Partisipasi aktif publik dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan sipil society dalam demokrasi. Esensi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat jika diterjemahkan secara sederhana adalah “kuasa ada ditangan rakyat”, bahwa negara hanya sebagai pengelola atas berbagai sumber daya yang ada, baik manusia berikut alamnya.
Dalam era demokrasi, pelibatan aktif masyarakat akan proses perencanaan pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan. Artinya pola kebijakan pemerintah sudah tidak lagi berpijak pada model top down, tetapi bergeser pada model bottom up. Pola – pola sentralisasi kekuasaan hanya berlaku pada rezim otoriter yang bertolak belakang pada substansi demokrasi itu sendiri, seperti halnya disaat rezim Orde Baru berkuasa dibawah kendali Soeharto selama 32 tahun lamanya.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, mencoba melibatkan segenap stakeholders yang ada di masing – masing wilayah, salah satunya adalah warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah. Yang mana selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dalam forum Musrenbang.
Dengan dokumen Renstra Masyarakat, TKPKD mencoba menggali serta memotret persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan tersebut dieksplorasi dengan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) melalui 5 hak dasar masyarakat, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & ekonomi. Pemetaan Masalah (Analisa Kemiskinan Partisipatif) ini bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat miskin penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah seperti raskin, jamkesmas dan lain - lain, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik. Masyarakat disini berposisi sebagai “narasumber utama”. Karena merekalah yang mengerti dan mengetahui persoalan yang muncul diwilayahnya.
Kemudian baru masuk pada fase Rapat Kerja Tim Perumus, dimana masing – masing kelompok isu pada tahap sebelumnya diambil perwakilannya satu orang ,perwakilan dari kelurahan yang diwakili oleh kasie pemberdayaan masyarakat, satu orang perwakilan dari LPMK seksi perencanaan dan pembangunan, kemudian ditambah tiga orang fasilitator Kelurahan Tegalharjo.
Jum’at, 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB betempat di Hotel Loji – Solo, TKPKD mengadakan Raker Tim Perumus untuk Penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo – Jebres. Acara dibuka oleh TKPKD dilanjutkan sambutan Lurah Tegalharjo bapak Nanang Herry Triwibowo, S.Sos, MM. Setelah itu sambutan LPMK Kelurahan Tegalharjo bapak Suratmin WS. Sessi awal validasi peta isu oleh Sdr. Fuad Jamil sebagai upaya rechek peta wilayah. Setelah itu langsung masuk ke pembahasan 5 isu hak dasar masyarakat. Untuk isu pendidikan & kesehatan dipandu Elisabeth Riana, isu pemukiman & infrastruktur oleh Endah Tyasmini, isu ekonomi dipandu Bambang Christanto.
Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo periode 2016 – 2010. Setelah pada fase tersebut selesai, maka fase selanjutnya adalah “Rembug Warga”. Dimana nanti Tim Perumus akan membacakan atau mempresentasikan hasil rakernya dihadapan masyarakat Kelurahan Tegalharjo sebagai bagian dari klarifikasi maupun validasi dokumen renstra masyarakat tersebut. Dengan adanya dokumen renstra masyarakat tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Kelurahan Tegalharjo sudah memiliki road map dalam perencanaan wilayah.
(By BChrist)
0 komentar:
Posting Komentar