This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 15 Mei 2013

RW I Gajahan Membedah Masalah Kemiskinan Dilingkungannya

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) ada satu tahapan yang dilalui setelah pelaksanaan AKP ditingkat kelurahan, yaitu Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW).  Dalam proses pemetaan masalah tingkat RW ini menggunakan teknik social mapping atau pemetaan sosial.

Pemetaan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran persoalan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum di wilayah yang dipetakan, sehingga memunculkan tema atau topik-topik tertentu yang perlu didalami. Representasi peserta dalam AKP RW ini porsinya lebih banyak untuk warga penerima manfaat atau layanan dari pemerintah, yaitu : Raskin, Jamkesmas, BPMKS dan PKMS. Ini dilakukan karena selama ini suara si miskin tidak tersalurkan serta mereka hampir tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang), sehingga hasil dari musrenbang selama ini tidak menyentuh persoalan dasar kemiskinan.

Salah satu isu yang dibedah di kelompok

Hal – hal yang penting yang akan dipetakan dalam pemetaan sosial adalah sebagai berikut :
•    Kesehatan; gizi kurang, bayi – ibu meninggal, penyakit endemic, dsb
•    Pendidikan; putus sekolah dan permasalahannya
•    Permukiman; posisi dan kondisi permukiman
•    Ekonomi; sumber – sumber mata pencaharian atau pekerjaan
•    Infrastruktur; sarana dan prasarana (jalan, puskesmas, dan sarana–sarana umum)

Dalam pelaksanaan Pemetaan Masalah di Tingkat RW ini dibantu oleh Tim Inti, serta disupport secara teknis oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel). Hampir di setiap AKP RW yang berjalan selalu dinamis forumnya, ini dikarenakan mereka (peserta) jarang dilibatkan dalam proses perencanaan. Maka forum ini benar – benar dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang hadir sebagai peserta.

Sessi awal saat klarifikasi peta lingkungan menjadi pemantik yang menarik, karena warga akan secara cermat mengamati serta melakukan koreksi saat ada kesalahan dalam gambar (peta). Jadi klarifikasi atas peta yang muncul validitasnya dapat dipertanggungung jawabkan, karena mereka paham betul akan batas wilayah. Ini juga terjadi dalam AKP RW I Gajahan yang diselenggarakan pada Jum'at (3/5) lalu dirumah Ketua RW.

(By BChrist)



Minggu, 05 Mei 2013

RPJMKel Bentuk Revitalisasi Musrenbang

Disampaikan dalam sosialisasi Inisiasi Penyusunan RPJMKel

Kegiatan Sosialisasi RPJMKel menjadi “pintu masuk” sekaligus memberikan perspektif bersama akan pentingnya proses pemetaan masalah atau Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang akan dilaksanakan. AKP bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik.
Tujuan dari Sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Untuk mendapatkan respons dan dukungan dari kelurahan atas rencana proses penyusunan RPJMKel,
2.    Sebagai media review dan evaluasi singkat mengenai perencanaan pembangunan yang pernah berlangsung, dan harapan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah khususnya tingkat kelurahan,
3.    Diharapkan (bila memungkinkan) bisa menjadi media review dan klarifikasi atas gambaran dan kondisi umum wilayah kelurahan berdasarkan hasil perumusan data sekunder kelurahan.

Kamis, 28 Maret 2013 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Kelurahan Semanggi dilaksanakan Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Kegiatan ini melibatkan  segenap stakeholders yang ada di kelurahan Semanggi, seperti : Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan lain, LPMK, Faskel Monev, PKK Kelurahan perwakilan tiap pokja, Ketua RW, Karang Taruna, LKM. Harapannya agar RPJMkel ini mendapat support serta dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

Maka, begitu pentingnya dalam memahamkan serta menyamakan persepsi kepada masyarakat tentang design besar RPJMKel (berikut maksud dan tujuannya dalam menjawab 5 kebutuhan dasar masyarakat). Bahwa setelah menjadi dokumen RPJMKel adalah hasil pengejawantahan dari masyarakat yang selama ini suaranya tidak terwakilkan atau tersalurkan aspirasinya di musrenbang.

Berikut salah satu penekanan yang disampaikan Ibu Vera Kartika Giantari (Tim Management TKPKD Kota Surakarta) dalam acara Sosialisai Inisiasi RPJMkel di kelurahan Semanggi. "Proses pemetaan nantinya harus benar-benar cermat, untuk merancang pembangunan". Karena proses penyusunan RPJMKel, ini bertujuan untuk:
1.    Meningkatkan kembali  gairah keterlibatan masyarakat proses perencanaan berbasis partisipasi  terutama  keterlibatan   masyarakat   miskin  dilingkungannya, serta meningkatkan peran aktif masyarakat  untuk melakukan monitoring pada  program  layanan  yang dilaksanakan
2.    Menstrukturkan   dan   mendokumentasikan keluaran perencanaan pembangunan Kelurahan berorientasi kepada  percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan, dengan menggunakan  instrumen analisa yang tepat.
3.    Mensinergikan  dan mengintegrasikan seluruh kegiatan PRONANGKIS  yang akan  dilakukan   masyarakat, agar hasil program kegiatan mampu  menyentuh dan  menjawab  permasalahan yang ada
Sehingga upaya yang akan kita lakukan bersama, akan kita manfaatkan untuk membuat solusi yang komprehensif dan utuh tidak sekedar program parsial dengan memanfaatkan peluang-peluang pendanaan yang ada seperti APBD, PNPM, CSR.

Dalam sessi tanya jawab menjadi salah satu indikator betapa semangatnya masyarakat dalam menangkap apa itu RPJMKel, yang menurut mereka menjadi “menu baru yang disajikan oleh TKPKD Kota Surakarta” dalam acara sosialisasi tersebut. Oleh karena selama ini mindset masyarakat masih kental akan “menu wajib musrenbang”, yang dalam perkembangannya banyak menuai kekecewaan (karena tidak menjawab problem dasar kemiskinan).

Oleh karenanya RPJMKel sebagai pembawa hal baru sangat ditunggu hasilnya nanti setelah menjadi dokumen (di tiap – tiap kelurahan) di kota Surakarta. Sosialisasi ini menjadi pijakan awal untuk menapak proses – proses kegiatan selanjutnya salah satunya yaitu Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) di tingkat Kelurahan. Karena pada proses ini (tahapan sosialisasi) lebih dominan pada konteks membangun kepercayaan serta mencari dukungan (baik secara formal dan informal) atas lembaga – lembaga yang ada sekaligus peran pemangku kepentingan ditingkat kelurahan atas menu baru yang disebut sebagai “RPJMKel”.



(By BChrist)

Kelurahan Semanggi Memulai Proses Penyusunan RPJMKel

Spirit dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari segenap element masyarakat, dalam menjawab kebutuhan di wilayahnya. Harapan besarnya agar semua dapat terlibat dalam perencanaan mulai dari awal (tingkat lingkungan) sampai dengan tingkat kota, sehingga hasil yang didapat juga maksimal. Pola–pola partisipatif inilah yang terus dikuatkan hingga diakar rumput. Semua pihak harus terus mencoba keluar dari kungkungan pola pembangunan top – down yang selama ini diwariskan oleh Orde Baru. Bahwa dalam semangat reformasi, penguatan civil society adalah salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menumbuh – kembangkan demokrasi (kekuasaan ditangan rakyat).

Dalam semangat penguatan pada civil society inilah maka “porsi partisipatif didorong terus hingga kuat”, dengan tujuan agar dalam perencanaan pembagunan hasilnya tidak bias. Pembangunan yang lebih menitik beratkan peran masyarakat merupakan proyeksi dari semangat perubahan paradigma  baru. Maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang sebagai sarana masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi merencanakan pembangunan diwilayahnya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya hasil dari Musrenbang dirasa tidak maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.

Suasana Sosialisasi RPJMKel Semanggi
Ini terlihat dari hasil yang masih saja focus ke pembangunan fisik (dari tahun ke tahun). Artinya musrenbang dalam dalam konteks pembangunan tidak menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama “si miskin”. Hal inilah yang perlu dibedah serta dianalisis lebih lanjut, agar dikemudian hari tidak lagi ada istilah musrenbang hanya menjalankan “ritual formalnya”. Titik jenuh dari musrenbang dapat dilihat dari semangat serta support dari segenap stakeholders yang ada. Karena hanya “dianggap” sebagai agenda rutin (formal) tiap tahunnya, maka masyarakat mulai kehilangan animo dalam terlibat aktif maupun interaktif dalam tiap prosesnya, apalagi pada tataran monitoring sekaligus evaluasinya.

Pada momentum inilah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba untuk mencari kembali ruh berikut spirit yang hilang dari musrenbang. Mencoba mengagregasikan serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam kerangka besar pembangunan, yang selama ini tidak menyuarakan kepentingan dasar mereka (menjawab kebutuhan dasar mereka cq miskin). Perencanaan pembangunan dalam konteks ini adalah perencanaan pembangunan yang benar – benar keluar dari suara masyarakat, yang selama ini tidak terwakili dalam musrenbang, terlebih lagi suara si miskin. RPJMkel mencoba menggali serta memetakan masalah di wilayah.

Berawal dari hal tersebut diatas, maka lahirlah dengan apa yang disebut sebagai “Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel)”. Satu “menu baru” yang menggali 5 kebutuhan hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan dan infrastruktur. Sosialisasi program di tingkat Kelurahan merupakan kegiatan pertama dalam proses penyusunan RPJMKel. Kini proses memulai penggalian di Semanggi digelar yaitu pada Kamis lalu (28 Maret 2013) dengan dihadiri stakeholders teritori Semanggi.

(By BChrist)


Senin, 22 April 2013

Konsolidasi Faskel Semanggi Dan Kemlayan

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif a la Kota Solo yang sudah dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan lebih dioptimalkan dengan metodologi yang baru. Hal ini dilandasi dari pola yang sudah terjadi selama ini bahwa Musrenbang sudah "menurun" peran pentingnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab program dalam Musrenbang yang sudah terjadi 12 tahun dan diimplementasikan melalui Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) makin jauh terdistorsi.

Kondisi ini kemudian menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta melakukan uji coba perbaikan mekanisme. Setidaknya di akhir 2012 hingga 2013 ditargetkan ada 10 kelurahan yang akan didampingi melakukan perumusan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Hal itulah yang mengemuka dalam pertemuan konsolidasi Faskel Kemlayan dan Semanggi di Sekretariat Harian Pelaksana TKPKD di Panularan Senin (22/4).

Suasana Konsolidasi 2 Kelurahan
"Dalam persiapan implementasi penyusunan RPJMKel, harus melakukan koordinasi dengan SKPD Kelurahan dan LPMK agar disetiap tahapan melalui metodologi PPA bisa disupport secara penuh. Kemlayan merupakan kelurahan pertama yang melakukan penyusunan RPJMKel secara mandiri dan kami memberi dukungan penuh atas komitmen yang dibangun stakeholders kelurahan" ujar Vera Kartika, Koordinator Lapangan Penyusunan RPJMKel TKPKD Surakarta.

Dalam rapat konsolidasi itu dihadiri 2 Faskel dari Kemlayan dan 4 Faskel dari Semanggi. Dengan luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya RW maupun kompleksitas persoalan, maka khusus Semanggi akan didampingi 5 Faskel. Diharapkan dengan 5 Faskel ini, substansi problem-problem yang ada di masyarakat bisa direpresentasikan.

Yang menarik, 2 kelurahan ini memiliki tantangan yang cukup kontras. Misalnya saja jumlah RT di Semanggi mencapai 131 RT sementara di Kemlayan baru saja 3 RT melakukan pindahan (wilayah Cokrosuman). Belum lagi problem-problem yang dialami masyarakatnya tentu akan jauh lebih kompleks. Harapannya, ketika proses penulisan berbagai problem konkret masyarakat bisa menjadi prioritas sehingga program pengentasan kemiskinan yang akan menjadi roh utama proses ini benar-benar tertangani.

(By MHist)

Rabu, 17 April 2013

Peran Penting Fasilitator Dalam Penyusunan Dokumen RPJKel


Dalam negara berkembang apalagi negara yang masuk dalam “zona miskin” persoalan yang dialami tentunya sangat berbeda dengan negara – negara “yang dianggap sudah maju/modern” salah satunya soal kemiskinan. Dalam negara berkembang atau negara miskin, masalah kemiskinan merupakan salah satu “menu utama” yang wajib segera dicari penyebab serta solusinya.

Berangkat dari hal tersebut, bermacam – macam cara dilakukan untuk segera dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Model yang sedang dilakukan pada dekade terakhir ini adalah “partisipatif”. Dimana public lebih banyak diikut sertakan porsinya dalam memetakan, melihat maupun mengeksplorasi problematika yang dihadapi (terkait dengan  masalah kemiskinan). Publik dirasa perlu diberi ruang dalam memposisikan dirinya (memotret segala persoalan yang melekat), kemudian dari hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar, instansi maupun pihak terkait dalam membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.

Fasilitasi Forum Juga Menjadi Tugas Penting
Participatory Poverty Assessment atau PPA merupakan salah satu cara /model yang coba diterapkan di kota Surakarta (dalam mencari akar persoalan serta mencoba memetakan persoalan yang muncul diranah publik), konteks penanggulangan kemiskinan. Mencoba mengeksplorasi temuan – temuan dilapangan dengan berbagai persoalan yang muncul. Design yang akan dijadikan sebuah dokumen poerencanaan adalah RPJMkel. Sebagai salah satu bagian proses dari program RPJMkel adalah sosialisasi di tingkat kelurahan. Yang mana  menjadi awal sebelum melaksanakan proses – proses berikutnya. Pada tahap ini menjadi sangat penting karena akan menjadi pijakan awal dalam melaksanakan AKP di Tingkat Kelurahan. Dalam proses ini juga membutuhkan peran dari Tim Inti serta Faskel dalam membangun komunikasi dengan segenap stakeholders yang ada. Misalnya dengan Kepala Kelurahan, LPMK, PKK, RW serta dengan beberapa tokoh masyarakat setempat.

Tugas dari seorang faskel dalam konteks ini menjadi sangat vital, karena selain memobilisir calon peserta (tentunya berkoordinasi dengan Tim Inti), ia juga sebagai “jembatan hidup” dilapangan saat bertemu dengan segenap stakeholders yang ada saat harus berbicara apa itu RPJMKel. Selain itu juga menjadi salah satu motor penggerak/mobilisator calon peserta dalam proses serta tahapan pembuatan dokumen RPJMkel. Tentunya tidaklah mudah ketika bertemu dengan masyarakat berikut harus menjadi corong suatu program yang baru ( RPJMKel ).

Membangun kepercayaan kepada masyarakat serta meyakinkan mereka akan pentingnya AKP merupakan langkah  yang harus dilalui. Karena RPJMKel bagi masyarakat merupakan “menu asing” yang disuguhkan ditengah – tengah hiruk pikuk menu wajibnya selama ini, yaitu MUSRENBANG.

(By BChrist)

Jumat, 12 April 2013

Gajahan Memulai Proses Penyusunan RPJMKel


Pada hari Kamis, 07 Maret 2013 tepatnya di Aula Kantor Kelurahan Gajahan dilaksanakan acara “Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Tujuan dari kegiatan Sosialisasi tersebut  adalah :
1. Untuk mendapatkan respon dan dukungan dari kelurahan atas rencana proses penyusunan RPJMKel,
2. Sebagai media review dan evaluasi singkat mengenai perencanaan pembangunan yang pernah berlangsung, dan harapan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah khsusunya tingkat kelurahan,
3. Diharapkan (bila memungkinkan) bisa menjadi media review dan klarifikasi atas gambaran dan kondisi umum wilayah kelurahan berdasarkan hasil perumusan data sekunder kelurahan.

Materi sosialisasi ini disampaikan oleh Management TKPKD Kota Surakarta Bpk. Shemmy Samuel Rory  yang menyampaikan materi tentang TKPKD, struktur organisasi, soal kemiskinan,  dan sebagainya. Kemudian dari Tim Inti disampaikan oleh Bpk. Kun Prastowo yang menggali (curah pendapat) evaluasi proses dan hasil dari Musrenbang yang selama ini sudah berjalan. Dilanjutkan dengan materi pelaksanaan program penyusunan RPJMKel. Peserta antusias dalam sessi tanya jawab (seputar Musrenbang, apa itu RPJMKel, curah pendapat tentang penerima manfaat program layanan dari pemerintah seperti: Raskin, RTLH, PKMS, BPMKS, JAMKESMAS ).

Peserta Antusias Ikuti Sosialisasi RPJMKel Di Gajahan
Pada sessi ini yang dipandu oleh Tim Inti, warga lebih banyak mengeksplore serta brainstorming seputar “Musrenbang’ yang selama ini mereka lakukan. Mulai dari perencanaan/ajuan dari warga, data – data yang mereka tanyakan (terkait validasi data Raskin, JAMKESMAS, PKMS, BPMKS, RTLH, dan lain – lain), hasil Musrenbang yang tidak sesuai dengan harapan warga, tingkat partisipasi peserta/warga yang diundang dalam Musrenbangkel, follow_up atas hasil RPJMKel nanti akan seperti apa?,  sampai dengan tingkat “kejenuhan warga” terkait dengan ritual wajib Musrenbang yang selama ini mereka ikuti.

Dalam tahap Sosialisasi Inisiasi RPJMkel ini, hadirim merupakan stakeholders ditingkat Kelurahan. Yang mana selain keterwakilan dari lembaga – lembaga yang ada, juga dalam ruang “pemangku kepentingan” ditingkat kelurahan.  

Peserta:
Proses sosialisasi ini akan melibatkan sekitar 30-45 orang yang terdiri dari:
- Kepala kelurahan dan perangkat kelurahan lain
- LPMK (ketua, sekretaris, seksi pembangunan)
- Faskel Monev
- PKK Kelurahan perwakilan tiap pokja
- Ketua RW
- Karang Taruna
- LKM

Setelah proses ini dilakukan, maka nanti akan menjadi pijakan ditahap selanjutnya yaitu AKP ditingkat kelurahan. Karena pada proses ini (tahapan sosialisasi) lebih dominan pada konteks membangun kepercayaan serta mencari dukungan (baik secara formal dan informal) atas lembaga – lembaga yang ada sekaligus peran pemangku kepentingan ditingkat kelurahan atas menu baru yang kita sebut sebagai “RPJMKel”. Melihat semangat serta antusiasme peserta yang hadir dalam tahapan sosialisasi ditingkat kelurahan ini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikatornya, yaitu “dinamisnya  pada sessi tanya jawab/curah pendapat “ yang difasilitasi oleh Tim Inti.

(By : BChrist)

Kamis, 11 April 2013

Tim Perumus RPJMKel Terus Menyelesaikan Tugasnya

Tim perumus dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Sewu maupun Joyotakan terus mematangkan dokumen. Hasil-hasil Participatory Poverty Assessment (PPA) di level RW maupun kelurahan diperdalam. Setidaknya seminggu sekali tim yang beranggotakan 8 orang tiap kelurahan dengan konsentrasi tinggi membedah problem lebih jeli.

Meski tidak mudah, mereka harus menemukan jalan keluar terbaik agar rencana pembangunan dapat terumuskan secara jelas. Tentu harapannya agar ke depan proses pembangunan lebih terarah serta mampu mengentaskan kemiskinan. Berbagai penajaman menyangkut 5 isu yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan, permukiman maupun infrastruktur.

Tim Perumus RPJMKel Membedah Hasil PPA
Problem mendasar di 2 kelurahan hampir sama yakni soal banjir dan banyaknya warga miskin bekerja di sektor informal. Mendorong program ekonomi terganjal pada kapasitas SDM yang tersedia terutama pada kapasitas individu serta akses. Disisi lain, keberadaan 2 kelurahan di tepi sungai menyebabkan isu-isu infrastruktur juga cukup mencolok.

Isu kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri sebab dampak banjir serta kesadaran warga akan kesehatan butuh diperhatikan. Di 2 kelurahan ini juga masih terdapat Ibu Hamil dan Bayi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Maka dalam melakukan prioritisasi program perlu melandaskan pada kebutuhan mendasar. Pengkajian yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya butuh di eksplorasi secara mendetil supaya program utama mampu mengentaskan berbagai problem.

Meski tidak banyak yang terlibat dalam tim perumus, setidaknya perwakilan warga di tim perumus memiliki kapasitas dan memahami kondisi. Hal ini cukup membantu dalam pembuatan prioritas masalah. Hingga minggu ke 2 April setidaknya tim telah menuntaskan pengisian program apa saja yang layak untuk penanganan masalah.

Ke depan, tim perumus akan melakukan penulisan dokumen yang akan menjadi draft kasar RPJMKel sebelum dilakukan verifikasi ke masyarakat. Pihak pemerintah kelurahan mengapresiasi perumusan ini dengan penyediaan data yang signifikan. Draft tersebut akan segera dibagikan sehingga mendapat feed back apa saja yang kurang dan belum tepat. Targetnya akhir April, Dokumen RPJMKel 2 kelurahan ini akan selesai disusun.

(By Mhis)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites