Membedah Kemiskinan Partisipatif Level Kelurahan Di Keprabon

Setelah tahap Sosialisasi RPJMKel dilalui, kali ini Kelurahan Keprabon telah sampai pada tahap AKP Kelurahan. AKP Kelurahan ini menjadi bagian dalam penyusunan RPJMKel dengan tujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat, termasuk masyarakat penerima layanan/program khusus, sehingga diharapkan akan temukan solusi terbaik. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 kemarin Kelurahan Keprabon melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu AKP Kelurahan pada pukul 19.00 WIB bertempat di Aula Kantor Kelurahan Keprabon dengan jumlah peserta 29 orang.

Adapun peserta yang hadir diantaranya adalah Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan lain, LPMK, Faskel Monev, PKK Kelurahan perwakilan tiap Pokja, Ketua RW, Karang Taruna, dan LKM.
Acara dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan Pembukaan oleh Ibu Endah Tyasmini. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan oleh Ibu Rustika Atmawati, SP. MM selaku Kepala Kelurahan Keprabon yang berisi tentang ucapan selamat datang untuk Tim TKPKD  dan warga undangan AKP Kelurahan serta mengharap partisipasi warga untuk pelaksanaan AKP/Pemetaan masalah tingkat kelurahan.

Suasana AKP Kelurahan Keprabon

Sebelum pelaksanaan diskusi, pada pukul 20.15 WIB Ibu Endah Tyasmini menjelaskan terlebih dulu tentang diskripsi tentang RPJMKel kepada peserta antara lain mengenai apa itu AKP Kelurahan, tujuan AKP Kelurahan, sistem pelaksanaan AKP Kelurahan, tahapan yang dilalui selanjutnya setelah AKP Kelurahan, siapa saja yang menjadi peserta dalam tiap tahapan penyusunan, teknik yang dipakai dalam AKP RW yaitu Teknik Analisa Kecenderungan dan Teknik Diagram Venn.

Setelah itu disambung penjelasan dari Ibu Vera Kartika mengenai teknik pelaksanaan penyusunan RPJMKel dari awal sampai akhir agar para peserta atau warga dapat lebih memahami proses pelaksanaan RPJMKel yang berlangsung. Penjelasan/pemaparan dari Ibu Vera Kartika antara lain menyangkut tentang data apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMKel yaitu data sekunder situasi dan kondisi kelurahan, data yang ditemukan dari AKP Kelurahan, yang kemudian data-data tersebut akan dikroscek ke warga secara langsung untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam AKP RW. Kemudian berbagai data tersebut akan disimpan dan dipertemukan lagi di tahapan Merunut Masalah dengan form yang berbeda lagi sebagai bahan untuk menganalisa berbagai permasalahan.

Hasil itulah yang digunakan secara bersama masuk ke tahap Perumusan Masalah. Dalam proses ini akan timbul dampak kemudian prioritas masalah apa yang muncul sehingga akan menjadi alat atau sebagai dasar penyusunan program. Hasil dari perumusan itu akan menjadi dasar Penulisan dan itu akan didokumentasikan menjadi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Keprabon.

Setelah penjelasan selesai akhirnya warga dapat mengerti dan memahami proses penyusunan RPJMKel yang berlangsung. Pada pukul 20.40 WIB segera dilakukan pembagian kelompok dan dilanjutkan diskusi kelompok. Pada kelompok Analisa Kecenderungan difasilitasi oleh Ibu Endah Tyasmini  dan di kelompok Diagram Venn / Kelembagaan difasilitasi oleh Bp. Budi Cahyono. Diskusi berlangsung dengan sangat hidup karena ada partisipasi aktif dari warga peserta AKP dan selesai pada pukul 22.00 WIB. Acara pun kemudian disambung dengan pembahasan tindak lanjut tahapan AKP RW untuk menentukan waktu pelaksanaan AKP RW untuk kemudian dikonfirmasikan kepada TKPKD. Acara pun ditutup pada pukul 22.10 WIB.


(By Eria)

Read More

Keprabon Memulai Tahapan Penyusunan RPJMKel

Perjalanan Penyusunan RPJMKel oleh  TKPKD Surakarta telah sampai pada tahap kedua. Setelah pada tahap pertama penyusunan dilakukan di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Joyotakan dan Kelurahan Sewu, kali ini pada tahap kedua Penyusunan RPJMKel akan dilakukan di 4 Kelurahan berikutnya yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Gajahan dan Kelurahan Keprabon. Pada bulan Maret ini sudah mulai dilakukan sosialisasi RPJMKel di keempat kelurahan tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 telah dilaksanakan Sosialisasi RPJMKel di Kelurahan Keprabon pada pukul 19.00 WIB yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Keprabon. Pada pukul 19.00 WIB warga sudah mulai berdatangan walau belum begitu banyak. Warga yang datang langsung mengisi daftar presensi dan menerima snack. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 WIB dan Sosialisasi pun segera dimulai dengan 49 peserta yang merupakan wakil-wakil dari tiap RT dan RW, wakil dari PKK, wakil dari Karang Taruna, wakil dari LPMK, Faskel, beberapa Tokoh Masyarakat dan stage holder kelurahan.

Acara dibuka oleh Ibu Endah Tyasmini dengan doa, kemudian disambung dengan pembacaan susunan acara sosialisasi. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ibu Rustika Atmawati, SP. MM selaku Lurah Keprabon. Setelah sambutan selesai acara dilanjutkan dengan Pemaparan tentang apa itu RPJMKel dan peranan RPJMKel bagi masyarakat oleh Bp. Shemmy Samuel Rory. Kemudian disambung Penyampaian Alur Pelaksanaan RPJMKel dan penjelasan yang lebih detail tentang sistematis dan teknis penyusunan RPJMKel nanti.

Pada pukul 20.45 WIB acara sampai pada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari warga berkaitan dengan Penyusunan RPJMKel yang akan dilaksanakan di Kelurahan Keprabon. Diantaranya ada beberapa pertanyaan yang muncul antara lain mengenai bagaimana sistematika yang kongkret mengenai pelaksanaan RPJMKel, siapa pelaku penyusunan RPJMKel, apa kriteria tentang miskin yang sebenarnya, apakah RPJMKel ini khusus untuk warga miskin saja, dapatkah TKPKD mensinergikan dengan BPS akan kebutuhan masyarakat miskin yang sebenarnya, apakah hasil RPJMKel nanti tidak tumpang tindih dengan hasil Musren, apakah ada ada RPJMKel tingkat kelurahan,kecamatan dan kota nantinya. Demikian beberapa pertanyaan yang muncul terkait RPJMKel, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh Bp. Shemmy dan Ibu Endah. Setelah tidak ada pertanyaan lagi dan warga memahami tentang RPJMKel acara pun ditutup pada pukul 21.00 WIB.
(By Eria)

Read More

Enam Kelurahan Siap Inisiasi RPJMKel Pada Maret 2013

Membedah problem-problem kemiskinan selalu memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Untuk kawasan yang homogen relatif tidak cukup sulit menemukenali problem yang ada. Sedangkan di perkotaan, penggalian akar kemiskinan dengan Analisa Kemiskinan Partisipatif memberi tantangan yang berbeda.

Kondisi inilah yang sedang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo dalam uji penyusunan RPJMKel di 2 kelurahan. Penggalian masalah berbasis 5 isu hak dasar dikerjakan di Sewu dan Joyontakan mulai Oktober tahun lalu. Proses penggalian masalah dimulai dari penggalian masalah di RW.

Suasana Rapat (Photo by BChrist)

Tahap selanjutnya membedah kondisi kelurahan dengan 3 alat yakni Kalender Tahunan, Analisa Kecenderungan (tren) serta Analisa Peran Lembaga. Harapannya dapat terpetakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Berdasar pengalaman 6 bulan itu, ternyata menarik bagi LPMK di 2 Kelurahan yakni Kemlayan dan Joyotakan.

Mereka berkeinginan menginisiasi penyusunan RPJMKel sebagai basis perencanaan jangka menengah agar perencanaan yang dilakukan masyarakat lebih tertata. Maka pada Selasa (5 Maret) utusan kedua kelurahan melakukan diskusi secara intensif dengan Tim Pelaksana Teknis TKPKD sebagai persiapan implementasi Inisiasi RPJMKel.

Dalam diskusi yang dipandu Kepala Sekretariat Harian TKPKD Solo (Shemmy) terungkap bahwa pada bulan Maret ini sudah ada 4 kelurahan yang akan mulai menginisiasi hal yang sama dengan dukungan TKPKD. Keempat kelurahan tersebut yakni Gajahan, Joyosuran, Semanggi dan Keprabon. Bergabungnya 2 kelurahan itu akan mempercepat penyusunan RPJMKel di berbagai kelurahan di Solo.

Sebagai bukti keseriusan mereka, ikut turut hadir Fasilitator Kelurahan dari PNPM Kota Solo. Faskel PNPM nantinya akan lebih banyak mensupport tenaga fasilitasi dan pendokumentasian proses sehingga masyarakat akan banyak berkonsentrasi dalam penggalian masalah.

(By Mhist)

Read More

Menanyakan Validitas Data Jamkesmas

Salah satu program pengentasan kemiskinan yakni Jamkesmas pada Tahun 2013 secara umum diberbagai wilayah mengalami penurunan. Di eks Karesidenan Surakarta (menurut berbagai media massa juga mendapati hal yang sama). Di Klaten malah pernah ada keluhan warga sehingga menimbulkan konflik. Menurut Kadinkes Klaten penurunan merupakan kewenangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kabupaten Boyolali malah terjadi penurunan signifikan dibanding Tahun 2008 lalu yang jumlahnya mencapai 50.000 jiwa. Menurut Kadinas Kesehatan, sebanyak 12.000 penerima Jamkesmas meninggal dunia meski demikian ada kelahiran baru juga. Di Karanganyar ada penurunan jumlah penerima Jamkesmas hingga 10.314 jiwa. Data ini didapatkan dari penelitian BPS dan dinas setempat menerima tembusannya.

Kota Gaplek alias Wonogiri juga tercatat penerima Jamkesmas turun 58.138 jiwa dibandingkan tahun 2008 lalu. Hal ini bisa dimaknai setiap tahun terjadi penurunan rata-rata 10.000 jiwa. Dari data diatas sepertinya tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan secara nasional baik. Tetapi bila kita lihat dilapangan, masih banyak ditemui atau berita tentang kebutuhan masyarakat untuk mendapat Jamkesmas. Banyak warga yang tahun sebelumnya mendapat tahun ini malah tidak mendapat.

Kondisi warga miskin di bantaran sungai (photo by Ardian)

Sumber data dari PPLS 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik tidak banyak membuka apakah standart indikator kemiskinan yang berubah, apakah standar kehidupannya membaik, apakah tingkat perekonomiannya sudah sejahtera dan lain sebagainya. Sayangnya hasil pendataan ini tidak dishare atau dipublikasi sehingga ditiap daerah masyarakat bisa tahu. Up dating data dari BPS idealnya bisa dilakukan tiap tahun sebab kondisi masyarakat banyak yang berubah tiap saat.

Hasil PPLS sendiri langsung ditetapkan sebagai data baku bukan sebagai data sementara yang kemudian harus diverifikasi terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu pada tahap verifikasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pilgub Jateng banyak yang tidak valid. Demikian pula saat dilakukan verifikasi pengurus Parpol oleh KPU banyak ditemukan alamat fiktif, individu fiktif dan lain sebagainya.

Harapannya bila ada daftar sementara calon penerima program maka masyarakat bisa melakukan verifikasi sehingga tidak muncul komplain. Pejabat penerima komplain data, petugas verifikator bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota agar birokrasi di daerah hanya menerima komplain padahal mereka tidak melakukan pendataan.

(by : Mhist)

Read More