This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 31 Desember 2013

Membedah Problem Kemiskinan Di Sondakan Solo

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh hampir diberbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara yang masuk dalam kategori negara miskin. Begitu kompleksnya persoalan terkait dengan kemiskinan, maka penanganan maupun metode dalam menjawabnya juga berbeda – beda. Di Indonesia, begitu kompleks persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan. Maka strategi pengentasan kemiskinanpun bermacam – macam.

Di kota Bengawan, persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dibawah kendali Wakil Walikota Surakarta terus berupaya membuat terobosan agar kemiskinan bisa dikurangi. Dengan menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment), TKPKD bekerja dilapangan dengan menggali serta memetakan persoalan yang muncul dimasyarakat melalui 5 kebutuhan dasar, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & infrastruktur.  Hal ini dilakukan dengan asumsi data yang diperoleh di masing – masing wilayah bisa dipertanggungjawabkan.

Secara teknis, terobosan pemetaan kemiskinan akan terwujud dalam dokumen Rencana Strategis Masyarakat yang berjangka waktu 5 tahun. Sebab di masyarakat sudah mulai apatis terhadap Musrenbang. Misalnya warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah yaitu : RASKIN, PKMS GOLD, JAMKESMAS, JAMPERSAL, dan masih banyak lagi tidak menjadi pokok isu di arena Musrenbang.

Hal ini memicu reaksi yang keras akan hasil dari Musrenbang itu sendiri, yang dinilai elitis dan tidak menyentuh problem dasar dari masyarakat yakni “kemiskinan”. Maka dari itu dokumen Renstra Masyarakat disusun dengan melibatkan stakeholders yang ada terutama warga miskin penerima layanan bantuan. Senin, 30 Desember 2013 pukul 20.00 WIB bertempat di Pendhapa Kelurahan Sondakan – Laweyan dilaksanakan acara Focussed Group Discussion  “Merunut Masalah” oleh TKPKD.

Acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Sondakan Bpk. Dardji, SH, M.M, dilanjutkan sambutan oleh Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi kemudian lansung ke inti acara yaitu pembagian kelompok 5 isu kepada peserta yang hadir dalam FGD Merunut Masalah. Dimana tiap – tiap kelompok ada keterwakilan dari semua RW yang ada di Kelurahan Sondakan (15 RW). Pada masing – masing kelompok isu didampingi oleh satu orang fasilitator kelurahan Sondakan (faskel) antara lain sebagai berikut : Sdri. Ratna Devi Septiandari di kelompok pemukiman, Sdri. Dina Marfuah di kelompok ekonomi, Bpk. Amin Rasyadi di kelompok pendidikan, Bpk. Mursid di kelompok infrastruktur serta yang terakhir adalah Bpk. Sulardi di kelompok kesehatan.

Analisis dilakukan tiap aspek dari masing-masing isu dengan melacak berbagai upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas problem yang muncul. Juga dibedah dampak apa yang akan terjadi bila masalah tersebut dibiarkan Diskusi disemua kelompok berjalan begitu dinamis, hal ini disebabkan keseriusan warga serta konsen mereka akan hasil dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan 5 tahun kedepan. Keterlibatan stakeholders menjadi salah satu indikator kesuksesaan melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan di kota Surakarta, bukan hanya melibatkan para tokoh atau elite saja.

VOX POPULI VOX DEI…!!!

(By BChrist)

Minggu, 29 Desember 2013

Kerja Keras Tim Perumus Renstra Masyarakat Tegalharjo Surakarta

Partisipasi aktif publik dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan sipil society dalam demokrasi. Esensi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat jika diterjemahkan secara sederhana adalah “kuasa ada ditangan rakyat”, bahwa negara hanya sebagai pengelola atas berbagai sumber daya yang ada, baik manusia berikut alamnya.

Dalam era demokrasi, pelibatan aktif masyarakat akan proses perencanaan pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan. Artinya pola kebijakan pemerintah sudah tidak lagi berpijak pada model top down, tetapi bergeser pada model bottom up. Pola – pola sentralisasi kekuasaan hanya berlaku pada rezim otoriter yang bertolak belakang pada substansi demokrasi itu sendiri, seperti halnya disaat rezim Orde Baru berkuasa dibawah kendali Soeharto selama 32 tahun lamanya.

Mengingat tuntutan demokrasi adalah partisipasi publik (baca=rakyat), yang mana salah satunya dalam terwujud diproses perencanaan pembangunan. Maka dalam proses perencanaan pembangunan di kota Solo seperti penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, pelibatan segenap stakeholders yang ada menjadi sebuah prasyarat penting.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, mencoba melibatkan segenap stakeholders yang ada di masing – masing wilayah, salah satunya adalah warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah. Yang mana selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dalam forum Musrenbang.

Dengan dokumen Renstra Masyarakat, TKPKD mencoba menggali serta memotret persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan tersebut dieksplorasi dengan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) melalui 5 hak dasar masyarakat, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & ekonomi. Pemetaan Masalah (Analisa Kemiskinan Partisipatif) ini bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat miskin penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah seperti raskin, jamkesmas dan lain - lain, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik. Masyarakat disini berposisi sebagai “narasumber utama”. Karena merekalah yang mengerti dan mengetahui persoalan yang muncul diwilayahnya.

Kemudian baru masuk pada fase Rapat Kerja Tim Perumus, dimana masing – masing kelompok isu pada tahap sebelumnya diambil perwakilannya satu orang ,perwakilan dari kelurahan yang diwakili oleh kasie pemberdayaan masyarakat, satu orang perwakilan dari LPMK seksi perencanaan dan pembangunan,  kemudian ditambah  tiga orang fasilitator Kelurahan Tegalharjo.

Jum’at, 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB betempat di Hotel Loji – Solo, TKPKD mengadakan Raker Tim Perumus untuk Penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo – Jebres. Acara dibuka oleh TKPKD dilanjutkan sambutan Lurah Tegalharjo bapak Nanang Herry Triwibowo, S.Sos, MM. Setelah itu sambutan LPMK Kelurahan Tegalharjo bapak Suratmin WS. Sessi awal validasi peta isu oleh Sdr. Fuad Jamil sebagai upaya rechek peta wilayah. Setelah itu langsung masuk ke pembahasan 5 isu hak dasar masyarakat. Untuk isu pendidikan & kesehatan dipandu Elisabeth Riana, isu pemukiman & infrastruktur oleh Endah Tyasmini, isu ekonomi dipandu Bambang Christanto.

Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo periode 2016 – 2010. Setelah pada fase tersebut selesai, maka fase selanjutnya adalah “Rembug Warga”. Dimana nanti Tim Perumus akan membacakan atau mempresentasikan hasil rakernya dihadapan masyarakat Kelurahan Tegalharjo sebagai bagian dari klarifikasi maupun validasi dokumen renstra masyarakat tersebut. Dengan adanya dokumen renstra masyarakat tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Kelurahan Tegalharjo sudah memiliki road map dalam perencanaan wilayah.


(By BChrist)

Rabu, 25 Desember 2013

Tegalharjo Rumuskan Program Kerja Untuk Renstra Masyarakat

Setelah menuntaskan seluruh tahap Analisa Kemiskinan Partisipatif ditingkat RW Kelurahan Tegalharjo dan melakukan analisis kecenderungan ditingkat kelurahan, Tahap berikutnya menganalisis masalah-masalah yang ada dalam forum Merunut Masalah. Sekaligus dibentuk Tim Perumus untuk mempertajam program dan kegiatan yang ditemukan.

Setelah berembuk diantara Tim Perumus mereka bersepakat melakukan pendalaman pada 27 Desember 2013. Seluruh tim perumus berjumlah 10 orang merepresentasikan 5 isu, Sie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perwakilan LPMK, ditambah 3 fasilitator yang turut memfasilitasi AKP RW. Dengan komposisi tersebut, diharapkan penggalian isu akan lebih tajam.

Diselenggarakan di Loji Hotel sejak pukul 14.00 acara dibuka oleh Nanang HT selaku lurah dan sambutan dari LPMK yang menjelaskan pentingnya perumusan Renstra Masyarakat untuk 5 tahun mendatang. Dalam isu ekonomi lebih banyak dibedah pada penguatan ekonomi usaha kecil serta pengentasan pengangguran. Di Tegalharjo masih banyak usaha ekonomi kecil dan mikro produktif yang butuh dukungan.


Dibidang Infrastruktur, normalisasi saluran menjadi fokus pekerjaan yang perlu dibenahi. Walaupun terletak di kawasan perkotaan, ternyata masih banyak titik genangan air saat hujan turun. Selain itu pembenahan jalan menjadi perhatian untuk ditangani program dari PNPM dan DPK. Di bidang sosial budaya, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan tetap menduduki prioritas penting. Terutama membiasakan hidup sehat yang belum menjadi keseharian warga.

Tantangan terberat yang dihadapi Tegalharjo sebenarnya isu pemukiman terkait akan dilebarkannya jalur kereta api menjadi double track. Masih banyaknya hunian dibantaran rel harus segera ditangani dengan baik dan tak merugikan masyarakat. Mereka meminta tidak dilakukan penggusuran dan harus bisa membantu masyarakat mendapatkan ganti tempat tinggal.

(By Mhist)


Jumat, 06 Desember 2013

Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat

TKPKD Surakarta Jalin Kerjasama Dengan Mahasiswa Sosiologi UNS

Memasuki akhir tahun 2013, agenda percepatan penulisan dokumen Renstra Masyarakat (RPJMKel) kian mendesak. Apalagi beberapa kelurahan telah menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya. Dengan keterbatasan SDM yang ada di TKPKD Surakarta, maka dilakukan terobosan dalam penulisan dokumen Renstra Masyarakat. Terobosan tersebut berupa kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu UNS. Kebetulah salah satu dosen FISIP, cukup terbuka dalam hal pemberdayaan warga.

Dimulai dengan penjajagan bersama serta kemungkinan kerja sama. Sebelumnya Sosiologi Fisip UNS dibawah asuhan Achmad Ramdhon sudah menginisiasi berbagai program yang melibatkan mahasiswanya. Diantaranya mememinta mahasiswa menuliskan sejarah kampung, penulisan peningkatan kesejahteraan warga di Boyolali dan Sragen serta tahun depan akan melaunching web tentang wajah kampung. Selama ini memang jarang perguruan tinggi melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan.
TKPKD Surakarta presentasi didepan mahasiswa

Padahal cukup banyak mahasiswa yang berasal dari daerah atau bisa diterjunkan untuk terlibat dalam berbagai hal. Dengan catatan memang kerangka keterlibatan tersebut sesuai dengan mata kuliah yang memang diajarkan. Berdasarkan penjajagan itu, Ramdhon sepakat bekerja sama melibatkan 15 mahasiswanya untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat di 2013 ini. Sementara itu TKPKD kini sedang menyelesaikan 8 kelurahan dengan tahapan berbeda-beda.

Semanggi memasuki tahap penulisan, Tegalharjo tinggal menyelenggarakan Merunut Masalah dan 5 lainnya (Sondakan, Pajang, Stabelan, Bumi, Joyosuran dan Keprabon) masih harus menyelesaikan AKP RW. Dukungan ini cukup berarti sebagai salah satu proses transformasi pengetahuan dan skill pada masyarakat. kebetulan beberapa mahasiswa ada yang berasal dari kelurahan dampingan. Setelah penjajagan bersama, ditindaklanjuti dengan In House Training atau semacam pelatihan memahami teknik penulisan Renstra Masyarakat.

Dikarenakan waktu yang mepet dan masih ada aktifitas perkuliahan, maka dilakukan penyesuaian atas penyelenggaraan In House Training. Kini berdasar pemahaman bersama sudah ada 2 tim yang akan segera fokus pada penulisan dokumen di Semanggi dan Tegalharjo. Ke depan, program kerjasama ini akan ditingkatkan dengan rerata jumlah mahasiswa yang lebih banyak lagi. Sebab target tahun depan akan ada 20 kelurahan yang melakukan penyusunan dokumen renstra masyarakat.

(By MHist)

Kamis, 21 November 2013

SKPD Respon Renstra Masyarakat Sewu Dan Joyotakan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau yang lebih dikenal dengan dinas merespon positif hasil Renstra Masyarakat Kelurahan Sewu dan Joyotakan. Hal itu tercermin dalam tanggapan mereka di acara Diseminasi hasil penyusunan Renstra di Ayam Penyet Suroboyo Kamis (21/11) yang diselenggarakan Bappeda. Respon tersebut ditunjukkan dengan komentar akan memasukkan usulan masyarakat dalam Rencana Kerja SKPD terkait di 2015.

Seperti diketahui, TKPKD Kota Surakarta menginisiasi Renstra Masyarakat sebagai upaya revitalisasi perencanaan. Hal itu sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan penting bagi pembangunan kota yang berkeadilan. Tahun ini TKPKD mulai menginisiasi di 11 kelurahan meliputi Sewu, Jototakan, Joyosuran, Keprabon, Gajahan, Semanggi, Danukusuman, Sondakan, Bumi, Tegalharjo dan Pajang. Adapun yang telah menyelesaikan dokumennya yaitu Sewu dan Joyotakan. Kegiatan diseminasi ini sebagai upaya integrasi perencanaan masyarakat dengan Renja SKPD.

Dokumen Renstra Masyarakat berisi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kelurahan (SPK Kel), Masalah Pokok, Program Prioritas serta Kegiatan yang menjadi upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa dukungan stakeholders maupun birokrasi, dokumen ini tidak ada artinya. Kebetulan kedua kelurahan memiliki 6 SPK Kelurahan dan didalam penjabaran program, sesuai dengan Rencana Kerja SKPD. Hadir dalam acara yang difasilitasi Bappeda Kota Surakarta yaitu Bapermas, PDAM, Dikpora, DPU, DKP, Disperindag, DKK serta PNPM.


"Penyusunan program dan kegiatan sudah pas. Nanti kita akan perjuangkan agar bisa dilaksanakan. Kami butuh penjelasan teknis dari teman-teman kelurahan" ungkap Susi Dyah dari Dinas Kesehatan (DKK) Kota Surakarta. "Di dalam buku Renstra semua sudah jelas bu, tinggal dibuka saja" terang Pramono, Faskel Joyotakan. Mila, sebagai moderator acara tersebut menjelaskan SKPD harus merespon apa saja yang tertuang dalam buku Renstra Masyarakat apakah sudah sesuai atau belum dengan Rencana Kerja SKPD. "Bila belum pas, bisa dijabarkan apa yang harus dilakukan" saran Mila.

Sementara itu menurut Sukendar dari Bapermas apa yang dihasilkan dari Renstra Masyarakat justru mengejutkan. Dia mencontohkan SPK Kel Sewu point 6 yang menuliskan penyusunan data base status tanah khususnya RW IV. "Karena memang problemnya disitu. Jadi saya kira ini menarik sebab masyarakat tahu apa yang menjadi prioritas bagi mereka" ujar Sukendar. AT Suwardi selaku Ketua LPMK Joyotakan optimis hasil Renstra Masyarakat yang difasilitasi TKPKD akan berjalan optimal. Hal ini didukung dengan respon SKPD.

Sedangkan dari DPU Kota Surakarta berjanji akan mengupayakan program yang diusulkan warga. Hal ini dikarenakan pengerjaan infrastruktur itu terbagi atas kewenangan SKPD Kelurahan, SKPD Kota, Propinsi maupun Nasional. Walau begitu, dirinya akan meneruskan ke jenjang lebih tinggi bila memang hal itu menjadi usulan masyarakat. Secara teknis dokumen, tidak ada SKPD yang mengkomplain struktur atau kesulitan pembacaan dokumen.

Acara Diseminasi dimulai dengan paparan Renstra Masyarakat Sewu oleh Agus Suyamto dilanjutkan kelurahan Joyotakan oleh Pramono. Peserta sendiri mendapat hardcopy presentasi maupun dokumen Renstra Masyarakat sehingga memudahkan mereka merespon presentasi tersebut. Bambang Christanto sebagai tim pendamping penyusunan dokumen Renstra Masyarakat dari TKPKD mengaku lega dengan respon SKPD. "Respon itu membuat energi kami yang hampir tiap malam mendampingi dilapangan seperti terbayar lunas" ungkap pria beranak satu ini ketika ditemui dikantornya.

(By MHist)

Bumi Percepat Analisis Kemiskinan Di Kelurahan Dan RW

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dengan metode Participatory Poverty Assesment (PPA) menggali serta memetakan persoalan yang ada dalam masyarakat. Teknik ini dilakukan untuk merumuskan Renstra Masyarakat yang diinisiasi TKPKD. Inisiasi perumusan Renstra merupakan terobosan TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus dan tepat.
Dengan mengelompokkan menjadi 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur berharap persoalan – persoalan yang ada dalam wilayah dapat tergali optimal. Karena nara sumber pokok disini adalah masyarakat itu sendiri. Mereka yang mengerti demografi maupun topografi di wilayahnya masing – masing.

Bersama – sama dengan masyarakat TKPKD menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau Renstra Masyarakat. Kegiatan dimulai dengan Sosialisasi Inisiasi Renstra Masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan sampai dengan nanti finalisasi serta validasi. Sebagai penutup digelar acara Rembug Warga dengan stakeholders yang ada di kelurahan, baik kelembagaan yang ada, tokoh masyarakat hingga masyarakat biasa.

Minggu, 17 November 2013 bertempat di Hotel Pondok Indah Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, TKPKD Kota Surakarta melakukan Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan dilanjutkan dengan Pemetaaan Masalah Tingkat RW se-Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan. Kegiatan tersebut juga melihat tipologi serta potensi yang ada di kelurahan Bumi agar dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat segenap stakeholders kelurahan Bumi dapat terlibat serta berpartisipasi secara aktif. Salah satunya adalah warga penerima layanan manfaat program dari pemerintah seperti PKMS Gold, Raskin, Jamkesmas, BLSM serta RTLH. Hal ini semakin memperkuat daya dukung akan hasil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Bumi.


Dengan dilibatkannya warga miskin “penerima layanan manfaat program” dari pemerintah, menguatkan substansi bahwa Renstra Masyarakat merupakan dokumen hasil elaborasi segenap komponen yang ada. Keterlibatan semua unsur dalam penyusunan dokumen akan mengembalikan spirit masyarakat dalam forum–forum perencanaan pembangunan yang mulai hilang. Terpotret dalam forum Musrenbang tahun-tahun akhir, bahwa masyarakat mulai apatis serta skeptis Musrenbang berikut hasil – hasilnya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Murenbang yang berlangsung selama ini hanya menjadi forumnya para tokoh & elite wilayah, hasil dari forum Musrenbang tidak menyentuh persoalan mendasar masyarakat yaitu kemiskinan, agenda Musrenbang hanyalah acara ritual tahunan yang tidak memiliki sinergisitas out_put yang diperoleh dengan wilayah lain (hasilnya sepotong–potong).

Dengan prosentase kehadiran warga yang sangat tinggi (sekitar 90%) diacara tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kepedulian mereka atas wilayah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan patut diapresiasi. Kepedulian ini juga tak luput dari support Lurah Bumi serta peran Ketua LPMK dan jajarannya dalam menyemangati warga akan pentingnya dokumen Renstra Masyarakat.

Semangat gotong–royong inilah modal pokok warga Bumi Kecamatan Laweyan dalam keterlibatan proses penyusunan Renstra Masyarakat. Dengan guyu_nya warga Bumi dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel semakin menguatkannya peran warga dalam menentukan arah dan tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Yang mana sudah tidak zamannya lagi dengan model top down a la orde baru, tetapi dengan model bottom up. 

Dimana masyarakat  tidak hanya sebagai obyek dari pembangunan tetapi sekaligus menjadi salah satu bagian decision maker atas wilayahnya sendiri. Kedepan forum – forum perencanaan pembangunan istilah Jawanya tidak muspro atau sia – sia, karena masyarakat tidak lagi teralienasi dengan dokumen perencanaan pembangunan di masing – masing wilayahnya. Semoga….. 


(By BChrist)

Minggu, 17 November 2013

Sekelumit Menginisiasi Dokumen RPJMKel Kota Solo

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membangun spirit kebersamaan yang nyaris hilang dari masyarakat dalam keterlibatan proses perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan karena memang dalam proses perencanaan pembangunan, mengalami gelombang pasang–surut. Salah satu contohnya adalah dalam forum Musrenbang yang nota bene idealnya didukung oleh segenap stakeholders, ternyata juga mengalami otokritik yang sangat luar biasa.

Hal tersebut diatas dapat ditangkap dari contoh keluhan hampir di setiap RT sampai dengan RW dalam mengomentari perjalanan Musrenbangkel. Mengapa demikian? Karena usulan di masing – masing wilayah yang diawali dari Musyawarah Rt sering tidak terealisasi.  Apalagi suara yang berada diluar tokoh masyarakat, bisa lebih keras karena forum Musrenbang merupakan forumnya para elite saja, jadi hasilnya dapat dipastikan tidak akan menyentuh pada persoalan pokok di masyarakat, yaitu kemiskinan.

Berangkat dari uraian tersebut, maka TKPKD menginisiasi penyusunan Renstra Masyarakat (RPJMKel). Yaitu dengan menggali serta memetakan persoalan yang muncul dari masyarakat menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment). Teknik itu difokuskan pada 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur.


Dengan metode tersebut, berharap akan dapat memetakan serta menggali persoalan yang lebih obyektif. Metode ini menempatkan masyarakat menjadi “narasumber utama”. Mereka yang akan memunculkan persoalan di wilayahnya masing – masing. Mereka juga yang nantinya akan menjadi juru mudi dalam proses – proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Sebab TKPKD Kota Surakarta beserta Fasilitator Kelurahan dilapangan hanyalah sekedar sebagai “pendamping” saja.

Dengan adanya Renstra Masyarakat atau dokumen RPJMKel, maka masyarakat kelurahan memiliki road map pembangunan kurun waktu 5 tahun. Yang mana dalam dokumen RPJMKel tersebut persoalan serta solusinya akan saling bersinergis dengan wilayah yang lain. Koordinasi antar wilayah merupakan suatu bagian integral atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang membedakan antara dokumen hasil Musrenbang dengan dokumen RPJMKel.

Eksplorasi dilapangan inilah nantinya yang akan menjadi bahan dasar oleh TKPKD untuk dijadikan dokumen Renstra Masyarakat. Dimana proses akan dimulai dari Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan sampai dengan forum Rembug Warga di Kelurahan.

Hal yang tak kalah menarik adalah tatkala TKPKD bersama Fasilitator Kelurahan dalam mendampingi atau memfasilitasi. Mulai Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan hingga Pemetaan Masalah Tingkat RW. Yaitu saat acara berlangsung maupun ketika acara Pemetaan Masalah akan selesai, dimana Ketua RT atau RW selalu berinteraksi dekat dengan TKPKD maupun Fasilitator Kelurahan. Dari beberapa rangkaian acara dilapangan, selalu TKPKD Kota Surakarta maupun Fasilitator Kelurahan menjadi “teman curhat” mereka.

Satu tantangan adalah dalam perspektif masyarakat terkait Musrenbangkel. Karena berdasarkan pengalaman mereka usulan – usulan di wilayah selama ini tidak terkawal apalagi sampai dengan tahapan eksekusi dengan baik. Sebagai contoh dari usulan : perbaikan selokan, perbaikan gorong – gorong, pengaspalan jalan, RTLH dan lain – lain. Ditambah dengan kesan, bahwa siapa yang dekat dengan tokoh atau pengurus diwilayah tersebut maka dapat dipastikan lebih cepat terealisasi. Inilah yang acapkali terdengar saat diskusi kelompok 5 isu atau saat Pemetaan Masalah di Tingkat RW berjalan. Tak dapat dipungkiri bahwa kekecewaan terhadap hasil Musrenbang hampir di semua wilayah cukup tinggi. Maka tak heran bila ada suatu lembaga atau instansi yang masuk ke wilayah RT maupun RW yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan mereka cukup resistens.

Mereka berharap TKPKD mampu menjadi jembatan kepada instansi terkait dalam persoalan yang mereka hadapi. Hal ini didasarkan dari paparan gambaran besar dokumen RPJMKel berikut out_put. Dalam bayangan mereka bahwa TKPKD Kota Surakarta beserta Faskel yang turun dilapangan merupakan “teman curhat yang pas”. Kedepan penting mengawal hasil RPJMKel, bisa diimplementasikan. Partisipasi publik penyusunan dokumen RPJMkel cukup tinggi karena melibatkan warga miskin. Terutama dalam memetakan masalah di wilayahnya masing – masing, maka pengorganisiran untuk ikut mengawal atau monitoring hasil dokumen tersebut perlu ditingkatkan. Inilah konsekuensi positif saat penguatan pada poros civil society sudah terpenuhi dengan baik.

(By BChrist)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites