Kajian Kebijakan RPJMKel

Kelurahan merupakan wilayah pemerintahan struktural paling kecil ditingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh birokrasi atau pegawai negeri sipil yang berada dilingkup wilayah kerja kecamatan. Dalam peta pemerintahan Indonesia, manajemen pemerintahan terbagi atas 2 fokus yang mendasarkan pada beban kerjanya yakni secara kewilayahan dan isu. Atau lebih mudah lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuat atas berbagai pertimbangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal 2 ayat 1 ada 5 hal yakni pertama, kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah; kedua, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah; ketiga, kemampuan keuangan Daerah; keempat, ketersediaan sumber daya aparatur; dan yang terakhir pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Kebijakan inilah yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk membuat SKPD.

Untuk menjalankan programnya, mereka (SKPD) mendasarkan pada Rencana Strategis/Renstra 5 tahunan dengan Rencana Kerja/Renja sebagai jabaran tahunannya. Membuat Renstra harus memperhatikan RPJP Daerah serta RPJM Daerah. Padahal bila melihat struktur pemerintahan diatasnya, institusi yang memiliki kewenangan kewilayahan seperti propinsi dan kabupaten/kota selalu mendasarkan program pada RPJP dan RPJM. Namun untuk kecamatan dan kelurahan tidak demikian karena masuk kategori SKPD.

Sementara sesuai Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab VI Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 63 ayat 1 disebutkan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. Artinya ada ketidaksesuaian pendekatan yang dilakukan pemerintah (pusat) kepada kelurahan dan desa.

Komunitas pinggiran perlu diakomodir dalam perencanaan kelurahan

Padahal idealnya institusi yang menangani kewilayahan memang lebih pas menyusun RPJM dibandingkan dengan hanya Renstra. Sebab cakupan Renstra dengan RPJM terdapat perbedaan signifikan. Karena Renstra lebih fokus pada pembedahan internal sementara RPJM mensyaratkan dinamisasi yang lebih komplek sehingga outputnya lebih memberi peluang komunitas lain terangkul didalamnya. Alasan lain adalah tidak konsistennya sistem pemerintahan yang dibangun.

Bila pada level lebih atas, institusi kewilayahan menyusun RPJM (seperti propinsi dan kabupaten/kota) namun di institusi bawah menyusun Renstra. Hal ini berdampak pada kebijakan yang dihasilkan tidak dapat berjalan dengan baik. Sebut saja penanganan kemiskinan, Jamkesmas, BOS dan beberapa kebijakan lain yang ditingkat bawah implementasinya tidak berjalan dengan optimal. Karena pemetaan warga miskin di level kelurahan sering terabaikan dengan dalih ditangani SKPD bersangkutan. Padahal pelibatan komunitas miskin itu cukup penting masuk dalam RPJM.

Dengan argumentasi diatas, sebaiknya pemerintah perlu merevisi kebijakan PP No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan terutama sistem perencanaannya. Sementara dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan tidak ada mandat secara khusus yang berkaitan dengan perencanaan kecuali pasal 16 huruf a yang menyebutkan “mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan”.

Read More

Pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel)

Ribuan usulan selalu muncul tiap tahunnya di Musrenbang. Dalam arti kata, pemerintah kota sebenarnya tidak akan pernah kekurangan bahan dalam menyusun rencana strategis mereka. Lalu mengapa dalam setiap tahunnya selalu muncul kekecewaan bahwa banyak usulan yang tidak terakomodir.  Hasil musrenbang  seringkali tidak singkron dengan Rencana Kerja SKPD Kota. Persoalan kalender  perencanaan yang tidak mempunyai titik temu antara SKPD dan Musrenbang Kelurahan menjadi kambing hitam pertama, selain memang ada factor penting lain yaitu “Ego Sektoral” yang sering diterjemahkan sebagai terserah maunya SKPD.

Salah satu kantor kelurahan di Solo

Sedangkan proyek yang mampu dilaksanakan kelurahan melalui Dana Pembangunan Kelurahan juga dianggap tidak memberi dampak atau perubahan strategis di Kelurahan. Alasannya adalah budget yang kecil  sehingga skala proyek pun hanya  kelas “cemen” atau “teri”. Dokumen musrenbang tidaklah menghasilkan rencana program / intervensi yang startegis dalam skala kelurahan maupun kota. Lagi-lagi soal budget yang terbatas dan batas kewenangan  menjadi kendala dalam  menentukan proyek  startegis kelurahan.


Bagaimana jika kelurahan mempunyai rencana strategis jangka menengah, sehingga SKPD maupun kelompok kepentingan yang lain bisa memotret program strategis kelurahan?  Bukannya mengada-ada, namun jika kelurahan mampu menggambarkan rencana strategis mereka dalam lima tahun kedepan, maka SKPD bisa merencanakan pembangunan mereka disesuaikan dengan urgensi masalah dalam kelurahan. SKPD tidak perlu bersusah payah “belanja masalah” tiap tahun, tinggal melihat prioritas wilayah selama 5 tahun.

Musrenbang kelurahan cukup memfokuskan diri pada  rencana program yang bisa didanai melalui DPK_skala kecil.  Sementara RPJMKel akan  membantu kelurahan membidik proyek pembangunan strategis jangka menengah dan mempunyai dampak yang signifikan pada skala kelurahan dan kota.
Kendala yang saat ini ada hanyalah persoalan regulasi yang belum ada. Namun pengalaman adanya RPJMDes yang berlaku di wilayah kabupaten menjadi preseden yang baik bagi advokasi kebijakan ini.

Yang paling urjen adalah adanya kerelaan dan niatan untuk menghapus “ego” , jika tidak maka akan muncul  banyak alasan untuk mengganjal adanya RPJMKel. Misalkan, bisa saja rencana-rencana strategis dalam RPJMKel dianggap tidak valid untuk masuk dalam Rencana Kerja SKPKD karena nomenklatur yang tidak sesuai atau tidak masuk dalam TUPOKSI (baca: Tugas Pokok dan Fungsi). Akhirnya, kita hanya bisa mengatakan, Kota Solo selalu siap dengan inovasi dan inisiatif yang lahir dari proses dialog secara demokratis. Selamat berdemokrasi.....

Oleh : Ahmad Rifai

Read More

Download SK Walikota Solo Tentang Jumlah Penduduk Miskin Solo

Berikut adalah Surat Keputusan Walikota Solo No 470 / 81- C / 1/ 2010 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010. Silahkan klik : SK Penetapan GAKIN.
Dan berikut lampirannya : Lampiran SK Penetapan Gakin Solo

Read More

YAYASAN JERAMI

Organizational Profile

Yayasan JERAMI or JERAMI Foundation was established on April 26th, 2011 under the registration number -63- , Notary Sunarto, SH.  in Surakarta.  The establishment is based on idea to aggregate local and national initiative on poverty reduction. Nationally, The Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) promote the establishment of local strategy for poverty alleviation, which well known as SPKD. In Surakarta, the initiative was received in rather skeptic situation since there were not many stakeholders who really understand and involve in the process. The Local Committee for Poverty Alleviation (TKPKD) which was formed on January 2009 to encourage the establishment of local strategy could not function since expertise and supports from the main stakeholders were insufficient.
In the end of 2010, TKPKD conducted an evaluation toward the effectiveness of local coordination in the poverty reduction efforts. The meeting generated several notes toward better TKPKD works: (1) Database and information supports are needed.  There has been local capacity such as Solo Kota Kita, PNPM, as well as government to work together creating city database system.  (2) The TKPKD need to strengthen organizational capacity to better serve the need of each working groups. The secretariat needs to create clear mechanism of coordination and organsational function.
    By the beginning of 2011, the SAPA networks met in Solo to discuss about local aggregation on poverty reduction efforts. One of the issues discussed was the information and database support.  Lack of local poverty data and information has generated confusion on poverty reduction in local level. The target areas are often overlapped as well as beneficiaries.
    Based on that problem, some of members of TKPKD established the JERAMI which has three main missions:
-    Assist local committee for better aggregated poverty reduction
-    Capacity building on database and information gathering  and management
-    City level advocacy for better poverty reduction policy.

Read More