Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Solo terutama tingkat kelurahan pada awal bulan Februari ini telah selesai. Musrenbangkel 2012 untuk penyusunan anggaran 2013 diselenggarakan di 51 kelurahan yang ada di 5 kecamatan. Meski sudah 11 tahun lamanya namun masih ada penyelenggaraan Musrenbang yang bersifat formalistik, normatif dan monoton. Ada beberapa kelurahan yang mampu mengoptimalkan ajang itu tetapi juga ada yang seperti "biasanya".
Keluarnya Peraturan Walikota (Perwali) No 15 Tahun 2011 sepertinya belum mampu menggerakkan seluruh perangkat kelurahan apalagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi mengembangkan perencanaan yang tidak sekedar partisipatif namun juga mengagregasikan kepentingan masyarakat marginal. Masih ada wilayah-wilayah yang belum tergarap secara benar dan melupakan entitas masyarakat lain. Kunci dalam menggerakkan perencanaan yang optimal terletak pada keberdayaan aparatur kelurahan dan lembaga-lembaga masyarakat.
Selama ini, dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia untuk isu perencanaan partisipatif tidak dilakukan pelatihan, pendidikan maupun penambahan kapasitas birokrat dan lembaga kemasyarakatan di level kelurahan. Sehingga proses Musrenbangkel yang digelar tahunan menjadi semacam kegiatan seremonial atau sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal waktu-waktu selain Januari bisa digunakan untuk up grade pengetahuan, kemampuan serta menciptakan inovasi dan terobosan yang penting bagi kota.
Pemangku kepentingan juga lebih banyak menunggu waktu atau inisiatif dari lembaga lain yang akan "campur tangan". Seharusnya kurun waktu Februari hingga Desember dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas mereka. Di kalangan birokrasi juga setali tiga uang. Pemerintah kota seperti menganggap aparat kelurahan sudah faham dan mampu memfasilitasi perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bappeda sebagai leading sector lebih fokus pada program di internal mereka.
Bila ditanyakan siapa yang berhak melakukan pemberdayaan kelembagaan kelurahan? Agak sulit menjawabnya untuk konteks Solo. Sebab tak ada dinas atau badan yang berwenang melakukan pemberdayaan kelembagaan. Untuk konteks perencanaan memang ada di Bappeda namun dalam hal pemberdayaan masyarakat ada pada Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Cakupan institusi ini juga sudah luas sehingga akan sulit tertangani.
Sejauh ini belum ada institusi yang melakukannya dan hanya pada tema-tema tertentu saja. Misalnya soal Fasilitator akan banyak dikerjakan oleh Bappeda atau soal Posyandu ditangani Dinkes. Penanganan masyarakat miskin juga diintervensi oleh beberapa institusi seperti DKRPP dan KB (tentang Raskin), DTRK (mengenai RTLH), Dinas Pengelolaan Pasar (soal PKL), Dinas Pendidikan (BPMKS) dan beberapa instansi lain untuk isu lainnya.
Maka dari itu, butuh segera ada kejelasan penanganan pemberdayaan masyarakat agar kedepan Musrenbangkel tidak menjadi ajang rutinitas belaka. Sudah saatnya Solo sebagai lead dibidang perencanaan mampu berada di garis terdepan dalam hal perencanaan yang mengutamakan kepentingan warga miskin dan kebutuhan orang banyak. Supaya hasil dari perencanaan itu bukan sebatas dapat dilihat mata tetapi dirasakan oleh hati dan memangkas gap kesejahteraan.
Keluarnya Peraturan Walikota (Perwali) No 15 Tahun 2011 sepertinya belum mampu menggerakkan seluruh perangkat kelurahan apalagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi mengembangkan perencanaan yang tidak sekedar partisipatif namun juga mengagregasikan kepentingan masyarakat marginal. Masih ada wilayah-wilayah yang belum tergarap secara benar dan melupakan entitas masyarakat lain. Kunci dalam menggerakkan perencanaan yang optimal terletak pada keberdayaan aparatur kelurahan dan lembaga-lembaga masyarakat.
 |
| Salah satu Musrenbang 2012 (Foto by Ian) |
Pemangku kepentingan juga lebih banyak menunggu waktu atau inisiatif dari lembaga lain yang akan "campur tangan". Seharusnya kurun waktu Februari hingga Desember dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas mereka. Di kalangan birokrasi juga setali tiga uang. Pemerintah kota seperti menganggap aparat kelurahan sudah faham dan mampu memfasilitasi perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bappeda sebagai leading sector lebih fokus pada program di internal mereka.
Bila ditanyakan siapa yang berhak melakukan pemberdayaan kelembagaan kelurahan? Agak sulit menjawabnya untuk konteks Solo. Sebab tak ada dinas atau badan yang berwenang melakukan pemberdayaan kelembagaan. Untuk konteks perencanaan memang ada di Bappeda namun dalam hal pemberdayaan masyarakat ada pada Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Cakupan institusi ini juga sudah luas sehingga akan sulit tertangani.
Sejauh ini belum ada institusi yang melakukannya dan hanya pada tema-tema tertentu saja. Misalnya soal Fasilitator akan banyak dikerjakan oleh Bappeda atau soal Posyandu ditangani Dinkes. Penanganan masyarakat miskin juga diintervensi oleh beberapa institusi seperti DKRPP dan KB (tentang Raskin), DTRK (mengenai RTLH), Dinas Pengelolaan Pasar (soal PKL), Dinas Pendidikan (BPMKS) dan beberapa instansi lain untuk isu lainnya.
Maka dari itu, butuh segera ada kejelasan penanganan pemberdayaan masyarakat agar kedepan Musrenbangkel tidak menjadi ajang rutinitas belaka. Sudah saatnya Solo sebagai lead dibidang perencanaan mampu berada di garis terdepan dalam hal perencanaan yang mengutamakan kepentingan warga miskin dan kebutuhan orang banyak. Supaya hasil dari perencanaan itu bukan sebatas dapat dilihat mata tetapi dirasakan oleh hati dan memangkas gap kesejahteraan.
