Membedah 5 Hak Dasar Masyarakat Di Kadipiro

Kelurahan Kadipiro terletak disisi utara bagian timur Kota Surakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di kelurahan ini masih terdapat area persawahan, kampung yang mendekati pedesaan dan kental suasana kekerabatannya. Kelurahan ini juga mencatat jumlah warga miskin (hasil data PPLS 2011) terbanyak di Kecamatan Banjarsari. Selain luas wilayah dan jumlah warga miskin, jumlah RW juga sangat besar yakni 34 RW dengan 200an Rt.

Suasana AKP RW Kelurahan Kadipiro

Pada Tahun 2011 pernah diperjuangkan untuk dipecah menjadi 3 kelurahan yakni Kadipiro sendiri, skip dan satu lokasi lainnya. Namun perjuangan Pemkot Surakarta memecah kelurahan ini menemui jalan buntu. Akibatnya layanan publik lumayan kerepotan. Di kelurahan ini juga terdapat berbagai fasilitas publik milik negara ataupun masyarakat meliputi berbagai hal. Dibidang pendidikan ada kampus UNISRI, sosial ada pemakaman umum, ekonomi ada pasar dan mall Luwes serta dilewati jalur arah Purwodadi serta rel kereta.


Dengan demikian kompleksitas problemnya lumayan tinggi. Dari berbagai kegiatan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP RW) yang telah terselenggara, tercatat problem-problem di masyarakat lumayan banyak. Tidak hanya itu, tetapi juga menyangkut kebutuhan hak dasar sebut saja kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah kawasan pertanian yang makin menyusut. Tingginya kebutuhan lahan perumahan sudah menggeser area persawahan menjadi hunian. Pergerakan pembangunan juga menjadikan beberapa titik jadi kawasan padat penduduk maupun terdapat rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, pemetaan tingkat RW diperlukan sebagai bahan masukan penyusunan Renja SKPD agar penanggulangan kemiskinan bisa lebih dioptimalkan.

Kadipiro juga mendapat alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang lumayan tinggi dibanding kelurahan lainnya yaitu diatas Rp 500 juta tiap tahun. Meski demikian, anggaran ini masih harus ditingkatkan lagi supaya problem-problem masyarakat bisa mendapat dukungan. Pasca penyusunan AKP RW, SKPD ditingkat kota akan mendapat dokumen yang cukup berharga bagi implementasi program mereka.

(By MHist)

Posted in: Analisa Kemiskinan Partisipatif,Kadipiro