Tim Perumus Tipes Tuntaskan Pembahasan Renstra Masyarakat

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Masyarakat (Renstra Masyarakat) Kelurahan Tipes berlangsung dengan baik. Agenda rapat Tim Perumus dilaksanakan, setelah rencana tindak lanjut FGD Merunut Masalah Jum’at, 21 Februari 2014 lalu. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) dalam memotret serta menggali persoalan pokok dari rakyat miskin, yang dipetakan menjadi 5 hak dasar yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrastruktur.

Representasi rakyat miskin terutama penerima layanan program dari pemerintah seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RASKIN, PKMS GOLD ikut terlibat aktif dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes. TKPKD ingin menggali lebih dalam serta detail di 5 isu tersebut, apalagi suara si miskin selama ini tidak terdengar dalam forum musrenbang.

Setelah melakukan brieffing Tim Perumus yang berjumlah 10 orang tersebut, dengan didampingi Tim Management TKPKD Kota Surakarta bersepakat melaksanakan Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes pada Sabtu, 08 Maret 2014 di Pendhapa Kelurahan Tipes - Serengan. Acara dimulai pada pukul 12.00 WIB selesai hingga pukul 16.00 WIB. Tim Perumus yang berjumlah 10 orang tersebut dibagi secara teknis dengan pembahasan mewakili di masing – masing isu. Acara rapat Tim Perumus diawali dengan sambutan Ketua LPMK Tipes Bpk. Nanang, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus penjelasan teknis oleh Management TKPKD Kota Surakarta yang diwakili oleh Andwi Joko Mulyanto.

Diawali dengan klarifikasi serta validasi peta masalah yang dipandu oleh Ratna Devi Septiandari, Tim Perumus Tipes mulai melakukan cross ceck batas wilayah RT, RW, berikut dengan koding yang mewakili tiap persoalan yang muncul di 5 isu. Kemudian dilanjut dengan pembahasan  5 isu yang terbagi dalam 2 kelompok. Yang I isu kesehatan & pendidikan dipandu oleh Elisabeth Riana, kelompok II isu pemukiman & infrastruktur dipandu oleh Bambang Christanto, setelah selesai isu ekonomi dibahas oleh kedua kelompok.
Diskusi kelompok di isu infrastruktur juga dinamis, hal tersebut dikarenakan pembahasan begitu getolnya pada jalan rusak serta saluran rusak/mampet.

Hampir di rata – rata pembahasan kedua masalah tersebut yang menjadi program utama adalah perbaikan jalan sebab hampir kondisi jalan rusak karena faktor usia, banyak aspal yang mengelupas, paving mulai tidak normal atau sebab lainnya. Di satu sisi banyak saluran yang harus segera diperbaiki, memang karena kondisi banyak yang sudah rusak, volume kurang besar (saat hujan turun tidak mampu menampung debit air), selokan mampet (pendangkalan serta pola hidup masyarakat yang kurang sehat), dan lain –lain.

Kedua masalah ini dalam matriks dimasukkan dalam prioritas tahun I (2015). Mengingat urgennya persoalan tersebut, serta masyarakat sudah jenuh karena tiap kali diusulkan di forum – forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang, penanganannya tidak tuntas. Kadang ego ditiap – tiap wilayah terhadap usulan menjadikan perbaikan menunggu periode selanjutnya, itupun jika masih menjadi agenda.

Pada sessi akhir sebelum diskusi di masing – masing isu, harapan dari Tim Perumus adalah bahwa dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes nantinya agar tidak “mandeg atau berhenti pada tahap rencana”. Selain menjadi road map dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, proses partisipatif yang melibatkan si miskin dalam proses penyusunannya bisa terus untuk dilaksanakan. Agar hasil dari proses penyusunannya tidak terdiaspora dari akarnya (baca=suara rakyat miskin).

(By BChrist)

Read More

Kelurahan Danukusuman Selesaikan Penyusunan Dokumen Renstra Masyarakat

Pasca kegiatan Analisa Kemiskinan Partisipatif ditingkat kelurahan dan RW selesai, dilanjutkan dengan mengeksplore kembali masalah-masalah yang muncul. Eksplorasi dan merunut masalah diselenggarakan dalam FGD Merunut Masalah. Hasilnya menemukan beberapa masalah penting dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Alternatif itulah yang menjadi pijakan tim perumus menajamkan program dan kegiatan secara nyata. Kelurahan Danukusuman menyelenggarakan Rapat Tim Perumus sebelum nanti finalisasi hasil akan dipresentasikan oleh Tim Perumus dalam acara Rembug Warga.

Minggu, 09 Maret 2014 bertempat di Pendhapa Kelurahan Danukusuman – Serengan, dilaksanakan acara Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman. Diikuti oleh Tim Perumus yang merupakan representasi dari 5 isu ditambah Faskel, Pemerintah Kelurahan dan perwakilan LPMK.  Acara dibuka oleh Bapak Agung Wasesa selaku faskel Danukusuman, yang kemudian dilanjutkan  paparan teknis pelaksanaan Rapat Tim Perumus oleh Tim Management TKPKD Kota Surakarta yang diwakili oleh Elisabeth Riana.

Setelah penjelasan teknis sudah dipaparkan, kemudian Tim Perumus dibagi dalam dua kelompok. Yaitu kelompok I membahas isu pendidikan & kesehatan dipandu oleh Elisabeth Riana, kemudian kelompok II membahas isu infrastruktur & pemukiman dipandu oleh Bambang Christanto. Kemudian isu ekonomi dibahas secara bersama. Dalam pembahasan masing – masing isu ditiap kelompok berjalan dengan dinamis, hal tersebut menjadi salah satu indikator betapa spirit serta tanggung jawab yang tinggi dipikul oleh Tim Perumus.

Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman menjadi road map perencanaan 5 tahun kedepan. Hal tersebut juga tergambar saat sessi klarifikasi peta masalah, yang dipandu oleh Ratna Devi Septiandari. Forum berjalan sangat dinamis, karena begitu detail serta penguasaan penuh mereka (Tim Perumus) dalam konteks wilayah kelurahan Danukusuman, baik secara demografi maupun monografinya. Antusias Tim Perumus dalam berproses menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, yaitu terjadinya partisipasi aktif dari warga serta dibarengi dengan semangat menyelesaikan persoalan yang muncul (dalam matriks ada program, sumber pembiayaan, institusi yang berwenang & prioritas tahun pelaksanaan).

Acara Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman – Serengan yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman periode 2015 – 2019. Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen renstra masyarakat kelurahan Danukusuman – Serengan, maka Tim Perumus selaku perwakilan dari rakyat Danukusuman sangat berharap pada tahapan implementasi atau realisasi atas dokumen tersebut setelah jadi nanti.

Hal tersebut sangat diharapkan, mengingat selama ini rakyat miskin jarang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya. Ditambah lagi dengan kejenuhan mereka atas hasil musrenbang selama ini yang dirasa tidak menyelesaikan persoalan dasar rakyat miskin.


(By BChrist)

Read More

Merancang Renstra Warga Yang Familiar Bagi SKPD (2)

Misal yang terjadi dalam diskusi kelompok infrastruktur, semua anggota kelompok terlibat aktif atau bersuara saat masuk dalam pembahasan jalan rusak. Minimal perwakilan di tiap RW menyuarakan persoalan yang muncul terkait penandaan jalan rusak. Hampir perwakilan tiap RW melakukan cross ceck serta penandaan lokasi dimana terdapat jalan – jalan rusak berikut berapa panjangnya. Kondisi jalan seperti apa juga tertulis dalam form masalah yang disediakan. Kemudian terkait dengan saluran rusak atau mampet juga hampir sama.

Mereka menggambarkan secara detail lokasinya dimana terdapat saluran rusak atau mampet  beserta panjangnya. Dalam isu infrastruktur maenjadi salah satu kelompok yang paling dinamis, karena rata – rata hampir secara fisik terlihat dimana sarana – prasarana (jalan, saluran) yang bermasalah dan cenderung mudah ditemukan karena warga hampir tiap hari mengakses (menggunakannya).

Didalam diskusi kelompok AKP RW ini hampir semua peserta bersuara, hal tersebut dikarenakan mereka merasakan serta mengerti betul masalah yang muncul di tiap – tiap wilyah mereka. Dengan menjadikan mereka sebagai nara sumber utama maka tak heran jika temuannya dapat dipastikan validitasnya, karena masing – masing wilayah disekitarya juga tak jarang ikut mengcross ceck atas apa yang terjadi dilapangan.
Disela – sela diskusi kelompok isu berlangsung, beberapa perwakilan warga juga menanyakan kepada management tentang pasca dokumen renstra masyarakat kelurahan Kadipiro ini nanti jadi.

Secara prinsip mereka mengapresiasi positif akan metode yang dilakukan oleh Tim Manangement TKPKD Kota Surakarta dalam memotret serta menggali persoalan pokok yang ada dilapangan, terlebih yang dihadapi masyarakat. Karena mereka dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya. Yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah dokumen renstra masyarakat jadi nantinya, apakah akan seperti dokumen perencanaan pembangunan lainnya?

Sebut forum musrenbang yang hasilnya atau programnya tidak terintegrasi dengan wilayah yang lainnya (sepotong – potong). Kemudian apakah setelah dokumen jadi, nanti akan mandeg dalam tataran implementasi? Inilah yang menjadi kegelisahan para peserta AKP di RW 19,29,31, 34 & 8 di kelurahan Kadipiro – Banjarsari.

Penting kiranya memberikan pengertian kepada rakyat Surakarta, terutama warga miskin yang selama ini hanya dijadikan obyek dalam pembangunan di masa Orde Baru. Bahwa dokumen renstra masyarakat kelurahan harus dipublish secara massif, agar kedepan tidak terkesan bahwa hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang hanya bisa mengakses dokumen tersebut. Bahwa dokumen tersebut adalah milik rakyat atau muncul berdasarkan hasil pemetaan, penggalian masalah, elaborasi yang dihasilkan oleh rakyat sendiri berdasarkan situasi serta kondisi di masing – masing wilayah.

Memang menjadi wacana menarik, bagaimana dokumen renstra masyarakat kelurahan dipublikasikan secara terus – menerus menjadi agenda kota. Supaya warga yang selama ini suaranya parau tak terdengar dalam proses perencanaan pembangunan bisa “bernafas lega”. Bahwa apa yang menjadi kegundahannya sudah terdokumentasi serta menjadi agenda kota dalam konteks “intervensi program dari pemerintah” untuk menanggulangi persoalan dasar rakyat miskin yaitu kemiskinan.

Kekhawatiran mereka akan hilang jika dokumen ini nanti benar – benar akan terealisir dengan program di masing – masing institusi terkait, berdasarkan prioritas program. TKPKD harus benar-benar memastikan program yang telah terdokumentasikan dalam Renstra Masyarakat terdelivery dengan baik pada SKPD yang bersangkutan. Apalagi TKPKD dikomandani Wakil Walikota yang memiliki kewenangan untuk memastikan program-program tersebut masuk perencanaan SKPD.

(By BChrist)

Read More

Merancang Renstra Warga Yang Familiar Bagi SKPD (1)

Dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta menggunakan metode Participatory Poverty Assesment (PPA). Dengan metode tersebut mencoba memotret serta menggali persoalan yang muncul dimasing – masing wilayah, dengan mengerucutkan dalam 5 hak dasar yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrastruktur. Informasi itu digali dari narasumber utama yaitu warga miskin penerima program layanan dari pemerintah seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RTLH, PKMS GOLD, RASKIN.

Memobilisir mereka untuk mau hadir dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW saja merupakan tantangan yang luar biasa. Dikarenakan secara psikologis merasa minder jika harus datang apalagi terlibat secara aktif untuk berbicara tentang problem pribadi maupun problem sosial yang mereka hadapi, Apalagi juga jarang dilibatkan di forum – forum resmi seperti harus aktif mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan. Ditambah lagi harus berbaur dengan tokoh – tokoh atau elite kelembagaan wilayah, yang semakin menciutkan mereka untuk berbicara vocal.

Penyusunan renstra masyarakat kelurahan salah satunya adalah membangun spirit partisipatif diranah publik serta mengembalikan lagi penguatan didalam konteks civil society, dengan mengacu pada substansi demokrasi. Bahwa kekuasaan tertinggi penuh adalah ditangan RAKYAT, dan pemerintah pelaksana atas mandat tersebut.


Diawali dengan Pemetaan Masalah di Tingkat RW merupakan potret awal keterlibatan dalam proses penyusunan dokumen renstra masyarakat. Dengan mengcross ceck data awal dipeta buta, mereka akan melakukan klarifikasi maupun validasi peta terkait batas – batas RT, RW, bangunan pokok penanda wilayah, demografi & topografi. Kemudian mengisi legenda atau koding yang telah disediakan sesuai dengan masing – masing isu (5 hak dasar).

Kemudian mereka akan menarasikan segala persoalan yang muncul dipeta ke dalam form permasalahan berikut lokasinya, upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas persoalan yang muncul serta upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Pada Sabtu, 22 Februari 2014 dimulai pukul 19.30 WIB Pendhapa Kelurahan Kadipiro – Banjarsari dilaksanakan kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW, melibatkan RW 19,29,31, 34 & 8 secara bersamaan. Difasilitasi oleh Tim Management TKPKD Kota Surakarta : Muhammad Histiralludin, Bambang Christanto, Ibu Veronika, Ibu Rullyanti, Ratna Devi Septiandari, Ibu Hari Sawitri & Bapak Didik Supriyadi.

Dalam diskusi kelompok ditiap isu berjalan dinamis, hal tersebut dikarenakan semangat warga dalam terlibat secara aktif sangat tinggi. Terlebih dokumen renstra masyarakat tersebut merupakan road map kelurahan Kadipiro – Banjarsari dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sehingga mereka tidak mau ada yang tercecer walaupun hanya 1 RT saja, karena berdampak pada penerima program layanan manfaat dari pemerintah. Artinya pendiskusian semua isu berjalan dengan detail penandaan atau pengisian di form permasalahan.


(By BChrist)

Read More

Kadipiro Elaborasi Masalah Kemiskinan Tingkat RW

Metode Participatory Poverty Assesment (PPA) atau Analisa Kemiskinan Partisipatif digunakan oleh TKPKD Kota Surakarta untuk mengeksplorasi problem kelurahan. Hasil eksplorasi itulah yang menjadi bahan analisa dalam penyusunan Dokumen Renstra Masyarakat. Metode ini sudah lama digunakan hanya sebelumnya dilakukan di kawasan pedesaan dan homogen. Namun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kota Surakarta mencoba melakukan inovasi.

Sebagai tantangan baru, tidak saja dalam mendengarkan keluh – kesah masyarakat miskin di dalam forum namun aktif menggali gagasan solusi. Biasanya mereka merasa minder datang apalagi terlibat aktif berbicara tentang problem pribadi maupun problem sosial. Selama ini mereka jarang dilibatkan di forum – forum resmi seperti harus aktif mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan. Ditambah lagi harus berbaur dengan tokoh – tokoh atau elite kelembagaan wilayah, yang semakin menciutkan mereka untuk berbicara vocal.

Penyusunan renstra masyarakat kelurahan salah satunya adalah membangun spirit partisipatif diranah publik serta mengembalikan lagi penguatan didalam konteks civil society, mengacu pada substansi demokrasi. Diawali dengan Pemetaan Masalah di Tingkat RW (mengcross ceck data awal dipeta, klarifikasi maupun validasi peta kemudian mereka akan mengaplikasikan segala persoalan yang muncul dipeta ke dalam form permasalahan berikut lokasinya. Diteruskan dengan pengisian upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas persoalan yang muncul serta upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah.

Pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 dimulai pukul 19.30 WIB hingga selesai di Pendhapa Kelurahan Kadipiro – Banjarsari dilaksanakan kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW, dimana melibatkan RW 19,29,31, 34 & 8 secara bersamaan. Difasilitasi TKPKD Kota Surakarta : Muhammad Histiralludin, Bambang Christanto, Ibu Veronika (pendidikan), Ibu Rullyanti (kesehatan), Ratna Devi Septiandari (infrastruktur), Ibu Hari Sawitri (pemukiman) & Bapak Didik Supriyadi (ekonomi).

Dalam diskusi kelompok ditiap isu berjalan dengan hidup dan dinamis, hal tersebut dikarenakan semangat warga dalam terlibat secara aktif sangat tinggi. Terlebih dokumen renstra masyarakat tersebut merupakan road map kelurahan Kadipiro – Banjarsari dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sehingga mereka tidak mau ada yang tercecer walaupun hanya 1 RT saja, karena berdampak pada si miskin penerima program layanan manfaat dari pemerintah. Artinya pendiskusian semua isu berjalan dengan detail penandaan atau pengisian di form permasalahan.


Misal yang terjadi dalam diskusi kelompok infrastruktur, semua anggota kelompok terlibat aktif atau bersuara saat masuk dalam pembahasan jalan rusak. Minimal perwakilan di tiap RW menyuarakan persoalan yang muncul terkait penandaan jalan rusak. Hampir perwakilan tiap RW melakukan cross ceck serta penandaan lokasi dimana terdapat jalan – jalan rusak berikut berapa panjangnya. Kondisi jalan seperti apa juga tertulis dalam form masalah yang disediakan. Kemudian terkait dengan saluran rusak atau mampet juga hampir sama. Mereka menggambarkan secara detail lokasinya dimana terdapat saluran rusak atau mampet  beserta panjangnya. Dalam isu infrastruktur maenjadi salah satu kelompok yang paling dinamis, karena rata – rata hampir secara fisik terlihat dimana sarana – prasarana (jalan, saluran) yang bermasalah dan cenderung mudah ditemukan karena warga hampir tiap hari mengakses (menggunakannya).


Didalam diskusi kelompok AKP RW ini hampir semua peserta berkontribusi, hal tersebut dikarenakan mereka merasakan serta mengerti betul masalah yang muncul di tiap – tiap wilyah mereka. Dengan menjadikan mereka sebagai nara sumber utama maka tak heran jika temuannya dapat dipastikan validitasnya, karena masing – masing wilayah disekitarnya juga tak jarang ikut mengcross ceck atas apa yang terjadi dilapangan.

Disela – sela diskusi kelompok isu berlangsung, beberapa perwakilan warga juga menanyakan kepada TKPKD tentang pasca dokumen renstra masyarakat kelurahan Kadipiro ini nanti selesai. Secara prinsip mereka mengapresiasi positif akan metode yang dilakukan dalam memotret, menggali terlebih yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Karena mereka ilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya. Meski demikian, ada rasa ragu sebab beberapa proses perencanaan yang pernah dilakukan lebih banyak tidak ada tindaklanjutnya.

Penting kiranya memberikan pengertian mengenai dokumen renstra masyarakat kelurahan harus dipublish secara massif, agar kedepan tidak terkesan hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang bisa mengakses. Perlu ditegaskan dokumen tersebut adalah milik rakyat berdasarkan hasil pemetaan, penggalian masalah, elaborasi yang dihasilkan berdasarkan situasi serta kondisi wilayah. Masyarakat berharap apa yang menjadi kegundahannya terdokumentasi serta menjadi agenda kota dalam konteks “intervensi program dari pemerintah” untuk menanggulangi persoalan dasar kemiskinan. Kekhawatiran mereka akan hilang tatkala dokumen ini nanti benar – benar akan terealisir dengan program di masing – masing institusi terkait, berdasarkan prioritas program.

(By BChrist)

Read More

AKP RW Kadipiro Tuntas Digelar

Dengan target yang ditetapkan oleh Bappeda bahwa proses pemetaan masalah sosial yang menyangkut 5 hak dasar warga, maka TKPKD menyesuaikan kondisi lapangan. Terutama di Kelurahan Kadipiro dan Mojosongo yang jumlah RWnya ada 34 dan 35. Bila implementasi pemetaan masalah seperti biasanya akan memakan waktu hingga sebulan lebih. Maka dilakukan pemetaan masalah secara grouping RW dan 1 malam bisa menjadi 2 group.

Komposisi group biasanya berdasar wilayah saling berdekatan dan jumlah Rt tidak lebih dari 30. Sebab perwakilan Rt sebanyak 5 orang. Tim TKPKD sendiri mengoptimalkan tim buser guna menjaga kualitas hasil AKP. Supaya pemetaan masalah diwilayah juga bisa dilakukan dengan jelas. Tanpa pendampingan di 5 isu, maka hasil pemetaan bisa diluar harapan. Meski panduan yang diberikan sudah jelas namun usulan fisik berupa pembangunan atau renovasi gedung faktanya masih nyelonong dalam form AKP.

Untuk kelurahan Kadipiro, dengan waktu sosialisasi dan AKP Kelurahan yang sempat molor maka dikejar dengan melakukan AKP RW 1 malam bisa 2 group atau dilakukan sore dan malam hari. Kebetulan kantor kelurahan cukup representatif sehingga 1 malam meski diikuti 200an orang masih tetap muat. Perhitungan lain, tingkat keefektifan AKP RW dalam 1 group maksimal 4 RW. Diatas jumlah tersebut fasilitator isu akan kesulitan mengontrol kualitas hasil.

Hal ini juga berdasar pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, ragam problem yang bisa diperkirakan, tingkat pendidikan dan faktor lainnya. Tidak jarang fasilitator isu harus menjelaskan kriteria atas pertanyaan kunci yang berulang kali. Tingkat pemahaman yang tuntas menjadi salah satu prasyarat yang semestinya bagi peserta. Sayangnya harapan itu kadang tidak sesuai fakta. Tidak jarang Fasilitator harus mendampingi secara individu dalam penulisan form.

Secara kualitas, hasil AKP RW Kadipiro lumayan bisa menunjukkan gambaran riil bagaimana kondisi sosial pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun pemukiman. Menjadi tugas SKPD selanjutnya untuk bagaimana menuntaskan berbagai persoalan yang muncul. Lurah, Camat, LPMK, Masyarakat penting memegang hasil dari AKP RW sebagai program bersama 5 tahun mendatang. Dengan menuntaskan program dari hasil pemetaan ini akan membantu kondisi masyarakat.

Strategi grouping RW mampu mempercepat proses hingga hanya dibutuhkan 7 hari yakni dari tanggal 16 Februari hingga 22 Februari. Penyelenggaraan kegiatan juga mampu dikoordinasikan secara baik oleh Ibu Nur (Kasie Kesmas Kelurahan Kadipiro) maupun ibu Vero sebagai Faskel. Dukungan Lurah dengan rutin mendampingi kegiatan menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan bersungguh-sungguh memetakan problem yang ada di Kadipiro.

(By MHist)

Read More

Membedah 5 Hak Dasar Masyarakat Di Kadipiro

Kelurahan Kadipiro terletak disisi utara bagian timur Kota Surakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di kelurahan ini masih terdapat area persawahan, kampung yang mendekati pedesaan dan kental suasana kekerabatannya. Kelurahan ini juga mencatat jumlah warga miskin (hasil data PPLS 2011) terbanyak di Kecamatan Banjarsari. Selain luas wilayah dan jumlah warga miskin, jumlah RW juga sangat besar yakni 34 RW dengan 200an Rt.

Suasana AKP RW Kelurahan Kadipiro

Pada Tahun 2011 pernah diperjuangkan untuk dipecah menjadi 3 kelurahan yakni Kadipiro sendiri, skip dan satu lokasi lainnya. Namun perjuangan Pemkot Surakarta memecah kelurahan ini menemui jalan buntu. Akibatnya layanan publik lumayan kerepotan. Di kelurahan ini juga terdapat berbagai fasilitas publik milik negara ataupun masyarakat meliputi berbagai hal. Dibidang pendidikan ada kampus UNISRI, sosial ada pemakaman umum, ekonomi ada pasar dan mall Luwes serta dilewati jalur arah Purwodadi serta rel kereta.


Dengan demikian kompleksitas problemnya lumayan tinggi. Dari berbagai kegiatan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP RW) yang telah terselenggara, tercatat problem-problem di masyarakat lumayan banyak. Tidak hanya itu, tetapi juga menyangkut kebutuhan hak dasar sebut saja kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah kawasan pertanian yang makin menyusut. Tingginya kebutuhan lahan perumahan sudah menggeser area persawahan menjadi hunian. Pergerakan pembangunan juga menjadikan beberapa titik jadi kawasan padat penduduk maupun terdapat rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, pemetaan tingkat RW diperlukan sebagai bahan masukan penyusunan Renja SKPD agar penanggulangan kemiskinan bisa lebih dioptimalkan.

Kadipiro juga mendapat alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang lumayan tinggi dibanding kelurahan lainnya yaitu diatas Rp 500 juta tiap tahun. Meski demikian, anggaran ini masih harus ditingkatkan lagi supaya problem-problem masyarakat bisa mendapat dukungan. Pasca penyusunan AKP RW, SKPD ditingkat kota akan mendapat dokumen yang cukup berharga bagi implementasi program mereka.

(By MHist)

Read More

Mojosongo Tuntaskan AKP Tingkat Kelurahan

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba menginisiasi program penyusunan Rencana Strategis Masyarakat. Penyusunan Renstra dengan menggunakan metode Participatory Poverty Assesment (PPA), sebagai road map di masing – masing kelurahan dengan titik tekan pada 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrasrtuktur.

Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan menghadirkan warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah, seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RASKIN, RTLH, PKMS GOLD. Selama ini komunitas warga tak mampu nyaris tak terakomodir dalam forum – forum perencanaan pembangunan di kota. Pada hari Kamis, 06 Februari 2014 pukul 19.30 hingga 21.30 WIB bertempat di Pendhapa Kelurahan Mojosongo diselenggarakan acara Sosialisasi Renstra Masyarakat dan Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan.

Kegiatan dihadiri segenap stakeholders kelurahan Mojosongo, mulai dari perwakilan RW, tokoh – tokoh masyarakat sampai dengan perwakilan kelembagaan yang ada (PKK, Karang Taruna, LPMK, LKM, POKDARWIS, dan lain – lain).  Tim Management TKPKD Kota Surakarta diwakili oleh : Elisabeth Riana, Bambang Christanto dan Agus Suyamto. Serta dibantu oleh faskel Mojosongo Bpk. Winarto YS.

Pada paparan Sosialisasi Renstra Masyarakat Kelurahan Mojosongo forum berjalan dengan dinamis. Hal tersebut dikarenakan bahwa kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat kelurahan ini merupakan sesuatu yang “baru” bagi warga. Karena selama ini yang diketahui forum musrenbang yang merupakan forum perencanaan pembangunan di kota.

Karena merupakan “menu baru” bagi warga, maka tak heran jika banyak pertanyaan muncul serta tanggapan akan “tahap implementasi” setelah dokumen (baca=renstra masyarakat) itu selesai disusun. Sessi Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan terutama di kelompok analisis kelembagaan dipandu oleh Bambang Christanto dari Management TKPKD Kota Surakarta. Senada pada saat paparan sosialisasi, pada diskusi kelompok kelembagaan juga masih ditanyakan akan tahap implementasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua LPMK Mojosongo Bpk. Joko Mumpuni. Dirinya menganggap bahwa forum musrenbang hanya perlu dimaksimalkan lagi serta tidak perlu lagi pemkot membuat dokumen renstra masyarakat kelurahan. Beliau juga menandaskan bahwa selama ini pemerintah kota Surakarta tidak fokus serta SKPD – SKPD terkait terlalu banyak program yang tidak tepat sasaran. Dicontohkan soal data warga miskin (penerima layanan manfaat program dari pemerintah) terjadi gesekan dan RT/RW menjadi sasaran amarah warga.

Penyebabnya si miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan atau program dari pemkot justru tidak mendapat. Ekspektasi kekecewaan di tingkat warga yang terpotret dalam sikap perwakilan beberapa lembaga yang ada seperti LPMK Mojosongo. Sekilas dalam diskusi kelompok kelembagaan menjadi menarik jika diambil kesimpulan, bahwa memang sudah saatnya pemerintah dengan segala infrastruktur yang ada segera mengintervensi persoalan – persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat.

Jika memang program – program seperti : BPMKS, PKMS, RTLH sudah berjalan, yang tak kalah pentingnya adalah up date segala informasi warga miskin. Dengan pendekatan persuasif melalui kepanjangan tangan di level kelurahan hingga level RT. Perangkat yang ada sudah secepatnya “blusukan dan turba” untuk segera mendengar serta berbuat untuk mengatasi persoalan warga.

Kiranya dengan Sosialisasi serta publikasi yang massif diharapkan renstra masyarakat di masing – masing kelurahan akan menjawab kebutuhan rakyat miskin. Bahwa renstra masyarakat yang mempunyai periode 5 tahun kedepan sekaligus menjadi road map di semua kelurahan di kota Bengawan, harus terus dihembuskan secara terus – menerus oleh pemerintah kota Surakarta. Agar di grass root menjadi isu populis serta mendapatkan dukungan nyata masyarakat. Apalagi dokumen Renstra Masyarakat didukung dengan peta masalah (hasil dari proses AKP RW) menjadi sangat menarik untuk terus mendapat support dari semua unsur yang ada.

(By Bchrist)

Read More

Akselerasi Penyusunan Renstra Masyarakat Di 3 Kelurahan Project

Guna mendorong akselerasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Surakarta, Bappeda sebagai sekretariat TKPKD melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mempercepat penyusunan Rencana Strategis Masyarakat (Renstra Masyarakat). Seperti diketahui, TKPKD memperlakukan 5 kelurahan dengan tingkat kemiskinan terbesar ditiap kecamatan (berdasar data hasil PPLS 2011) sebagai pilot penyusunan Renstra.

Suasana Sosialisasi Renstra Masyarakat Kel Mojosongo

Dengan demikian Sekretariat TKPKD mencreate skenario agar 5 kelurahan bisa tuntas pemetaan masalah paling tidak pada 18 Februari. Tercatat 5 kelurahan tersebut yakni Pajang (Kecamatan Laweyan), Tipes (Serengan), Semanggi (Pasar Kliwon), Mojosongo (Jebres) dan Kadipiro (Banjarsari). Kebetulan Semanggi proses pemetaan masalah sudah selesai pada Tahun 2013 lalu. Sedangkan Pajang on progress dalam pemetaan ditingkat RW.

Sehingga tinggal 3 kelurahan yang kemudian diupayakan bisa dikerjakan segera. Dengan waktu tak lebih dari 18 hari, tentu butuh strategi khusus. Apalagi luas wilayah, jumlah RW dan kompleksitas persoalan di Tipes, Mojosongo dan Kadipiro relatif dinamis. Sekretariat TKPKD bersama Yayasan Jerami memberlakukan sistem pemetaan masalah dengan berkelompok terutama untuk Kadipiro dan Mojosongo karena jumlah RW di 2 kelurahan tersebut diatas 30 RW. Bila dilakukan secara bertahap (tiap RW) maka waktu, tenaga, energi yang akan dibutuhkan jauh lebih besar.

Dengan model Analisa Kemiskinan Partisipatif RW yang digabungkan, waktu yang diperlukan tidak lebih dari 12 hari. Mojosongo menggunakan relay AKP RW tiap malam hingga 11 hari. Dalam 1 malamnya diikuti 3-6 RW. Sedangkan Kadipiro membutuhkan 6 malam sebab 1 malam bisa 2 kelompok yang diikuti total mencapai 5 hingga 8 RW. Meski demikian, Yayasan Jerami memastikan kualitas hasil AKP tetap akan sama dengan proses AKP tiap RW.

Keputusan itu menimbulkan konsekuensi mengkonsolidasikan fasilitator AKP RW yang diikuti sekitar 15 orang. Tipes melakukan sosialisasi dan kegiatan lanjutan (AKP Kelurahan dan AKP RW) sejak 30 Januari, Mojosongo pada tanggal 6 Februari sedangkan Kadipiro menetapkan 7 Februari. Strategi itu diharapkan akan menghasilkan dokumen setidaknya pada akhir Februari.

(By MHist)

Read More

Tim Perumus Sondakan Rumuskan Renstra Masyarakat

Proses Analisa Kemiskinan Partisipatif Kelurahan dan tingkat RW Sondakan menemukan pokok-pokok persoalan di 5 hak dasar masyarakat. Hasil AKP Kelurahan dan RW menunjukkan ada problem-problem pokok yang memang perlu segera ditangani dan dituntaskan. Hal ini guna menajamkan aspek pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.

Pada hari Jum’at, 03 Januari 2013 bertempat di Akbid Apikes Citra Medika Surakarta Lantai 2 pukul 14.00 WIB s/d 22.00 WIB terselenggara agenda Raker Tim Perumus untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan. Setelah acara dibuka oleh Managemen TKPKD Kota Surakarta, dilanjutkan oleh sambutan Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi. Beliau berharap hasil Renstra Masyarakat akan mampu menjadi grand design pengentasan kemiskinan dikelurahan.

Agenda selanjutnya yakni klarifikasi peta masalah yang dipresentasikan oleh Ratna Devi Septiandari salah satu faskel Sondakan. Yang mana sebelumnya telah mengikuti training maps di TKPKD Kota Surakarta sebanyak 2x pertemuan. Saat dokumen Renstra Masyarakat itu jadi nantinya, maka di semua wilayah (baca=RW) akan mendapatkan dokumen Renstra Masyarakat tersebut sesuai dengan kelurahannya.

Hal ini akan memudahkan bagi perencanaan program dari pemerintah, dikarenakan temuan – temuan persoalan yang tergali & tereksplorasi lewat AKP sangat jelas tatkala di dalamnya ada peta masalah yang tergambar dengan legenda – legenda. Dengan tergambarnya persoalan di masing – masing wilayah dengan peta masalah, maka masyarakat awampun akan mudah untuk membaca problem inti kemiskinan. Inilah yang menjadi harapan dari masyarakat luas, dimana temuan ataupun out put dari proses perencanaan pembangunan dapat mudah dibaca dan dipahami.

Peta Masalah merupakan salah satu tools dalam PPA, agar kedepan masyarakat tidak teralienasi oleh dokumen Renstra Masyarakat di wilayahnya. Dokumen Renstra Masyarakat ini juga menjadi “road maps” bagi segenap stakeholders maupun para pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. Yang pada akhirnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya bukanlah sesuatu yang utopis. Karena masyarakat, terutama si miskin ikut terlibat dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.


(By BChrist)

Read More

Pentingnya Peta Masalah Dalam Renstra Masyarakat

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade seperti forum Musrenbang, ternyata belum menjawab problem dasar masyarakat yaitu kemiskinan. Hal tersebut terbukti dari semakin skeptis dan apatis masyarakat pada forum tersebut, baik dalam segi partisipasi maupun apresiasi warga atas hasil yang diperoleh. Seolah – olah out put Musrenbang semakin teralienasi dari konteks sosial masyarakat (baca=kebutuhan dasar).

Mengapa demikian? Karena dalam perkembangannya forum musrenbang semakin jauh atau malah dijauhi dari harapan masyarakat. Seringkali Musrenbang didominasi oleh para elite masyarakat, yang menyebabkan hasilnya tidak fokus pada persoalan dasar masyarakat. Tidak adanya keterwakilan dari si miskin seolah – olah mentasbihkan bahwa forum tersebut hanya agenda “ritual tahunan”. Maka sangatlah wajar jika out putnya pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut diatas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membuat terobosan baru dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan spirit yang hilang dari masyarakat akan keterlibatannya di dalam proses perencanaan pembagunan di kotanya. Selama ini sudah mulai pudar, karena ekspektasi kekecewaan yang tinggi dalam forum musrenbang. Semangat untuk terlibat aktif di dalam forum – forum perencanaan pembangunan inilah yang coba dikembalikan oleh TKPKD Kota Surakarta.

Spirit tersebut coba dinyalakan kembali dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat atau RPJMKel yang mempunyai jangka waktu 5 tahun kedepan. Berbeda dengan Musrenbang yang hanya mempunyai durasi waktu 1 tahun saja.

Menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta mengeksplorasi serta memotret persoalan yang ada dalam masyarakat melalui 5 hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemukiman & infrasrtuktur. Dengan model PPA/AKP (Analisa Kemiskinan Partisipatif) di tingkat Kelurahan maupun RW, diharapkan mampu tergali & terpotret persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Dalam AKP Tingkat RW pada awalnya akan dimulai dengan pengenalan peta terlebih dahulu. Mulai cross check batas – batas RW sampai dengan bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW. Hasil dari klarifikasi peta nantinya akan menjadi dasar dalam mendiskusikan 5 kebutuhan dasar dari masyarakat.

Temuan dalam AKP RW yang tergambar di peta masalah nanti akan menjadi acuan dalam fase berikutnya yaitu di kegiatan Merunut Masalah sampai dengan Rembug Warga. Dengan adaya peta masalah dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, akan memudahkan dalam membaca dokumen setelah jadi nanti. Selain itu, dengan adanya peta masalah akan sangat membantu dalam penandaan lokasi, masalah yang muncul dalam 5 isu serta keterangan terlebih secara kuantitatif (bisa menyebutkan angka maupun jumlah kantong kemiskinan misalnya).

(By BChrist)

Read More