Akselerasi Penyusunan Renstra Masyarakat Di 3 Kelurahan Project

Guna mendorong akselerasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Surakarta, Bappeda sebagai sekretariat TKPKD melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mempercepat penyusunan Rencana Strategis Masyarakat (Renstra Masyarakat). Seperti diketahui, TKPKD memperlakukan 5 kelurahan dengan tingkat kemiskinan terbesar ditiap kecamatan (berdasar data hasil PPLS 2011) sebagai pilot penyusunan Renstra.

Suasana Sosialisasi Renstra Masyarakat Kel Mojosongo

Dengan demikian Sekretariat TKPKD mencreate skenario agar 5 kelurahan bisa tuntas pemetaan masalah paling tidak pada 18 Februari. Tercatat 5 kelurahan tersebut yakni Pajang (Kecamatan Laweyan), Tipes (Serengan), Semanggi (Pasar Kliwon), Mojosongo (Jebres) dan Kadipiro (Banjarsari). Kebetulan Semanggi proses pemetaan masalah sudah selesai pada Tahun 2013 lalu. Sedangkan Pajang on progress dalam pemetaan ditingkat RW.

Sehingga tinggal 3 kelurahan yang kemudian diupayakan bisa dikerjakan segera. Dengan waktu tak lebih dari 18 hari, tentu butuh strategi khusus. Apalagi luas wilayah, jumlah RW dan kompleksitas persoalan di Tipes, Mojosongo dan Kadipiro relatif dinamis. Sekretariat TKPKD bersama Yayasan Jerami memberlakukan sistem pemetaan masalah dengan berkelompok terutama untuk Kadipiro dan Mojosongo karena jumlah RW di 2 kelurahan tersebut diatas 30 RW. Bila dilakukan secara bertahap (tiap RW) maka waktu, tenaga, energi yang akan dibutuhkan jauh lebih besar.

Dengan model Analisa Kemiskinan Partisipatif RW yang digabungkan, waktu yang diperlukan tidak lebih dari 12 hari. Mojosongo menggunakan relay AKP RW tiap malam hingga 11 hari. Dalam 1 malamnya diikuti 3-6 RW. Sedangkan Kadipiro membutuhkan 6 malam sebab 1 malam bisa 2 kelompok yang diikuti total mencapai 5 hingga 8 RW. Meski demikian, Yayasan Jerami memastikan kualitas hasil AKP tetap akan sama dengan proses AKP tiap RW.

Keputusan itu menimbulkan konsekuensi mengkonsolidasikan fasilitator AKP RW yang diikuti sekitar 15 orang. Tipes melakukan sosialisasi dan kegiatan lanjutan (AKP Kelurahan dan AKP RW) sejak 30 Januari, Mojosongo pada tanggal 6 Februari sedangkan Kadipiro menetapkan 7 Februari. Strategi itu diharapkan akan menghasilkan dokumen setidaknya pada akhir Februari.

(By MHist)

Read More

Tim Perumus Sondakan Rumuskan Renstra Masyarakat

Proses Analisa Kemiskinan Partisipatif Kelurahan dan tingkat RW Sondakan menemukan pokok-pokok persoalan di 5 hak dasar masyarakat. Hasil AKP Kelurahan dan RW menunjukkan ada problem-problem pokok yang memang perlu segera ditangani dan dituntaskan. Hal ini guna menajamkan aspek pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.

Pada hari Jum’at, 03 Januari 2013 bertempat di Akbid Apikes Citra Medika Surakarta Lantai 2 pukul 14.00 WIB s/d 22.00 WIB terselenggara agenda Raker Tim Perumus untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan. Setelah acara dibuka oleh Managemen TKPKD Kota Surakarta, dilanjutkan oleh sambutan Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi. Beliau berharap hasil Renstra Masyarakat akan mampu menjadi grand design pengentasan kemiskinan dikelurahan.

Agenda selanjutnya yakni klarifikasi peta masalah yang dipresentasikan oleh Ratna Devi Septiandari salah satu faskel Sondakan. Yang mana sebelumnya telah mengikuti training maps di TKPKD Kota Surakarta sebanyak 2x pertemuan. Saat dokumen Renstra Masyarakat itu jadi nantinya, maka di semua wilayah (baca=RW) akan mendapatkan dokumen Renstra Masyarakat tersebut sesuai dengan kelurahannya.

Hal ini akan memudahkan bagi perencanaan program dari pemerintah, dikarenakan temuan – temuan persoalan yang tergali & tereksplorasi lewat AKP sangat jelas tatkala di dalamnya ada peta masalah yang tergambar dengan legenda – legenda. Dengan tergambarnya persoalan di masing – masing wilayah dengan peta masalah, maka masyarakat awampun akan mudah untuk membaca problem inti kemiskinan. Inilah yang menjadi harapan dari masyarakat luas, dimana temuan ataupun out put dari proses perencanaan pembangunan dapat mudah dibaca dan dipahami.

Peta Masalah merupakan salah satu tools dalam PPA, agar kedepan masyarakat tidak teralienasi oleh dokumen Renstra Masyarakat di wilayahnya. Dokumen Renstra Masyarakat ini juga menjadi “road maps” bagi segenap stakeholders maupun para pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. Yang pada akhirnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya bukanlah sesuatu yang utopis. Karena masyarakat, terutama si miskin ikut terlibat dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.


(By BChrist)

Read More

Pentingnya Peta Masalah Dalam Renstra Masyarakat

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade seperti forum Musrenbang, ternyata belum menjawab problem dasar masyarakat yaitu kemiskinan. Hal tersebut terbukti dari semakin skeptis dan apatis masyarakat pada forum tersebut, baik dalam segi partisipasi maupun apresiasi warga atas hasil yang diperoleh. Seolah – olah out put Musrenbang semakin teralienasi dari konteks sosial masyarakat (baca=kebutuhan dasar).

Mengapa demikian? Karena dalam perkembangannya forum musrenbang semakin jauh atau malah dijauhi dari harapan masyarakat. Seringkali Musrenbang didominasi oleh para elite masyarakat, yang menyebabkan hasilnya tidak fokus pada persoalan dasar masyarakat. Tidak adanya keterwakilan dari si miskin seolah – olah mentasbihkan bahwa forum tersebut hanya agenda “ritual tahunan”. Maka sangatlah wajar jika out putnya pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut diatas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membuat terobosan baru dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan spirit yang hilang dari masyarakat akan keterlibatannya di dalam proses perencanaan pembagunan di kotanya. Selama ini sudah mulai pudar, karena ekspektasi kekecewaan yang tinggi dalam forum musrenbang. Semangat untuk terlibat aktif di dalam forum – forum perencanaan pembangunan inilah yang coba dikembalikan oleh TKPKD Kota Surakarta.

Spirit tersebut coba dinyalakan kembali dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat atau RPJMKel yang mempunyai jangka waktu 5 tahun kedepan. Berbeda dengan Musrenbang yang hanya mempunyai durasi waktu 1 tahun saja.

Menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta mengeksplorasi serta memotret persoalan yang ada dalam masyarakat melalui 5 hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemukiman & infrasrtuktur. Dengan model PPA/AKP (Analisa Kemiskinan Partisipatif) di tingkat Kelurahan maupun RW, diharapkan mampu tergali & terpotret persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Dalam AKP Tingkat RW pada awalnya akan dimulai dengan pengenalan peta terlebih dahulu. Mulai cross check batas – batas RW sampai dengan bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW. Hasil dari klarifikasi peta nantinya akan menjadi dasar dalam mendiskusikan 5 kebutuhan dasar dari masyarakat.

Temuan dalam AKP RW yang tergambar di peta masalah nanti akan menjadi acuan dalam fase berikutnya yaitu di kegiatan Merunut Masalah sampai dengan Rembug Warga. Dengan adaya peta masalah dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, akan memudahkan dalam membaca dokumen setelah jadi nanti. Selain itu, dengan adanya peta masalah akan sangat membantu dalam penandaan lokasi, masalah yang muncul dalam 5 isu serta keterangan terlebih secara kuantitatif (bisa menyebutkan angka maupun jumlah kantong kemiskinan misalnya).

(By BChrist)

Read More

Membedah Problem Kemiskinan Di Sondakan Solo

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh hampir diberbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara yang masuk dalam kategori negara miskin. Begitu kompleksnya persoalan terkait dengan kemiskinan, maka penanganan maupun metode dalam menjawabnya juga berbeda – beda. Di Indonesia, begitu kompleks persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan. Maka strategi pengentasan kemiskinanpun bermacam – macam.

Di kota Bengawan, persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dibawah kendali Wakil Walikota Surakarta terus berupaya membuat terobosan agar kemiskinan bisa dikurangi. Dengan menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment), TKPKD bekerja dilapangan dengan menggali serta memetakan persoalan yang muncul dimasyarakat melalui 5 kebutuhan dasar, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & infrastruktur.  Hal ini dilakukan dengan asumsi data yang diperoleh di masing – masing wilayah bisa dipertanggungjawabkan.

Secara teknis, terobosan pemetaan kemiskinan akan terwujud dalam dokumen Rencana Strategis Masyarakat yang berjangka waktu 5 tahun. Sebab di masyarakat sudah mulai apatis terhadap Musrenbang. Misalnya warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah yaitu : RASKIN, PKMS GOLD, JAMKESMAS, JAMPERSAL, dan masih banyak lagi tidak menjadi pokok isu di arena Musrenbang.

Hal ini memicu reaksi yang keras akan hasil dari Musrenbang itu sendiri, yang dinilai elitis dan tidak menyentuh problem dasar dari masyarakat yakni “kemiskinan”. Maka dari itu dokumen Renstra Masyarakat disusun dengan melibatkan stakeholders yang ada terutama warga miskin penerima layanan bantuan. Senin, 30 Desember 2013 pukul 20.00 WIB bertempat di Pendhapa Kelurahan Sondakan – Laweyan dilaksanakan acara Focussed Group Discussion  “Merunut Masalah” oleh TKPKD.

Acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Sondakan Bpk. Dardji, SH, M.M, dilanjutkan sambutan oleh Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi kemudian lansung ke inti acara yaitu pembagian kelompok 5 isu kepada peserta yang hadir dalam FGD Merunut Masalah. Dimana tiap – tiap kelompok ada keterwakilan dari semua RW yang ada di Kelurahan Sondakan (15 RW). Pada masing – masing kelompok isu didampingi oleh satu orang fasilitator kelurahan Sondakan (faskel) antara lain sebagai berikut : Sdri. Ratna Devi Septiandari di kelompok pemukiman, Sdri. Dina Marfuah di kelompok ekonomi, Bpk. Amin Rasyadi di kelompok pendidikan, Bpk. Mursid di kelompok infrastruktur serta yang terakhir adalah Bpk. Sulardi di kelompok kesehatan.

Analisis dilakukan tiap aspek dari masing-masing isu dengan melacak berbagai upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas problem yang muncul. Juga dibedah dampak apa yang akan terjadi bila masalah tersebut dibiarkan Diskusi disemua kelompok berjalan begitu dinamis, hal ini disebabkan keseriusan warga serta konsen mereka akan hasil dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan 5 tahun kedepan. Keterlibatan stakeholders menjadi salah satu indikator kesuksesaan melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan di kota Surakarta, bukan hanya melibatkan para tokoh atau elite saja.

VOX POPULI VOX DEI…!!!

(By BChrist)

Read More

Kerja Keras Tim Perumus Renstra Masyarakat Tegalharjo Surakarta

Partisipasi aktif publik dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan sipil society dalam demokrasi. Esensi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat jika diterjemahkan secara sederhana adalah “kuasa ada ditangan rakyat”, bahwa negara hanya sebagai pengelola atas berbagai sumber daya yang ada, baik manusia berikut alamnya.

Dalam era demokrasi, pelibatan aktif masyarakat akan proses perencanaan pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan. Artinya pola kebijakan pemerintah sudah tidak lagi berpijak pada model top down, tetapi bergeser pada model bottom up. Pola – pola sentralisasi kekuasaan hanya berlaku pada rezim otoriter yang bertolak belakang pada substansi demokrasi itu sendiri, seperti halnya disaat rezim Orde Baru berkuasa dibawah kendali Soeharto selama 32 tahun lamanya.

Mengingat tuntutan demokrasi adalah partisipasi publik (baca=rakyat), yang mana salah satunya dalam terwujud diproses perencanaan pembangunan. Maka dalam proses perencanaan pembangunan di kota Solo seperti penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, pelibatan segenap stakeholders yang ada menjadi sebuah prasyarat penting.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, mencoba melibatkan segenap stakeholders yang ada di masing – masing wilayah, salah satunya adalah warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah. Yang mana selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dalam forum Musrenbang.

Dengan dokumen Renstra Masyarakat, TKPKD mencoba menggali serta memotret persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan tersebut dieksplorasi dengan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) melalui 5 hak dasar masyarakat, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & ekonomi. Pemetaan Masalah (Analisa Kemiskinan Partisipatif) ini bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat miskin penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah seperti raskin, jamkesmas dan lain - lain, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik. Masyarakat disini berposisi sebagai “narasumber utama”. Karena merekalah yang mengerti dan mengetahui persoalan yang muncul diwilayahnya.

Kemudian baru masuk pada fase Rapat Kerja Tim Perumus, dimana masing – masing kelompok isu pada tahap sebelumnya diambil perwakilannya satu orang ,perwakilan dari kelurahan yang diwakili oleh kasie pemberdayaan masyarakat, satu orang perwakilan dari LPMK seksi perencanaan dan pembangunan,  kemudian ditambah  tiga orang fasilitator Kelurahan Tegalharjo.

Jum’at, 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB betempat di Hotel Loji – Solo, TKPKD mengadakan Raker Tim Perumus untuk Penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo – Jebres. Acara dibuka oleh TKPKD dilanjutkan sambutan Lurah Tegalharjo bapak Nanang Herry Triwibowo, S.Sos, MM. Setelah itu sambutan LPMK Kelurahan Tegalharjo bapak Suratmin WS. Sessi awal validasi peta isu oleh Sdr. Fuad Jamil sebagai upaya rechek peta wilayah. Setelah itu langsung masuk ke pembahasan 5 isu hak dasar masyarakat. Untuk isu pendidikan & kesehatan dipandu Elisabeth Riana, isu pemukiman & infrastruktur oleh Endah Tyasmini, isu ekonomi dipandu Bambang Christanto.

Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo periode 2016 – 2010. Setelah pada fase tersebut selesai, maka fase selanjutnya adalah “Rembug Warga”. Dimana nanti Tim Perumus akan membacakan atau mempresentasikan hasil rakernya dihadapan masyarakat Kelurahan Tegalharjo sebagai bagian dari klarifikasi maupun validasi dokumen renstra masyarakat tersebut. Dengan adanya dokumen renstra masyarakat tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Kelurahan Tegalharjo sudah memiliki road map dalam perencanaan wilayah.


(By BChrist)

Read More

Tegalharjo Rumuskan Program Kerja Untuk Renstra Masyarakat

Setelah menuntaskan seluruh tahap Analisa Kemiskinan Partisipatif ditingkat RW Kelurahan Tegalharjo dan melakukan analisis kecenderungan ditingkat kelurahan, Tahap berikutnya menganalisis masalah-masalah yang ada dalam forum Merunut Masalah. Sekaligus dibentuk Tim Perumus untuk mempertajam program dan kegiatan yang ditemukan.

Setelah berembuk diantara Tim Perumus mereka bersepakat melakukan pendalaman pada 27 Desember 2013. Seluruh tim perumus berjumlah 10 orang merepresentasikan 5 isu, Sie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perwakilan LPMK, ditambah 3 fasilitator yang turut memfasilitasi AKP RW. Dengan komposisi tersebut, diharapkan penggalian isu akan lebih tajam.

Diselenggarakan di Loji Hotel sejak pukul 14.00 acara dibuka oleh Nanang HT selaku lurah dan sambutan dari LPMK yang menjelaskan pentingnya perumusan Renstra Masyarakat untuk 5 tahun mendatang. Dalam isu ekonomi lebih banyak dibedah pada penguatan ekonomi usaha kecil serta pengentasan pengangguran. Di Tegalharjo masih banyak usaha ekonomi kecil dan mikro produktif yang butuh dukungan.


Dibidang Infrastruktur, normalisasi saluran menjadi fokus pekerjaan yang perlu dibenahi. Walaupun terletak di kawasan perkotaan, ternyata masih banyak titik genangan air saat hujan turun. Selain itu pembenahan jalan menjadi perhatian untuk ditangani program dari PNPM dan DPK. Di bidang sosial budaya, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan tetap menduduki prioritas penting. Terutama membiasakan hidup sehat yang belum menjadi keseharian warga.

Tantangan terberat yang dihadapi Tegalharjo sebenarnya isu pemukiman terkait akan dilebarkannya jalur kereta api menjadi double track. Masih banyaknya hunian dibantaran rel harus segera ditangani dengan baik dan tak merugikan masyarakat. Mereka meminta tidak dilakukan penggusuran dan harus bisa membantu masyarakat mendapatkan ganti tempat tinggal.

(By Mhist)

Read More

Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat

TKPKD Surakarta Jalin Kerjasama Dengan Mahasiswa Sosiologi UNS

Memasuki akhir tahun 2013, agenda percepatan penulisan dokumen Renstra Masyarakat (RPJMKel) kian mendesak. Apalagi beberapa kelurahan telah menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya. Dengan keterbatasan SDM yang ada di TKPKD Surakarta, maka dilakukan terobosan dalam penulisan dokumen Renstra Masyarakat. Terobosan tersebut berupa kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu UNS. Kebetulah salah satu dosen FISIP, cukup terbuka dalam hal pemberdayaan warga.

Dimulai dengan penjajagan bersama serta kemungkinan kerja sama. Sebelumnya Sosiologi Fisip UNS dibawah asuhan Achmad Ramdhon sudah menginisiasi berbagai program yang melibatkan mahasiswanya. Diantaranya mememinta mahasiswa menuliskan sejarah kampung, penulisan peningkatan kesejahteraan warga di Boyolali dan Sragen serta tahun depan akan melaunching web tentang wajah kampung. Selama ini memang jarang perguruan tinggi melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan.

TKPKD Surakarta presentasi didepan mahasiswa

Padahal cukup banyak mahasiswa yang berasal dari daerah atau bisa diterjunkan untuk terlibat dalam berbagai hal. Dengan catatan memang kerangka keterlibatan tersebut sesuai dengan mata kuliah yang memang diajarkan. Berdasarkan penjajagan itu, Ramdhon sepakat bekerja sama melibatkan 15 mahasiswanya untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat di 2013 ini. Sementara itu TKPKD kini sedang menyelesaikan 8 kelurahan dengan tahapan berbeda-beda.

Semanggi memasuki tahap penulisan, Tegalharjo tinggal menyelenggarakan Merunut Masalah dan 5 lainnya (Sondakan, Pajang, Stabelan, Bumi, Joyosuran dan Keprabon) masih harus menyelesaikan AKP RW. Dukungan ini cukup berarti sebagai salah satu proses transformasi pengetahuan dan skill pada masyarakat. kebetulan beberapa mahasiswa ada yang berasal dari kelurahan dampingan. Setelah penjajagan bersama, ditindaklanjuti dengan In House Training atau semacam pelatihan memahami teknik penulisan Renstra Masyarakat.

Dikarenakan waktu yang mepet dan masih ada aktifitas perkuliahan, maka dilakukan penyesuaian atas penyelenggaraan In House Training. Kini berdasar pemahaman bersama sudah ada 2 tim yang akan segera fokus pada penulisan dokumen di Semanggi dan Tegalharjo. Ke depan, program kerjasama ini akan ditingkatkan dengan rerata jumlah mahasiswa yang lebih banyak lagi. Sebab target tahun depan akan ada 20 kelurahan yang melakukan penyusunan dokumen renstra masyarakat.

(By MHist)

Read More