Persoalan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas yang harus diselesaikan bagi Pemerintahan Kota Surakarta. Dengan slogan WARAS, WAREG, WASIS, SANDANG dan PAPAN Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Pemkot Surakarta dalam mengajak segenap stakeholders di kota Bengawan ini untuk terlibat aktif dalam menanggulangi persoalan tersebut. Mulai dari NGO’s sampai dengan kalangan dunia usaha masuk di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Secara struktural kelembagaan TKPKD dikomandani oleh Wakil Walikota. Salah satu aktivitas penting mengurangi kemiskinan di Kota Solo yakni dengan menginisiasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Ujicoba dilakukan dibeberapa kelurahan pilot untuk mengukur sejauh mana metodologi yang dilakukan berjalan efektif atau tidak. Pertemuan Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta, BAPPEDA Kota Surakarta, Lurah serta LPMK di 11 Kelurahan pada tanggal 30 Oktober 2012. Yang mana 11 Kelurahan tersebut menjadi awal serta pilot project di Kota Surakarta.
Adapun metodologi yang dipakai dalam menyusun RPJMKel yakni memakai PPA (Participatory Poverti Assessment atau Analisa Kemiskinan Partisipatif). TKPKD menerjunkan pendamping yang berasal dari kalangan aktivis, individu yang memiliki concern serta melibatkan Fasilitator Kelurahan. Inisiasi dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan merupakan jawaban atas kegelisahan akan proses dari forum Musrenbang yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini.
Yang dirasa mulai menjauh dari pelibatan warga miskin dalam proses perencanaannya, didominasi elite wilayah, program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar warga, kejenuhan akan hasil sehingga muncul pemeo “ritual formal tahunan”, dominan pembangunan fisik dan masih banyak lagi nada miring lainnya. Ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa forum dari Musrenbang harus segera direvitalisasi karena sudah teralienasi dari kepentingan masyarakat (baca = si miskin). Bahwa Musrenbang tidak lagi menjawab kebutuhan dasar serta problematika si miskin yang selama ini hanya menjadi obyek saja dari pembangunan.
Berangkat dari hal diatas, dengan model PPA yang dilakukan oleh TKPKD Kota Surakarta dalam memetakan masalah yang ada di masing – masing wilayah maka secara substansi lebih fokus dan mengena akan persoalan yang muncul di masyarakat. Apalagi dengan menggunakan kajian 5 kebutuhan dasar (Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pemukiman) yang mana sangat tepat dalam menggali serta mencari informasi di wilayah. Dengan upaya revitalisasi Musrenbang yang dilakukan oleh TKPKD maka diharapkan banyak dukungan serta support dari berbagai pihak yang ada.
Satu hal yang tak kalah penting dalam keberhasilan akan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan adalah peran aktif dari media massa dalam mem_blow_up agenda ini. Ketika masyarakat sudah bisa dilibatkan secara aktif diproses penyusunan dokumen RPJMKel ini, kemudian sangat dibutuhkan dengung atau publikasi yang massif dari media massa. Karena jika langkah strategis yang dilakukan oleh TKPKD Kota Surakarta dengan agenda penyusunan dokumen RPJMKel tanpa dipublikasikan serta dukungan secara massif dari media massa, maka awal dari keberhasilan dalam merevitalisasi Musrenbang tidak akan banyak masyarakat yang tahu.
Jika agenda besar dokumen RPJMKel ini mampu disosialisasikan lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik maka satu langkah kedepan dapat terealisir. Yaitu masyarakat luas menjadi tahu dokumen RPJMKel serta kegunaan atas dokumen tersebut.
(By BChrist)
Jumat, 02 Agustus 2013
Peran Vital Media Massa Dalam Perencanaan
0 komentar:
Posting Komentar