This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 13 November 2013

Peran Faskel Dan RW Dalam Penyusunan Dokumen RPJMKel

Upaya mewujudkan partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan, dukungan dari segenap stakeholders menjadi penting. Selain sebagai penguatan atas proses – proses yang akan dan yang sedang berlangsung, juga bagian “legitimasi” atas hasil yang telah terdokumentasi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta berusaha menggali serta menemukan kembali semangat partisipasi publik dalam setiap agenda perencanaan pembangunan. Salah satunya melalui proses pendokumentasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Dengan menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta menggali serta memotret persoalan di masyarakat melalui 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur.

Ketika menggali serta memetakan persoalan di masyarakat, TKPKD dibantu fasilitator kelurahan. Para faskel tersebut bergerak di kelurahan mereka masing – masing terlebih dahulu, dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan. Selain sebagai salah satu bagian “transformasi nilai” kemasyarakat, harapannya mereka nanti menjadi “katalisator” serta “dinamisator” di kelurahan dalam keterlibatan perencanaan pembangunan.

Fasilitator merupakan potret “orang lokal” dalam masing – masing kelurahan, yang pada dasarnya mempunyai jiwa – jiwa kepemimpinan serta mengerti secara geografis maupun demografis atas daerahnya. Proses pengorganisiran & mobilisasi para calon peserta baik dalam Sosialisasi sampai dengan Rembug Warga nanti, sangat membutuhkan energi, waktu serta tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peran dari para Fasilitator Kelurahan sangatlah vital.

Tak kalah penting peran serta fungsi  dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel adalah RW. Peran RW  selain jembatan dalam berkomunikasi dengan warga, juga RW sebagai pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. RW juga sebagai ujung tombak dalam masyarakat, karena perannya yang sangat vital dan tajam. Mulai dari persoalan sosial sampai dengan persoalan keamanan – ketertiban lingkungan. Sebagai tokoh serta bagian yang sangat integral dalam masyarakat, maka dalam kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) peran RW menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memetakan serta menggali persoalan diwilayah.

Untuk itu, dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel maka agar proses berjalan lancar yaitu adanya “Tandem antara Fasilitator Kelurahan dengan RW”. Duet maut dari kedua belah pihak inilah yang nantinya akan mempermudah proses – proses pengorganisiran sampai dengan mobilisasi warga (peserta). Dengan dijembatani oleh para Faskel & RW maka kerja – kerja dilapangan akan lebih mudah. Hal ini disebabkan kedua pihak tersebut mengerti serta mengetahui demografi, tipologi wilayah, geografi, potensi wilayah, dan lain sebagainya. Artinya secara kontekstual mereka (Faskel & RW) mengetahui daerahnya masing – masing, yang mana hal tersebut tinggal disupport TKPKD Kota Surakarta. Antara lain adalah : transformasi nilai/ilmu tentang perlunya dokumen RPJMKel bagi masing – masing wilayah/daerah, up grading ke para Faskel misal teknik fasilitasi yang baik, transformasi skill, perencanaan pembangunan berkelanjutan selain support materi.

Bahwa partisipasi ditingkat publik akan terpenuhi, tatkala proses transformasi nilai itu berjalan secara linier dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Karena saat ini masyarakat tidak hanya melulu menjadi “obyek dari pembangunan”, tetapi mereka juga harus terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan (subyek). Pembangunan model topdown dalam konteks sekarang sudah tidak berlaku lagi, maka pembagunan model bottom up adalah sesuatu yang menjadi tuntutan era demokrasi saat ini. Karena pembangunan itu idealnya dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat.

Ketiga hal tersebut merupakan prisip dasar terlebih kita hidup dalam era demokrasi dimana semangat kebebasan itu dimaknai “kekuatan pokok ada ditangan rakyat”. Bahwa publik adalah kunci sekaligus pintu dalam menuju jalan kesejahteraaan. Tuntutan dalam era sekarang adalah keterlibatan serta penguatan pada civil society. Dengan melibatkan setiap proses perencanaan pembangunan, maka hal tersebut merupakan bukti jawaban atas tuntutan reformasi yang telah berjalan selama 15 tahun ini. Dokumen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan merupakan salah satu jawaban atas “kegalauan  warga” dimana proses perencanaan pembangunan selama ini hanya didominasi para tokoh masyarakat. Muncul anggapan bahwa forum Musrenbang hanyalah “ritual tahunan para elite” (interes group). Yang mana out put Musrenbang tidak menyentuh daripada akar persoalan dari masyarakat, yaitu kemiskinan.

Maka dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan, harapannya adalah penguatan di ranah civil society akan dapat terwujud dengan keterlibatan serta peran aktif mereka dalam agenda – agenda strategis kota. Misalnya dilibatkannya mereka dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Terlebih dengan keterlibatan aktif para penerima manfaat layanan program dari pemerintah seperti : Jamkesmas, PKMS Gold, RTLH, Raskin, dan lain – lain. Dengan daya dukung mereka (baca = si miskin), maka dokumen RPJMKel tidak bias kemiskinan karena warga miskin dilibatkan dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.

(By BChrist)

Kamis, 07 November 2013

Respon Tinggi AKP RW I Sondakan

Sondakan sejak pertengahan bulan Oktober memasuki proses pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta. Kamis, 31 Oktober 2013, bertempat di Balai Pertemuan RW I Kelurahan Sondakan dilakukan Pemetaan Masalah Tingkat RW atau yang biasa disebut AKP RW (Analisa Kemiskinan Partisipatif). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui serta memetakan persoalan yang muncul di wilayah. Diawali dengan pengenalan “PETA BUTA” RW I Kelurahan Sondakan, Laweyan. Hal ini dilakukan untuk mengcross ceck batas wilayah serta bangunan pokok sebagai penanda wilayah.

Pada Pemetaan Masalah Tingkat RW ini warga yang hadir dibagi dalam 5 kelompok isu yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur. Masing–masing menterjemahkan persoalan yang muncul dalam konteks kemiskinan. Tiap RT diwakili oleh orang yang paham, mengerti persoalan diwilayahnya, juga representasi warga miskin atau penerima layanan program dari pemerintah (Raskin, Jamkesmas, RTLH dan lain sebagainya). Harapannya dokumen ini merupakan potret riil dari kondisi dilapangan serta validitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Spirit yang dibangun adalah bahwa dokumen RPJMKel tidak bias dari kondisi yang ada dalam masyarakat. Serta untuk menjawab kritik, bahwa forum–forum perencanaan pembangunan hal yang lumrah & biasa terjadi sebut saja dominasi para elite, tokoh masyarakat. Jadi dapat diperkirakan hasilnya rata – rata merupakan potret subyektif dari “para elite” tersebut.
Antusiasme warga

Di RW I, perwakilan RT hadir semua (prosentase kehadiran tinggi). Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa warga RW I Kelurahan Sondakan memiliki animo yang cukup tinggi untuk terlibat penyusunan dokumen.

Pada acara AKP RW I Kelurahan Sondakan ini kehadiran warga baik yang laki – laki maupun perempuan cukup berimbang. Maka dalam setiap kelompoknya ada komposisi yang sepadan dalam memetakan setiap masalah. Bila di wilayah yang lain biasanya kehadiran banyak dari perwakilan pria (ibu–ibu selalu masuk di kelompok kesehatan serta pendidikan), maka dalam AKP RW kali ini perempuan merata disemua kelompok.

Berikut beberapa persoalan yang muncul & terpetakan dalam diskusi 5 kelompok dalam AKP RW I Kelurahan Sondakan, kelompok Infrastruktur : daerah banjir, lokasi gorong – gorong macet, lokasi jalan rusak, selokan yang kapasitasnya kurang, selokan yang tidak berfungsi secara maksimal. Kelompok Pemukiman : lokasi padat penduduk, lokasi dimana rumah tidak layak huni, kelompok Ekonomi : lokasi warung latengan, kelontong, sablon, lokasi yang biasa dikunjungi rentenir, kelompok Pendidikan : lokasi PAUD, kursus, kelompok Pendidikan : lokasi – lokasi penyakit endemic seperti demam berdarah, balita girang ( gizi kurang ) dan lain sebagainya.

Melihat dari prosentase kehadiran yang cukup tinggi serta hasil dari diskusi Pemetaaan Masalah Tingkat RW (AKP RW I), diharapkan persoalan yang tergali dalam diskusi kelompok tersebut akan mampu menjawab problem dasar di wilayah RW I Kelurahan Sondakan. Serta hasil dari renstra tersebut juga bisa  menjadi contoh bagi wilayah yang lain. Warga RW I yang hadir dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW tersebut juga berharap, setelah jadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (baca = Sondakan) nantinya akan benar – benar hasilnya dapat terealisir sesuai dengan harapan warga.

(By BChrist)


Rabu, 06 November 2013

Tak Lulus SD Bukan Berarti Tak Kreatif

Namanya Sunarto, bapak tiga orang anak ini kelahiran Tahun 1971 alias sudah berusia 42 tahun. Pendidikan formalnya memang tak sampai kelas 6 sekolah dasar. Meski begitu, rupanya dia memiliki keahlian yang sangat kreatif. Yakni membuat kerajinan berupa miniatur kapal, kereta kuda dari bahan bambu. Hasilnya bisa dilihat, hemmmhhh luar biasa.

Pria ini sejak kecil tinggal di Kelurahan Sondakan RW I dan kini menempati petak (karena benar-benar tak layak disebut rumah) berukuran 2 x 3. Petak itu dihuni istri beserta ketiga anaknya. Yang besar sudah duduk di bangku SMK. Dia sendiri kini bekerja di sebuah pabrik meubel membantu apa saja yang bisa dikerjakan.


Sunarto didepan karyanya
Sesuai pengakuannya, meski dirinya miskin untuk makan enak masih bisa. “Misalnya saya pengen gulai, tuh didekat pasar Purwosari kan ada penjual. Biasanya saya bantu-bantu cuci piring dan bersih-bersih. Paling ditanya sudah makan belum, kalau belum ambil sana” tutur pria ini dengan polosnya.

Keahlian membuat kapal maupun kereta kencana dari bahan bambu didapatnya begitu saja. Sayangnya keahlian ini tidak bisa dikerjakan secara serius. Beberapa orang bilang hasil pekerjaannya masih kasar. Padahal bagi saya sudah luar biasa. Menurut Sunarto kendala mengembangkan keahlian menjadi usaha karena sulit mencari teman untuk diajak kerja.

Dia mengaku pernah mendapat order 20 kapal dalam 1 bulan. Dia pesimis bisa menyelesaikan karena masih bekerja ditempat lain dan membuat kapal dilakukan disela-sela waktu senggangnya saja. Satu buah kapal bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari bila sambil bekerja. Kalau memang ditarget, sebenarnya bisa selesai dalam hitungan jam.

Hasil ketrampilan tangannya ini sering kali dijajakan ditepi jalan dekat petak rumahnya. Harga dibanderol mulai Rp 70.000 keatas. “Tergantung tingkat kesulitannya mas” tutur pria yang murah senyum ini. Petak rumah itu juga bukan miliknya sendiri. Dia menempati tanah yang awalnya berupa gang bersama beberapa kepala keluarga yang lain.

Rumah petak Sunarto


Dirinya kerap dimintai melatih karang taruna setempat cuma memang tindak lanjutnya sering tidak ada. Karena memang membuat kerajinan tangan dari bambu butuh ketelatenan dan ketelitian yang tinggi. Bila dia ingin mengembangkan kerajinan itu ada kendala lain yang dihadapinya. Kendala itu adalah penyimpanan produk. Dengan 5 jiwa di petak 2 x 3 tentu mustahil disesaki kerajinan yang rawan rusak tersebut.

Apalagi kerajinan itu harus benar-benar dijauhkan dari anak-anak . Dirinya belajar secara otodidak dan mengerjakan beberapa kerajinan dari contoh foto asli kapal yang didapat di internet. Selama berbincang, tak pernah terlihat pak Sunarto bersedih. Sepertinya dia enjoy menjalani hari-harinya. Dia mampu membuktikan bahwa tidak semua kreatifitas didapat dari bangku sekolah.


Ditayangkan di Kompasiana 4 November 2013
(By MHist)

Dinamika AKP RW XII Kelurahan Sondakan

Kamis, 24 Oktober 2013 bertempat di SD Kabangan RW XII pukul 19.30 WIB dilaksanakan acara Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta. Dalam acara tersebut Management TKPKD Kota Surakarta diwakili oleh Ibu Endah Tyasmini & Bambang Christanto dalam memfasilitasi diskusi kelompok yang membedah 5 hak dasar yaitu: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemukiman & Infrastruktur, yang juga dibantu oleh 5 orang Faskel Sondakan.

Dilingkup RW XII Kelurahan Sondakan terdapat 4 RT, dan dalam pelaksanaan Pemetaan Masalah Tingkat RW  tersebut perwakilan masing – masing RT hadir semua. Acara Pemetaan Masalah Tingkat RW merupakan salah satu rangkaian acara dalam pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) untuk waktu 5 tahun ke depan. Perwakilan atau delegasi RT dalam diskusi kelompok juga melibatkan warga penerima manfaat layanan program dari pemerintah (baca = warga miskin), yaitu seperti penerima Raskin, Jamkesmas, RTLH, PKMS Gold, dan lain – lain. Diskusi kelompok ini akan menggali serta memotret persoalan yang muncul dalam wilayah terkait dengan 5 hak dasar.

Sebelum acara diskusi kelompok dimulai, beberapa perwakilan dari warga menanyakan tentang berbagai hal seputar TKPKD, Tujuan Pemetaan Masalah Tingkat RW sampai dengan Hasil dari RPJMKel. Suara minor dalam sessi tanya jawab terkait dengan RPJMKel tersuarakan dengan lantangnya. Diduga hal ini disebabkan karena kekecewaan warga akan hasil Musrenbang yang tidak sesuai dengan perencanaan warga sangat tinggi. Ditambah Pak RW yang tidak hadir dalam Sosialisasi Inisiasi RPJMKel serta Pemetaaan Masalah Tingkat Kelurahan di Pendhapa Kelurahan Sondakan. Sehingga keterputusan informasi tentang pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan menjadi salah satu faktor penyebab ketidak percayaan beberapa warga yang hadir dalam AKP RW XII tersebut.

Beragam kekecewaan terlontar dalam pertemuan itu. Sebut saja "forum Musrenbang yang berjalan tidak menjawab kebutuhan masyarakat, hanya seremonial belaka, usulan yang digulirkan berkali – kali tidak ditindaklanjuti  (misal pengaspalan/perbaikan jalan ), belum lagi harus bolak – balik kirim data ke kelurahan, dan masih banyak lagi kekecewaan yang muncul. Juga sempat muncul ungkapan bahwa mereka punya dewan (daerah pemilihan) yang mampu menjembatani serta mengawal usulan dari warga RW XII sehingga direalisasi. Bahkan statemen paling keras terlontar untuk membatalkan acara karena yakin tidak akan bisa berjalan.

Begitu dinamisnya forum yang mempertanyakan akan hasil akhir dari dokumen RPJMKel Sondakan nantinya, maka untuk meredam suasana Ibu Endah Tyasmini menawarkan kepada audiens untuk mencoba dilakukan Pemetaan Masalah. Akhirnya forum diskusi 5 kelompok dalam AKP RW XII berjalan, diawali dengan pengenalan peta buta sampai dengan pengisian form masalah. Walaupun ada beberapa warga yang menolak untuk melakukan AKP RW (dengan keluar ruangan ), pada akhirnya mereka (yang menolak) ikut masuk keruangan untuk mengamati jalannya forum AKP RW. Dan dalam diskusi 5 kelompok berjalan dinamis.

Misal dalam kelompok Infrastruktur muncul persoalan jalan rusak & saluran mampet. Di kelompok Pendidikan ada beberapa anak putus sekolah, kelompok kesehatan terkuak beberapa penyakit endemic, dan masih banyak lagi persoalan yang tergali dalam AKP RW. Artinya Pemetaan Masalah Tingkat RW berjalan dengan lancar. Yang pada akhir acara Pemetaan Masalah Tingkat RW selesai, perwakilan dari mereka meminta salinan hasil dan akan mereka follow_up dengan mengisi form – form tersebut dengan cara mereka.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada apresiasi yang tinggi dari warga dalam forum – forum perencanaan pembangunan. Sepanjang dalam prosesnya warga dilibatkan secara aktif berikut ada “garansi” akan hasil yang telah direncakan untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi/pihak yang berwenang. Juga warga mendapat dokumen hasil dari perencanaan pembangunan tersebut, sehingga dalam monitoringnya mereka juga ikut terlibat.

(By BChrist)

Kamis, 24 Oktober 2013

Kritik Warga Sondakan Atas Forum Perencanaan Pembangunan

Rabu, 23 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB malam itu Rumah Makan Ayam Goreng Ibu Rochman RW III Kelurahan Sondakan sangat ramai, tak seperti biasanya. Banyak terlihat Bapak – bapak maupun Ibu – ibu yang duduk “lesehan” beralaskan karpet, bukan karena sedang ingin menikmati kuliner masakan Ibu Rochman. Tetapi malam itu warga berkumpul karena memenuhi undangan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kota Surakarta.

Warga RW III Kelurahan Sondakan akan membahas acara Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) yang merupakan salah satu rangkaian dari proses pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Sondakan, yang sebelumnya diawali oleh kegiatan Sosialisasi Inisiasi RPJMKel serta disusul dengan Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan yang telah terlaksana di Pendapa Kelurahan Sondakan – Laweyan.

Antusiasme warga RW III sangat tinggi atas acara Pemetaan Masalah Tingkat RW, hal ini dapat terlihat dengan prosentase kehadiran warga yang lebih dari yang ditargetkan ditambah dinamisnya forum yang menambah suasana semakin hangat. Acara Pemetaan Masalah Tingkat RW tersebut difasilitasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta yang pada malam itu diwakili oleh Mbak Endah Tyasmini & Sdr. Bambang Christanto serta dibantu 5 orang faskel Sondakan (alumni pelatihan RPJMKel di Tawangmangu) yaitu : Bpk. Sulardi, Bpk. Mursid, Bpk. Amin Rasyidi, Sdri. Dina Marfu’ah & Sdri. Ratna Dewi S.

Warga RW III Antusias Ikuti Analisa Kemiskinan Partisipatif
Warga yang hadir  dibagi dalam 5 kelompok : Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemukiman & Infrastruktur. Dalam diskusi kelompok tersebut, warga akan menggali informasi serta memetakan persoalan yang muncul diwilayahnya. Yang mana diawali dengan PETA BUTA terlebih dahulu dengan cross ceck batas – batas RW sampai dengan bangunan – bangunan apa yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW, setelah ada klarifikasi peta selanjutnya akan diskusi terkait dengan 5 kebutuhan/hak dasar dari masyarakat.

Masing – masing kelompok antusias dalam diskusi kelompok tersebut, hanya saja dalam kelompok isu Pemukiman minim temuan masalah. Hal tersebut dikarenakan dalam wilayah RW III Kelurahan Sondakan secara umum pemukiman baik, bukan kategori dalam wilayah padat penduduk dengan segala persoalan yang muncul, baik dalam sisi kesehatan, sosial, keamanan,dan lain sebagainya. Artinya secara umum RW III dalam hal pemukiman dalam kategori baik ( tidak rawan persoalan ).

Ada sekitar 9 rumah tidak layak huni, inipun tidak serawan di kelurahan yang lain. Karena 9 rumah yang  muncul dalm diskusi isu pemukiman kondisinya rata – rata hanya gentengnya yang banyak bocor serta dindingnya yang semua belum full tembok (masuk dalam RTLH dalam AKP RW III). Inilah salah satu yang terpotret dalam kelompok pemukiman.

Diskusi ke – 5 kelompok berjalan dengan lancar termasuk dengan temuan – temuan yang muncul dalam setiap isunya. Hal yang cukup menarik adalah tatkala presentasi hasil dalam setiap kelompok sudah selesai, yaitu beberapa warga yang menanyakan akan hasil diskusi kelompok dalam AKP RW ini (Pemetaaan Masalah Tingkat RW). Apakah akan sama nantinya seperti di forum – forum perencanaan pembangunan lainnya. Taruhlah seperti pada forum Musrenbang misalnya. Dalam sessi tanya jawab yang dipandu oleh Endah Tyasmini selaku perwakilan dari TKPKD Kota Surakarta sangat dinamis.

Hal ini terangkat dalam sessi tanya jawab, seperti  : Pertama, Apakah nanti hasilnya akan sama dengan Musrenbang (usul berkali – kali tetapi tidak pernah terealisir salah satunya adalah persoalan saluran di Jl. Samanhudi yang mana terintegrasi dengan Kelurahan Bumi). Pada akhirnya warga kecewa karena setiap hujan turun pasti warga di RW III menjadi korban genangan/banjir,

Kedua, Mengharap TKPKD Kota Surakarta untuk ikut mengkomunikasikan ke dinas atau instansi terkait atas persoalan – persoalan yang muncul di RW III Kelurahan Sondakan (berikut solusi dari warga) karena mentok/buntu dalam tingkat eksekusi. Ketiga, Persoalan terkait pemukiman di Sondakan, muncul usulan Rusunawa tetapi terkendala lahan serta minta dibuatkan Rusunawa khusus (dalam arti hanya 2 atau 3 lantai, mengingat berbeda dengan kasus di Semanggi atau di Begalon yang penduduknya sangat padat serta yang belum memiliki rumah masih sangat tinggi).

Itulah beberapa persoalan yang muncul dalam sessi tanya jawab dalam RW III Kelurahan Sondakan. Kekecewaan atas hasil Musrenbang cukup tinggi, serta berharap TKPKD Kota Surakarta dengan hasil Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Sondakan mampu menjawab persoalan dasar masyarakat. Pesimisme tersebut cukup beralasan karena usulan mereka (warga) diforum – forum perencanaan pembangunan kota macet dalam tahapan implementasi.

Selain itu mereka berharap seperti persoalan saluran di jalan Samanhudi yang terintegrasi dengan kelurahan yang lain (baca = Bumi) dapat terkomunikasikan dengan baik ke kelurahan Bumi serta terkomunikasikan dengan pihak atau instansi terkait, misalnya PU. Agar setiap perencanaan pembangunan dapat sinergi & terintegrasi dengan wilayah yang lain, karena dampaknya saling terkait dengan wilayah yang ada di sekitarnya.


(By BChrist)

Senin, 23 September 2013

TKPKD Siapkan Fasilitator Penyusunan RPJMKel Tahap III

Inisiasi pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) terus dikerjakan secara simultan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo. Saat ini menjelang masuk ke pendampingan ke Tahap III bagi 6 kelurahan. Keenam kelurahan tersebut yakni Danukusuman, Tegalharjo, Sondakan, Bumi, Stabelan serta Pajang.

Keenam kelurahan ini merupakan kelurahan lanjutan dari tahap I (Sewu dan Joyotakan) serta tahap II yang sedang dalam proses penyusunan yakni Semanggi, Keprabon, Gajahan serta Joyosuran. Dalam rangka mematangkan tim yang membantu implementasi, maka TKPKD menyelenggarakan pelatihan penyusunan dokumen RPJMKel di Tawangmangu yang diikuti oleh 34 peserta dari 6 kelurahan pada Sabtu-Minggu/21-22 September 2013 di Hotel Pondok Indah.

Penyelenggaraan kegiatan ini memang difokuskan sebagai peningkatan kapasitas tidak hanya Faskel maupun perwakilan LKM namun juga individu yang diperkirakan akan bisa membantu fasilitasi dilapangan. Pelatihan fasilitator disiapkan secara matang sehingga harapannya saat mulai penyusunan tidak akan mengalami kendala waktu yang berarti. Target tersusunnya dokumen pada Desember 2013 mendatang menjadi titik kerja serius.

Para peserta dalam rentang 2 hari dilatih bagaimana menggunakan teknik PPA atau Analisa Kemiskinan Partisipatif dan juga bagaimana menuliskan hasil PPA menjadi dokumen RPJMKel. Mereka diajari secara manual menggunakan tools serta mengaplikasikan dalam diskusi-diskusi kelompok. Meski alat yang digunakan adalah relatif baru bagi peserta, namun mereka antusias mencoba dan mempraktekkan secara tekun. Terlihat kesungguhan yang sebenarnya ketika sessi-sessi dijalankan.

Pasca pelatihan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMKel, TKPKD mempersiapkan sosialisasi di 6 kelurahan tersebut untuk menyusun dokumen di fase berikutnya. Penyusunan ini sebagai upaya implementasi penanggulangan kemiskinan yang berbasis teritori dan melandaskan pada kajian analisa hak warga. Meski alat ini punya tantangan besar, namun peserta pelatihan tampak antusias dan melibatkan diri penuh dalam sessi ujicoba.

Rabu, 11 September 2013

Tim Perumus Gajahan Mulai Bekerja Minggu II September

Kelurahan Gajahan telah melewati tahap Analisa Kemiskinan Partisipatif dan mulai memasuki perumusan hasil identifikasi masalah. Dari tahap AKP Kelurahan, AKP RW hingga merunut masalah telah disatukan untuk kemudian dilakukan pembenahan. Hasil pembenahan menjadi bahan Tim Perumus melakukan identifikasi penanganan masalah yang tepat dan pas.

Dalam kegiatan FGD Merunut Masalah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 di Gubuk Poncosari telah memilih 8 orang sebagai tim perumus. Mereka mewakili kelembagaan maupun penajaman dari 5 isu yang teridentifikasi. Ke 8 tim perumus tersebut yakni Sya'bani (mewakili isu Pemukiman), Siti Ngubaidah (Kesehatan), Sulis Isrini (Ekonomi), Bambang Kristiyanto (Infrastruktur), M Junaidi (Pendidikan), Rustriyanto (LPMK), Sahuri (Pemkel Gajahan), Iva Hamidi (Faskel).

Untuk isu ekonomi, kesehatan dan infrastruktur tercatat ada 5 masalah pokok yang teridentifikasi sementara 2 isu lain yakni Pendidikan dan Pemukiman hanya ada 4 masalah penting. Masalah-masalah yang muncul memang hampir seragam dengan kelurahan yang lain. Sebut saja di isu ekonomi, ketergantungan pada rentenir, usaha ekonomi produktif yang tidak menyerap naker, pengangguran serta minimnya modal masih jadi isu penting.

Pada infrastruktur, kerusakan sarana publik menjadi suara masyarakat. Baik menyangkut jalan, drainase, banjir yang kemudian berakibat pada sektor yang lain. Untuk isu kesehatan, masalah bayi lahir dan ibu melahirkan meninggal, lingkungan sehat, penyakit endemik hingga kekurangan gizi menjadi sorotan. Sedangkan di Pendidikan kecukupan prasarana PAUD dan TPQ turut diwacanakan disamping problem lain seperti tidak adanya lokasi bermain anak, peredaran miras serta problem anak putus sekolah.

Isu pemukiman juga didominasi masalah-masalah di soal pengentasan kemiskinan. Masih adanya rumah tidak layak huni, minimnya ruang terbuka umum, pemukiman tidak sehat, padat serta magersari. Masyarakat berharap ke depan akan ada penataan dari Pemkot sehingga terjadi perubahan penataan wilayah. Pertemuan tim perumus menjadi titik krusial dan penting untuk membedah dan mencarikan solusi masalah secara konkrit.

(By MHist)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites