This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Semanggi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Semanggi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 17 Juli 2013

Fokus Pada Penggalian Problem-Problem Kemiskinan

AKP RW VIII Semanggi

Dalam proses perencanaan pembangunan, segenap komponen dalam masyarakat idealnya dilibatkan secara aktif. Harapannya adalah perencanaan pembangunan nantinya akan tepat sasaran. Maka proses partisipatif merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam setiap perencanaan pembangunan. Dengan dilibatkannya semua unsur yang ada maka, legitimasi, produk, pembangunan dari proses tersebut tentunya semakin menguat.

Berangkat dari persoalan kemiskinan yang menjadi agenda pokok dari pemerintah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta fokus pada “strategi penanggulangan kemiskinan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat”. Dimana aktivitas tersebut fokus pada 5 kebutuhan dasar yakni kesehatan, pendidikan, permukiman, ekonomi & infrastruktur.  Kelima kebutuhan dasar tersebut diekplorasi secara mendalam menggunakan metode PPA.  Kegiatan ini adalah inisiasi TKPKD Kota Surakarta dalam program penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan.

Minggu, 07 Juli 2013 pukul 20.00 WIB bertempat di Gedung Serba Guna RW XVIII Kelurahan Semanggi TKPKD Kota Surakarta mengadakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel Semanggi, yaitu Pemetaan Masalah Tingkat RW. Acara yang melibatkan stakeholders di lingkungan RW XVIII tersebut berlangsung cukup hangat (dinamis). Misalnya Bapak Hadi Suwarno mengungkapkan : ”Apa yang menjadi kriteria orang miskin?”. Kemudian Bapak Sahyudi turut memberi masukan agar ada kriteria tentang kemiskinan, agar setiap ada bantuan atau program tidak salah sasaran.

Elisabeth Riana dari TKPKD menjelaskan tentang pentingnya acara Pemetaaan Masalah Tingkat RW, apa itu TKPKD, 5 kebutuhan dasar, serta menjelaskan manfaat adanya RPJMKel. Selain menanyakan hal – hal tersebut juga banyak brainstorming seputar hasil musrenbang yang selama ini menurut warga RW XVIII Kelurahan Semanggi kurang menyentuh pada problem yang mereka hadapi selama ini ( warga miskin ).

Mulai dari masalah pengangguran, anak putus sekolah, permukiman (non sertifikat yang telah permanen berdiri di bantaran tanggul/rel kereta api) sampai dengan pembagian bantuan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Beberapa pertanyaan muncul juga disebabkan karena program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan yang diperkenalkan oleh TKPKD Kota Surakarta merupakan “sesuatu yang baru & asing bagi mereka”.

Dengan munculnya beberapa contoh pertanyaan yang muncul dari warga RW XVIII tersebut diatas, maka menjadi hal penting ketika pada proses Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan harus terjadi pemahaman yang sama diantara stakeholders yang ada di kelurahan juga proses transformasi akan pentingnya dokumen RPJMKel tersebut berikut dengan segala proses yang akan dilalui di masyarakat.

Agar dalam fase – fase penyusunan dokumen RPJMKel selain berjalan dengan lancar,  juga mendapat dukungan penuh dari segenap stakeholders yang ada. Terlebih RPJMKel  merupakan pilot project di kota Bengawan ini. Apalagi di kelurahan Semanggi adalah salah satu kelurahan di kota Surakarta yang multikompleks persoalannya, selain padat penduduknya juga didukung dengan luas wilayahnya yang cukup besar.

Secara garis besar Pemetaan Masalah di Tingkat RW XVIII berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan warga yang hadir sudah mengenal daerahnya dengan baik (batas wilayah, keadaan wilayah berikut persoalan yang acap kali muncul). Misalnya menjawab pertanyaan disaat terjadi hujan maka rata – rata di lingkungan RW XVIII selalu terjadi genangan dimana – mana, banjir serta selokan yang tidak berfungsi secara maksimal.

Pada sessi akhir acara dilakukan presentasi hasil pemetaan masalah masing – masing kelompok yang terdiri dari 5 kelompok mewakili isu : kesehatan, pendidikan, permukiman, ekonomi & infrastruktur. Acara berlangsung secara dinamis, hal ini dikarenakan setiap kelompok perwakilan isu yang melakukan presentasi diikuti oleh masukan dari perwakilan kelompok lain untuk menambah atau memberi masukan atas yang sudah di presentasikan di depan forum.

Minggu, 05 Mei 2013

RPJMKel Bentuk Revitalisasi Musrenbang

Disampaikan dalam sosialisasi Inisiasi Penyusunan RPJMKel

Kegiatan Sosialisasi RPJMKel menjadi “pintu masuk” sekaligus memberikan perspektif bersama akan pentingnya proses pemetaan masalah atau Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang akan dilaksanakan. AKP bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik.
Tujuan dari Sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Untuk mendapatkan respons dan dukungan dari kelurahan atas rencana proses penyusunan RPJMKel,
2.    Sebagai media review dan evaluasi singkat mengenai perencanaan pembangunan yang pernah berlangsung, dan harapan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah khususnya tingkat kelurahan,
3.    Diharapkan (bila memungkinkan) bisa menjadi media review dan klarifikasi atas gambaran dan kondisi umum wilayah kelurahan berdasarkan hasil perumusan data sekunder kelurahan.

Kamis, 28 Maret 2013 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Kelurahan Semanggi dilaksanakan Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Kegiatan ini melibatkan  segenap stakeholders yang ada di kelurahan Semanggi, seperti : Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan lain, LPMK, Faskel Monev, PKK Kelurahan perwakilan tiap pokja, Ketua RW, Karang Taruna, LKM. Harapannya agar RPJMkel ini mendapat support serta dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

Maka, begitu pentingnya dalam memahamkan serta menyamakan persepsi kepada masyarakat tentang design besar RPJMKel (berikut maksud dan tujuannya dalam menjawab 5 kebutuhan dasar masyarakat). Bahwa setelah menjadi dokumen RPJMKel adalah hasil pengejawantahan dari masyarakat yang selama ini suaranya tidak terwakilkan atau tersalurkan aspirasinya di musrenbang.

Berikut salah satu penekanan yang disampaikan Ibu Vera Kartika Giantari (Tim Management TKPKD Kota Surakarta) dalam acara Sosialisai Inisiasi RPJMkel di kelurahan Semanggi. "Proses pemetaan nantinya harus benar-benar cermat, untuk merancang pembangunan". Karena proses penyusunan RPJMKel, ini bertujuan untuk:
1.    Meningkatkan kembali  gairah keterlibatan masyarakat proses perencanaan berbasis partisipasi  terutama  keterlibatan   masyarakat   miskin  dilingkungannya, serta meningkatkan peran aktif masyarakat  untuk melakukan monitoring pada  program  layanan  yang dilaksanakan
2.    Menstrukturkan   dan   mendokumentasikan keluaran perencanaan pembangunan Kelurahan berorientasi kepada  percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan, dengan menggunakan  instrumen analisa yang tepat.
3.    Mensinergikan  dan mengintegrasikan seluruh kegiatan PRONANGKIS  yang akan  dilakukan   masyarakat, agar hasil program kegiatan mampu  menyentuh dan  menjawab  permasalahan yang ada
Sehingga upaya yang akan kita lakukan bersama, akan kita manfaatkan untuk membuat solusi yang komprehensif dan utuh tidak sekedar program parsial dengan memanfaatkan peluang-peluang pendanaan yang ada seperti APBD, PNPM, CSR.

Dalam sessi tanya jawab menjadi salah satu indikator betapa semangatnya masyarakat dalam menangkap apa itu RPJMKel, yang menurut mereka menjadi “menu baru yang disajikan oleh TKPKD Kota Surakarta” dalam acara sosialisasi tersebut. Oleh karena selama ini mindset masyarakat masih kental akan “menu wajib musrenbang”, yang dalam perkembangannya banyak menuai kekecewaan (karena tidak menjawab problem dasar kemiskinan).

Oleh karenanya RPJMKel sebagai pembawa hal baru sangat ditunggu hasilnya nanti setelah menjadi dokumen (di tiap – tiap kelurahan) di kota Surakarta. Sosialisasi ini menjadi pijakan awal untuk menapak proses – proses kegiatan selanjutnya salah satunya yaitu Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) di tingkat Kelurahan. Karena pada proses ini (tahapan sosialisasi) lebih dominan pada konteks membangun kepercayaan serta mencari dukungan (baik secara formal dan informal) atas lembaga – lembaga yang ada sekaligus peran pemangku kepentingan ditingkat kelurahan atas menu baru yang disebut sebagai “RPJMKel”.



(By BChrist)

Kelurahan Semanggi Memulai Proses Penyusunan RPJMKel

Spirit dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari segenap element masyarakat, dalam menjawab kebutuhan di wilayahnya. Harapan besarnya agar semua dapat terlibat dalam perencanaan mulai dari awal (tingkat lingkungan) sampai dengan tingkat kota, sehingga hasil yang didapat juga maksimal. Pola–pola partisipatif inilah yang terus dikuatkan hingga diakar rumput. Semua pihak harus terus mencoba keluar dari kungkungan pola pembangunan top – down yang selama ini diwariskan oleh Orde Baru. Bahwa dalam semangat reformasi, penguatan civil society adalah salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menumbuh – kembangkan demokrasi (kekuasaan ditangan rakyat).

Dalam semangat penguatan pada civil society inilah maka “porsi partisipatif didorong terus hingga kuat”, dengan tujuan agar dalam perencanaan pembagunan hasilnya tidak bias. Pembangunan yang lebih menitik beratkan peran masyarakat merupakan proyeksi dari semangat perubahan paradigma  baru. Maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang sebagai sarana masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi merencanakan pembangunan diwilayahnya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya hasil dari Musrenbang dirasa tidak maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.

Suasana Sosialisasi RPJMKel Semanggi
Ini terlihat dari hasil yang masih saja focus ke pembangunan fisik (dari tahun ke tahun). Artinya musrenbang dalam dalam konteks pembangunan tidak menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama “si miskin”. Hal inilah yang perlu dibedah serta dianalisis lebih lanjut, agar dikemudian hari tidak lagi ada istilah musrenbang hanya menjalankan “ritual formalnya”. Titik jenuh dari musrenbang dapat dilihat dari semangat serta support dari segenap stakeholders yang ada. Karena hanya “dianggap” sebagai agenda rutin (formal) tiap tahunnya, maka masyarakat mulai kehilangan animo dalam terlibat aktif maupun interaktif dalam tiap prosesnya, apalagi pada tataran monitoring sekaligus evaluasinya.

Pada momentum inilah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba untuk mencari kembali ruh berikut spirit yang hilang dari musrenbang. Mencoba mengagregasikan serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam kerangka besar pembangunan, yang selama ini tidak menyuarakan kepentingan dasar mereka (menjawab kebutuhan dasar mereka cq miskin). Perencanaan pembangunan dalam konteks ini adalah perencanaan pembangunan yang benar – benar keluar dari suara masyarakat, yang selama ini tidak terwakili dalam musrenbang, terlebih lagi suara si miskin. RPJMkel mencoba menggali serta memetakan masalah di wilayah.

Berawal dari hal tersebut diatas, maka lahirlah dengan apa yang disebut sebagai “Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel)”. Satu “menu baru” yang menggali 5 kebutuhan hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan dan infrastruktur. Sosialisasi program di tingkat Kelurahan merupakan kegiatan pertama dalam proses penyusunan RPJMKel. Kini proses memulai penggalian di Semanggi digelar yaitu pada Kamis lalu (28 Maret 2013) dengan dihadiri stakeholders teritori Semanggi.

(By BChrist)


Senin, 22 April 2013

Konsolidasi Faskel Semanggi Dan Kemlayan

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif a la Kota Solo yang sudah dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan lebih dioptimalkan dengan metodologi yang baru. Hal ini dilandasi dari pola yang sudah terjadi selama ini bahwa Musrenbang sudah "menurun" peran pentingnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab program dalam Musrenbang yang sudah terjadi 12 tahun dan diimplementasikan melalui Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) makin jauh terdistorsi.

Kondisi ini kemudian menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta melakukan uji coba perbaikan mekanisme. Setidaknya di akhir 2012 hingga 2013 ditargetkan ada 10 kelurahan yang akan didampingi melakukan perumusan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Hal itulah yang mengemuka dalam pertemuan konsolidasi Faskel Kemlayan dan Semanggi di Sekretariat Harian Pelaksana TKPKD di Panularan Senin (22/4).

Suasana Konsolidasi 2 Kelurahan
"Dalam persiapan implementasi penyusunan RPJMKel, harus melakukan koordinasi dengan SKPD Kelurahan dan LPMK agar disetiap tahapan melalui metodologi PPA bisa disupport secara penuh. Kemlayan merupakan kelurahan pertama yang melakukan penyusunan RPJMKel secara mandiri dan kami memberi dukungan penuh atas komitmen yang dibangun stakeholders kelurahan" ujar Vera Kartika, Koordinator Lapangan Penyusunan RPJMKel TKPKD Surakarta.

Dalam rapat konsolidasi itu dihadiri 2 Faskel dari Kemlayan dan 4 Faskel dari Semanggi. Dengan luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya RW maupun kompleksitas persoalan, maka khusus Semanggi akan didampingi 5 Faskel. Diharapkan dengan 5 Faskel ini, substansi problem-problem yang ada di masyarakat bisa direpresentasikan.

Yang menarik, 2 kelurahan ini memiliki tantangan yang cukup kontras. Misalnya saja jumlah RT di Semanggi mencapai 131 RT sementara di Kemlayan baru saja 3 RT melakukan pindahan (wilayah Cokrosuman). Belum lagi problem-problem yang dialami masyarakatnya tentu akan jauh lebih kompleks. Harapannya, ketika proses penulisan berbagai problem konkret masyarakat bisa menjadi prioritas sehingga program pengentasan kemiskinan yang akan menjadi roh utama proses ini benar-benar tertangani.

(By MHist)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites