkait dalam membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.

Fasilitasi Forum Juga Menjadi Tugas Penting
Participatory Poverty Assessment atau PPA merupakan salah satu cara /model yang coba diterapkan di kota Surakarta (dalam mencari akar persoalan serta mencoba memetakan persoalan yang muncul diranah publik), konteks penanggulangan kemiskinan. Mencoba mengeksplorasi temuan – temuan dilapangan dengan berbagai persoalan yang muncul. Design yang akan dijadikan sebuah dokumen poerencanaan adalah RPJMkel. Sebagai salah satu bagian proses dari program RPJMkel adalah sosialisasi di tingkat kelurahan. Yang mana  menjadi awal sebelum melaksanakan proses – proses berikutnya. Pada tahap ini menjadi sangat penting karena akan menjadi pijakan awal dalam melaksanakan AKP di Tingkat Kelurahan. Dalam proses ini juga membutuhkan peran dari Tim Inti serta Faskel dalam membangun komunikasi dengan segenap stakeholders yang ada. Misalnya dengan Kepala Kelurahan, LPMK, PKK, RW serta dengan beberapa tokoh masyarakat setempat.

Tugas dari seorang faskel dalam konteks ini menjadi sangat vital, karena selain memobilisir calon peserta (tentunya berkoordinasi dengan Tim Inti), ia juga sebagai “jembatan hidup” dilapangan saat bertemu dengan segenap stakeholders yang ada saat harus berbicara apa itu RPJMKel. Selain itu juga menjadi salah satu motor penggerak/mobilisator calon peserta dalam proses serta tahapan pembuatan dokumen RPJMkel. Tentunya tidaklah mudah ketika bertemu dengan masyarakat berikut harus menjadi corong suatu program yang baru ( RPJMKel ).

Membangun kepercayaan kepada masyarakat serta meyakinkan mereka akan pentingnya AKP merupakan langkah  yang harus dilalui. Karena RPJMKel bagi masyarakat merupakan “menu asing” yang disuguhkan ditengah – tengah hiruk pikuk menu wajibnya selama ini, yaitu MUSRENBANG.

(By BChrist)

Jumat, 12 April 2013

Gajahan Memulai Proses Penyusunan RPJMKel


Pada hari Kamis, 07 Maret 2013 tepatnya di Aula Kantor Kelurahan Gajahan dilaksanakan acara “Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Tujuan dari kegiatan Sosialisasi tersebut  adalah :
1. Untuk mendapatkan respon dan dukungan dari kelurahan atas rencana proses penyusunan RPJMKel,
2. Sebagai media review dan evaluasi singkat mengenai perencanaan pembangunan yang pernah berlangsung, dan harapan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah khsusunya tingkat kelurahan,
3. Diharapkan (bila memungkinkan) bisa menjadi media review dan klarifikasi atas gambaran dan kondisi umum wilayah kelurahan berdasarkan hasil perumusan data sekunder kelurahan.

Materi sosialisasi ini disampaikan oleh Management TKPKD Kota Surakarta Bpk. Shemmy Samuel Rory  yang menyampaikan materi tentang TKPKD, struktur organisasi, soal kemiskinan,  dan sebagainya. Kemudian dari Tim Inti disampaikan oleh Bpk. Kun Prastowo yang menggali (curah pendapat) evaluasi proses dan hasil dari Musrenbang yang selama ini sudah berjalan. Dilanjutkan dengan materi pelaksanaan program penyusunan RPJMKel. Peserta antusias dalam sessi tanya jawab (seputar Musrenbang, apa itu RPJMKel, curah pendapat tentang penerima manfaat program layanan dari pemerintah seperti: Raskin, RTLH, PKMS, BPMKS, JAMKESMAS ).

Peserta Antusias Ikuti Sosialisasi RPJMKel Di Gajahan
Pada sessi ini yang dipandu oleh Tim Inti, warga lebih banyak mengeksplore serta brainstorming seputar “Musrenbang’ yang selama ini mereka lakukan. Mulai dari perencanaan/ajuan dari warga, data – data yang mereka tanyakan (terkait validasi data Raskin, JAMKESMAS, PKMS, BPMKS, RTLH, dan lain – lain), hasil Musrenbang yang tidak sesuai dengan harapan warga, tingkat partisipasi peserta/warga yang diundang dalam Musrenbangkel, follow_up atas hasil RPJMKel nanti akan seperti apa?,  sampai dengan tingkat “kejenuhan warga” terkait dengan ritual wajib Musrenbang yang selama ini mereka ikuti.

Dalam tahap Sosialisasi Inisiasi RPJMkel ini, hadirim merupakan stakeholders ditingkat Kelurahan. Yang mana selain keterwakilan dari lembaga – lembaga yang ada, juga dalam ruang “pemangku kepentingan” ditingkat kelurahan.  

Peserta:
Proses sosialisasi ini akan melibatkan sekitar 30-45 orang yang terdiri dari:
- Kepala kelurahan dan perangkat kelurahan lain
- LPMK (ketua, sekretaris, seksi pembangunan)
- Faskel Monev
- PKK Kelurahan perwakilan tiap pokja
- Ketua RW
- Karang Taruna
- LKM

Setelah proses ini dilakukan, maka nanti akan menjadi pijakan ditahap selanjutnya yaitu AKP ditingkat kelurahan. Karena pada proses ini (tahapan sosialisasi) lebih dominan pada konteks membangun kepercayaan serta mencari dukungan (baik secara formal dan informal) atas lembaga – lembaga yang ada sekaligus peran pemangku kepentingan ditingkat kelurahan atas menu baru yang kita sebut sebagai “RPJMKel”. Melihat semangat serta antusiasme peserta yang hadir dalam tahapan sosialisasi ditingkat kelurahan ini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikatornya, yaitu “dinamisnya  pada sessi tanya jawab/curah pendapat “ yang difasilitasi oleh Tim Inti.

(By : BChrist)

Kamis, 11 April 2013

Tim Perumus RPJMKel Terus Menyelesaikan Tugasnya

Tim perumus dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Sewu maupun Joyotakan terus mematangkan dokumen. Hasil-hasil Participatory Poverty Assessment (PPA) di level RW maupun kelurahan diperdalam. Setidaknya seminggu sekali tim yang beranggotakan 8 orang tiap kelurahan dengan konsentrasi tinggi membedah problem lebih jeli.

Meski tidak mudah, mereka harus menemukan jalan keluar terbaik agar rencana pembangunan dapat terumuskan secara jelas. Tentu harapannya agar ke depan proses pembangunan lebih terarah serta mampu mengentaskan kemiskinan. Berbagai penajaman menyangkut 5 isu yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan, permukiman maupun infrastruktur.

Tim Perumus RPJMKel Membedah Hasil PPA
Problem mendasar di 2 kelurahan hampir sama yakni soal banjir dan banyaknya warga miskin bekerja di sektor informal. Mendorong program ekonomi terganjal pada kapasitas SDM yang tersedia terutama pada kapasitas individu serta akses. Disisi lain, keberadaan 2 kelurahan di tepi sungai menyebabkan isu-isu infrastruktur juga cukup mencolok.

Isu kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri sebab dampak banjir serta kesadaran warga akan kesehatan butuh diperhatikan. Di 2 kelurahan ini juga masih terdapat Ibu Hamil dan Bayi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Maka dalam melakukan prioritisasi program perlu melandaskan pada kebutuhan mendasar. Pengkajian yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya butuh di eksplorasi secara mendetil supaya program utama mampu mengentaskan berbagai problem.

Meski tidak banyak yang terlibat dalam tim perumus, setidaknya perwakilan warga di tim perumus memiliki kapasitas dan memahami kondisi. Hal ini cukup membantu dalam pembuatan prioritas masalah. Hingga minggu ke 2 April setidaknya tim telah menuntaskan pengisian program apa saja yang layak untuk penanganan masalah.

Ke depan, tim perumus akan melakukan penulisan dokumen yang akan menjadi draft kasar RPJMKel sebelum dilakukan verifikasi ke masyarakat. Pihak pemerintah kelurahan mengapresiasi perumusan ini dengan penyediaan data yang signifikan. Draft tersebut akan segera dibagikan sehingga mendapat feed back apa saja yang kurang dan belum tepat. Targetnya akhir April, Dokumen RPJMKel 2 kelurahan ini akan selesai disusun.

(By Mhis)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites