Tim Perumus Sondakan Rumuskan Renstra Masyarakat

Proses Analisa Kemiskinan Partisipatif Kelurahan dan tingkat RW Sondakan menemukan pokok-pokok persoalan di 5 hak dasar masyarakat. Hasil AKP Kelurahan dan RW menunjukkan ada problem-problem pokok yang memang perlu segera ditangani dan dituntaskan. Hal ini guna menajamkan aspek pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.

Pada hari Jum’at, 03 Januari 2013 bertempat di Akbid Apikes Citra Medika Surakarta Lantai 2 pukul 14.00 WIB s/d 22.00 WIB terselenggara agenda Raker Tim Perumus untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan. Setelah acara dibuka oleh Managemen TKPKD Kota Surakarta, dilanjutkan oleh sambutan Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi. Beliau berharap hasil Renstra Masyarakat akan mampu menjadi grand design pengentasan kemiskinan dikelurahan.

Agenda selanjutnya yakni klarifikasi peta masalah yang dipresentasikan oleh Ratna Devi Septiandari salah satu faskel Sondakan. Yang mana sebelumnya telah mengikuti training maps di TKPKD Kota Surakarta sebanyak 2x pertemuan. Saat dokumen Renstra Masyarakat itu jadi nantinya, maka di semua wilayah (baca=RW) akan mendapatkan dokumen Renstra Masyarakat tersebut sesuai dengan kelurahannya.

Hal ini akan memudahkan bagi perencanaan program dari pemerintah, dikarenakan temuan – temuan persoalan yang tergali & tereksplorasi lewat AKP sangat jelas tatkala di dalamnya ada peta masalah yang tergambar dengan legenda – legenda. Dengan tergambarnya persoalan di masing – masing wilayah dengan peta masalah, maka masyarakat awampun akan mudah untuk membaca problem inti kemiskinan. Inilah yang menjadi harapan dari masyarakat luas, dimana temuan ataupun out put dari proses perencanaan pembangunan dapat mudah dibaca dan dipahami.

Peta Masalah merupakan salah satu tools dalam PPA, agar kedepan masyarakat tidak teralienasi oleh dokumen Renstra Masyarakat di wilayahnya. Dokumen Renstra Masyarakat ini juga menjadi “road maps” bagi segenap stakeholders maupun para pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. Yang pada akhirnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya bukanlah sesuatu yang utopis. Karena masyarakat, terutama si miskin ikut terlibat dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.


(By BChrist)

Read More

Pentingnya Peta Masalah Dalam Renstra Masyarakat

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade seperti forum Musrenbang, ternyata belum menjawab problem dasar masyarakat yaitu kemiskinan. Hal tersebut terbukti dari semakin skeptis dan apatis masyarakat pada forum tersebut, baik dalam segi partisipasi maupun apresiasi warga atas hasil yang diperoleh. Seolah – olah out put Musrenbang semakin teralienasi dari konteks sosial masyarakat (baca=kebutuhan dasar).

Mengapa demikian? Karena dalam perkembangannya forum musrenbang semakin jauh atau malah dijauhi dari harapan masyarakat. Seringkali Musrenbang didominasi oleh para elite masyarakat, yang menyebabkan hasilnya tidak fokus pada persoalan dasar masyarakat. Tidak adanya keterwakilan dari si miskin seolah – olah mentasbihkan bahwa forum tersebut hanya agenda “ritual tahunan”. Maka sangatlah wajar jika out putnya pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut diatas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membuat terobosan baru dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan spirit yang hilang dari masyarakat akan keterlibatannya di dalam proses perencanaan pembagunan di kotanya. Selama ini sudah mulai pudar, karena ekspektasi kekecewaan yang tinggi dalam forum musrenbang. Semangat untuk terlibat aktif di dalam forum – forum perencanaan pembangunan inilah yang coba dikembalikan oleh TKPKD Kota Surakarta.

Spirit tersebut coba dinyalakan kembali dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat atau RPJMKel yang mempunyai jangka waktu 5 tahun kedepan. Berbeda dengan Musrenbang yang hanya mempunyai durasi waktu 1 tahun saja.

Menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta mengeksplorasi serta memotret persoalan yang ada dalam masyarakat melalui 5 hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemukiman & infrasrtuktur. Dengan model PPA/AKP (Analisa Kemiskinan Partisipatif) di tingkat Kelurahan maupun RW, diharapkan mampu tergali & terpotret persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Dalam AKP Tingkat RW pada awalnya akan dimulai dengan pengenalan peta terlebih dahulu. Mulai cross check batas – batas RW sampai dengan bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW. Hasil dari klarifikasi peta nantinya akan menjadi dasar dalam mendiskusikan 5 kebutuhan dasar dari masyarakat.

Temuan dalam AKP RW yang tergambar di peta masalah nanti akan menjadi acuan dalam fase berikutnya yaitu di kegiatan Merunut Masalah sampai dengan Rembug Warga. Dengan adaya peta masalah dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, akan memudahkan dalam membaca dokumen setelah jadi nanti. Selain itu, dengan adanya peta masalah akan sangat membantu dalam penandaan lokasi, masalah yang muncul dalam 5 isu serta keterangan terlebih secara kuantitatif (bisa menyebutkan angka maupun jumlah kantong kemiskinan misalnya).

(By BChrist)

Read More