Tim Perumus Tipes Tuntaskan Pembahasan Renstra Masyarakat

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Masyarakat (Renstra Masyarakat) Kelurahan Tipes berlangsung dengan baik. Agenda rapat Tim Perumus dilaksanakan, setelah rencana tindak lanjut FGD Merunut Masalah Jum’at, 21 Februari 2014 lalu. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) dalam memotret serta menggali persoalan pokok dari rakyat miskin, yang dipetakan menjadi 5 hak dasar yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrastruktur.

Representasi rakyat miskin terutama penerima layanan program dari pemerintah seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RASKIN, PKMS GOLD ikut terlibat aktif dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes. TKPKD ingin menggali lebih dalam serta detail di 5 isu tersebut, apalagi suara si miskin selama ini tidak terdengar dalam forum musrenbang.

Setelah melakukan brieffing Tim Perumus yang berjumlah 10 orang tersebut, dengan didampingi Tim Management TKPKD Kota Surakarta bersepakat melaksanakan Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes pada Sabtu, 08 Maret 2014 di Pendhapa Kelurahan Tipes - Serengan. Acara dimulai pada pukul 12.00 WIB selesai hingga pukul 16.00 WIB. Tim Perumus yang berjumlah 10 orang tersebut dibagi secara teknis dengan pembahasan mewakili di masing – masing isu. Acara rapat Tim Perumus diawali dengan sambutan Ketua LPMK Tipes Bpk. Nanang, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus penjelasan teknis oleh Management TKPKD Kota Surakarta yang diwakili oleh Andwi Joko Mulyanto.

Diawali dengan klarifikasi serta validasi peta masalah yang dipandu oleh Ratna Devi Septiandari, Tim Perumus Tipes mulai melakukan cross ceck batas wilayah RT, RW, berikut dengan koding yang mewakili tiap persoalan yang muncul di 5 isu. Kemudian dilanjut dengan pembahasan  5 isu yang terbagi dalam 2 kelompok. Yang I isu kesehatan & pendidikan dipandu oleh Elisabeth Riana, kelompok II isu pemukiman & infrastruktur dipandu oleh Bambang Christanto, setelah selesai isu ekonomi dibahas oleh kedua kelompok.
Diskusi kelompok di isu infrastruktur juga dinamis, hal tersebut dikarenakan pembahasan begitu getolnya pada jalan rusak serta saluran rusak/mampet.

Hampir di rata – rata pembahasan kedua masalah tersebut yang menjadi program utama adalah perbaikan jalan sebab hampir kondisi jalan rusak karena faktor usia, banyak aspal yang mengelupas, paving mulai tidak normal atau sebab lainnya. Di satu sisi banyak saluran yang harus segera diperbaiki, memang karena kondisi banyak yang sudah rusak, volume kurang besar (saat hujan turun tidak mampu menampung debit air), selokan mampet (pendangkalan serta pola hidup masyarakat yang kurang sehat), dan lain –lain.

Kedua masalah ini dalam matriks dimasukkan dalam prioritas tahun I (2015). Mengingat urgennya persoalan tersebut, serta masyarakat sudah jenuh karena tiap kali diusulkan di forum – forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang, penanganannya tidak tuntas. Kadang ego ditiap – tiap wilayah terhadap usulan menjadikan perbaikan menunggu periode selanjutnya, itupun jika masih menjadi agenda.

Pada sessi akhir sebelum diskusi di masing – masing isu, harapan dari Tim Perumus adalah bahwa dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tipes nantinya agar tidak “mandeg atau berhenti pada tahap rencana”. Selain menjadi road map dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, proses partisipatif yang melibatkan si miskin dalam proses penyusunannya bisa terus untuk dilaksanakan. Agar hasil dari proses penyusunannya tidak terdiaspora dari akarnya (baca=suara rakyat miskin).

(By BChrist)

Read More

Kelurahan Danukusuman Selesaikan Penyusunan Dokumen Renstra Masyarakat

Pasca kegiatan Analisa Kemiskinan Partisipatif ditingkat kelurahan dan RW selesai, dilanjutkan dengan mengeksplore kembali masalah-masalah yang muncul. Eksplorasi dan merunut masalah diselenggarakan dalam FGD Merunut Masalah. Hasilnya menemukan beberapa masalah penting dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Alternatif itulah yang menjadi pijakan tim perumus menajamkan program dan kegiatan secara nyata. Kelurahan Danukusuman menyelenggarakan Rapat Tim Perumus sebelum nanti finalisasi hasil akan dipresentasikan oleh Tim Perumus dalam acara Rembug Warga.

Minggu, 09 Maret 2014 bertempat di Pendhapa Kelurahan Danukusuman – Serengan, dilaksanakan acara Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman. Diikuti oleh Tim Perumus yang merupakan representasi dari 5 isu ditambah Faskel, Pemerintah Kelurahan dan perwakilan LPMK.  Acara dibuka oleh Bapak Agung Wasesa selaku faskel Danukusuman, yang kemudian dilanjutkan  paparan teknis pelaksanaan Rapat Tim Perumus oleh Tim Management TKPKD Kota Surakarta yang diwakili oleh Elisabeth Riana.

Setelah penjelasan teknis sudah dipaparkan, kemudian Tim Perumus dibagi dalam dua kelompok. Yaitu kelompok I membahas isu pendidikan & kesehatan dipandu oleh Elisabeth Riana, kemudian kelompok II membahas isu infrastruktur & pemukiman dipandu oleh Bambang Christanto. Kemudian isu ekonomi dibahas secara bersama. Dalam pembahasan masing – masing isu ditiap kelompok berjalan dengan dinamis, hal tersebut menjadi salah satu indikator betapa spirit serta tanggung jawab yang tinggi dipikul oleh Tim Perumus.

Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman menjadi road map perencanaan 5 tahun kedepan. Hal tersebut juga tergambar saat sessi klarifikasi peta masalah, yang dipandu oleh Ratna Devi Septiandari. Forum berjalan sangat dinamis, karena begitu detail serta penguasaan penuh mereka (Tim Perumus) dalam konteks wilayah kelurahan Danukusuman, baik secara demografi maupun monografinya. Antusias Tim Perumus dalam berproses menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, yaitu terjadinya partisipasi aktif dari warga serta dibarengi dengan semangat menyelesaikan persoalan yang muncul (dalam matriks ada program, sumber pembiayaan, institusi yang berwenang & prioritas tahun pelaksanaan).

Acara Rapat Tim Perumus untuk Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman – Serengan yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Danukusuman periode 2015 – 2019. Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen renstra masyarakat kelurahan Danukusuman – Serengan, maka Tim Perumus selaku perwakilan dari rakyat Danukusuman sangat berharap pada tahapan implementasi atau realisasi atas dokumen tersebut setelah jadi nanti.

Hal tersebut sangat diharapkan, mengingat selama ini rakyat miskin jarang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya. Ditambah lagi dengan kejenuhan mereka atas hasil musrenbang selama ini yang dirasa tidak menyelesaikan persoalan dasar rakyat miskin.


(By BChrist)

Read More

Merancang Renstra Warga Yang Familiar Bagi SKPD (2)

Misal yang terjadi dalam diskusi kelompok infrastruktur, semua anggota kelompok terlibat aktif atau bersuara saat masuk dalam pembahasan jalan rusak. Minimal perwakilan di tiap RW menyuarakan persoalan yang muncul terkait penandaan jalan rusak. Hampir perwakilan tiap RW melakukan cross ceck serta penandaan lokasi dimana terdapat jalan – jalan rusak berikut berapa panjangnya. Kondisi jalan seperti apa juga tertulis dalam form masalah yang disediakan. Kemudian terkait dengan saluran rusak atau mampet juga hampir sama.

Mereka menggambarkan secara detail lokasinya dimana terdapat saluran rusak atau mampet  beserta panjangnya. Dalam isu infrastruktur maenjadi salah satu kelompok yang paling dinamis, karena rata – rata hampir secara fisik terlihat dimana sarana – prasarana (jalan, saluran) yang bermasalah dan cenderung mudah ditemukan karena warga hampir tiap hari mengakses (menggunakannya).

Didalam diskusi kelompok AKP RW ini hampir semua peserta bersuara, hal tersebut dikarenakan mereka merasakan serta mengerti betul masalah yang muncul di tiap – tiap wilyah mereka. Dengan menjadikan mereka sebagai nara sumber utama maka tak heran jika temuannya dapat dipastikan validitasnya, karena masing – masing wilayah disekitarya juga tak jarang ikut mengcross ceck atas apa yang terjadi dilapangan.
Disela – sela diskusi kelompok isu berlangsung, beberapa perwakilan warga juga menanyakan kepada management tentang pasca dokumen renstra masyarakat kelurahan Kadipiro ini nanti jadi.

Secara prinsip mereka mengapresiasi positif akan metode yang dilakukan oleh Tim Manangement TKPKD Kota Surakarta dalam memotret serta menggali persoalan pokok yang ada dilapangan, terlebih yang dihadapi masyarakat. Karena mereka dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya. Yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah dokumen renstra masyarakat jadi nantinya, apakah akan seperti dokumen perencanaan pembangunan lainnya?

Sebut forum musrenbang yang hasilnya atau programnya tidak terintegrasi dengan wilayah yang lainnya (sepotong – potong). Kemudian apakah setelah dokumen jadi, nanti akan mandeg dalam tataran implementasi? Inilah yang menjadi kegelisahan para peserta AKP di RW 19,29,31, 34 & 8 di kelurahan Kadipiro – Banjarsari.

Penting kiranya memberikan pengertian kepada rakyat Surakarta, terutama warga miskin yang selama ini hanya dijadikan obyek dalam pembangunan di masa Orde Baru. Bahwa dokumen renstra masyarakat kelurahan harus dipublish secara massif, agar kedepan tidak terkesan bahwa hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang hanya bisa mengakses dokumen tersebut. Bahwa dokumen tersebut adalah milik rakyat atau muncul berdasarkan hasil pemetaan, penggalian masalah, elaborasi yang dihasilkan oleh rakyat sendiri berdasarkan situasi serta kondisi di masing – masing wilayah.

Memang menjadi wacana menarik, bagaimana dokumen renstra masyarakat kelurahan dipublikasikan secara terus – menerus menjadi agenda kota. Supaya warga yang selama ini suaranya parau tak terdengar dalam proses perencanaan pembangunan bisa “bernafas lega”. Bahwa apa yang menjadi kegundahannya sudah terdokumentasi serta menjadi agenda kota dalam konteks “intervensi program dari pemerintah” untuk menanggulangi persoalan dasar rakyat miskin yaitu kemiskinan.

Kekhawatiran mereka akan hilang jika dokumen ini nanti benar – benar akan terealisir dengan program di masing – masing institusi terkait, berdasarkan prioritas program. TKPKD harus benar-benar memastikan program yang telah terdokumentasikan dalam Renstra Masyarakat terdelivery dengan baik pada SKPD yang bersangkutan. Apalagi TKPKD dikomandani Wakil Walikota yang memiliki kewenangan untuk memastikan program-program tersebut masuk perencanaan SKPD.

(By BChrist)

Read More

Merancang Renstra Warga Yang Familiar Bagi SKPD (1)

Dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta menggunakan metode Participatory Poverty Assesment (PPA). Dengan metode tersebut mencoba memotret serta menggali persoalan yang muncul dimasing – masing wilayah, dengan mengerucutkan dalam 5 hak dasar yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrastruktur. Informasi itu digali dari narasumber utama yaitu warga miskin penerima program layanan dari pemerintah seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RTLH, PKMS GOLD, RASKIN.

Memobilisir mereka untuk mau hadir dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW saja merupakan tantangan yang luar biasa. Dikarenakan secara psikologis merasa minder jika harus datang apalagi terlibat secara aktif untuk berbicara tentang problem pribadi maupun problem sosial yang mereka hadapi, Apalagi juga jarang dilibatkan di forum – forum resmi seperti harus aktif mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan. Ditambah lagi harus berbaur dengan tokoh – tokoh atau elite kelembagaan wilayah, yang semakin menciutkan mereka untuk berbicara vocal.

Penyusunan renstra masyarakat kelurahan salah satunya adalah membangun spirit partisipatif diranah publik serta mengembalikan lagi penguatan didalam konteks civil society, dengan mengacu pada substansi demokrasi. Bahwa kekuasaan tertinggi penuh adalah ditangan RAKYAT, dan pemerintah pelaksana atas mandat tersebut.


Diawali dengan Pemetaan Masalah di Tingkat RW merupakan potret awal keterlibatan dalam proses penyusunan dokumen renstra masyarakat. Dengan mengcross ceck data awal dipeta buta, mereka akan melakukan klarifikasi maupun validasi peta terkait batas – batas RT, RW, bangunan pokok penanda wilayah, demografi & topografi. Kemudian mengisi legenda atau koding yang telah disediakan sesuai dengan masing – masing isu (5 hak dasar).

Kemudian mereka akan menarasikan segala persoalan yang muncul dipeta ke dalam form permasalahan berikut lokasinya, upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas persoalan yang muncul serta upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Pada Sabtu, 22 Februari 2014 dimulai pukul 19.30 WIB Pendhapa Kelurahan Kadipiro – Banjarsari dilaksanakan kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW, melibatkan RW 19,29,31, 34 & 8 secara bersamaan. Difasilitasi oleh Tim Management TKPKD Kota Surakarta : Muhammad Histiralludin, Bambang Christanto, Ibu Veronika, Ibu Rullyanti, Ratna Devi Septiandari, Ibu Hari Sawitri & Bapak Didik Supriyadi.

Dalam diskusi kelompok ditiap isu berjalan dinamis, hal tersebut dikarenakan semangat warga dalam terlibat secara aktif sangat tinggi. Terlebih dokumen renstra masyarakat tersebut merupakan road map kelurahan Kadipiro – Banjarsari dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sehingga mereka tidak mau ada yang tercecer walaupun hanya 1 RT saja, karena berdampak pada penerima program layanan manfaat dari pemerintah. Artinya pendiskusian semua isu berjalan dengan detail penandaan atau pengisian di form permasalahan.


(By BChrist)

Read More

Kadipiro Elaborasi Masalah Kemiskinan Tingkat RW

Metode Participatory Poverty Assesment (PPA) atau Analisa Kemiskinan Partisipatif digunakan oleh TKPKD Kota Surakarta untuk mengeksplorasi problem kelurahan. Hasil eksplorasi itulah yang menjadi bahan analisa dalam penyusunan Dokumen Renstra Masyarakat. Metode ini sudah lama digunakan hanya sebelumnya dilakukan di kawasan pedesaan dan homogen. Namun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kota Surakarta mencoba melakukan inovasi.

Sebagai tantangan baru, tidak saja dalam mendengarkan keluh – kesah masyarakat miskin di dalam forum namun aktif menggali gagasan solusi. Biasanya mereka merasa minder datang apalagi terlibat aktif berbicara tentang problem pribadi maupun problem sosial. Selama ini mereka jarang dilibatkan di forum – forum resmi seperti harus aktif mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan. Ditambah lagi harus berbaur dengan tokoh – tokoh atau elite kelembagaan wilayah, yang semakin menciutkan mereka untuk berbicara vocal.

Penyusunan renstra masyarakat kelurahan salah satunya adalah membangun spirit partisipatif diranah publik serta mengembalikan lagi penguatan didalam konteks civil society, mengacu pada substansi demokrasi. Diawali dengan Pemetaan Masalah di Tingkat RW (mengcross ceck data awal dipeta, klarifikasi maupun validasi peta kemudian mereka akan mengaplikasikan segala persoalan yang muncul dipeta ke dalam form permasalahan berikut lokasinya. Diteruskan dengan pengisian upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas persoalan yang muncul serta upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah.

Pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 dimulai pukul 19.30 WIB hingga selesai di Pendhapa Kelurahan Kadipiro – Banjarsari dilaksanakan kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW, dimana melibatkan RW 19,29,31, 34 & 8 secara bersamaan. Difasilitasi TKPKD Kota Surakarta : Muhammad Histiralludin, Bambang Christanto, Ibu Veronika (pendidikan), Ibu Rullyanti (kesehatan), Ratna Devi Septiandari (infrastruktur), Ibu Hari Sawitri (pemukiman) & Bapak Didik Supriyadi (ekonomi).

Dalam diskusi kelompok ditiap isu berjalan dengan hidup dan dinamis, hal tersebut dikarenakan semangat warga dalam terlibat secara aktif sangat tinggi. Terlebih dokumen renstra masyarakat tersebut merupakan road map kelurahan Kadipiro – Banjarsari dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sehingga mereka tidak mau ada yang tercecer walaupun hanya 1 RT saja, karena berdampak pada si miskin penerima program layanan manfaat dari pemerintah. Artinya pendiskusian semua isu berjalan dengan detail penandaan atau pengisian di form permasalahan.


Misal yang terjadi dalam diskusi kelompok infrastruktur, semua anggota kelompok terlibat aktif atau bersuara saat masuk dalam pembahasan jalan rusak. Minimal perwakilan di tiap RW menyuarakan persoalan yang muncul terkait penandaan jalan rusak. Hampir perwakilan tiap RW melakukan cross ceck serta penandaan lokasi dimana terdapat jalan – jalan rusak berikut berapa panjangnya. Kondisi jalan seperti apa juga tertulis dalam form masalah yang disediakan. Kemudian terkait dengan saluran rusak atau mampet juga hampir sama. Mereka menggambarkan secara detail lokasinya dimana terdapat saluran rusak atau mampet  beserta panjangnya. Dalam isu infrastruktur maenjadi salah satu kelompok yang paling dinamis, karena rata – rata hampir secara fisik terlihat dimana sarana – prasarana (jalan, saluran) yang bermasalah dan cenderung mudah ditemukan karena warga hampir tiap hari mengakses (menggunakannya).


Didalam diskusi kelompok AKP RW ini hampir semua peserta berkontribusi, hal tersebut dikarenakan mereka merasakan serta mengerti betul masalah yang muncul di tiap – tiap wilyah mereka. Dengan menjadikan mereka sebagai nara sumber utama maka tak heran jika temuannya dapat dipastikan validitasnya, karena masing – masing wilayah disekitarnya juga tak jarang ikut mengcross ceck atas apa yang terjadi dilapangan.

Disela – sela diskusi kelompok isu berlangsung, beberapa perwakilan warga juga menanyakan kepada TKPKD tentang pasca dokumen renstra masyarakat kelurahan Kadipiro ini nanti selesai. Secara prinsip mereka mengapresiasi positif akan metode yang dilakukan dalam memotret, menggali terlebih yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Karena mereka ilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya. Meski demikian, ada rasa ragu sebab beberapa proses perencanaan yang pernah dilakukan lebih banyak tidak ada tindaklanjutnya.

Penting kiranya memberikan pengertian mengenai dokumen renstra masyarakat kelurahan harus dipublish secara massif, agar kedepan tidak terkesan hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang bisa mengakses. Perlu ditegaskan dokumen tersebut adalah milik rakyat berdasarkan hasil pemetaan, penggalian masalah, elaborasi yang dihasilkan berdasarkan situasi serta kondisi wilayah. Masyarakat berharap apa yang menjadi kegundahannya terdokumentasi serta menjadi agenda kota dalam konteks “intervensi program dari pemerintah” untuk menanggulangi persoalan dasar kemiskinan. Kekhawatiran mereka akan hilang tatkala dokumen ini nanti benar – benar akan terealisir dengan program di masing – masing institusi terkait, berdasarkan prioritas program.

(By BChrist)

Read More

AKP RW Kadipiro Tuntas Digelar

Dengan target yang ditetapkan oleh Bappeda bahwa proses pemetaan masalah sosial yang menyangkut 5 hak dasar warga, maka TKPKD menyesuaikan kondisi lapangan. Terutama di Kelurahan Kadipiro dan Mojosongo yang jumlah RWnya ada 34 dan 35. Bila implementasi pemetaan masalah seperti biasanya akan memakan waktu hingga sebulan lebih. Maka dilakukan pemetaan masalah secara grouping RW dan 1 malam bisa menjadi 2 group.

Komposisi group biasanya berdasar wilayah saling berdekatan dan jumlah Rt tidak lebih dari 30. Sebab perwakilan Rt sebanyak 5 orang. Tim TKPKD sendiri mengoptimalkan tim buser guna menjaga kualitas hasil AKP. Supaya pemetaan masalah diwilayah juga bisa dilakukan dengan jelas. Tanpa pendampingan di 5 isu, maka hasil pemetaan bisa diluar harapan. Meski panduan yang diberikan sudah jelas namun usulan fisik berupa pembangunan atau renovasi gedung faktanya masih nyelonong dalam form AKP.

Untuk kelurahan Kadipiro, dengan waktu sosialisasi dan AKP Kelurahan yang sempat molor maka dikejar dengan melakukan AKP RW 1 malam bisa 2 group atau dilakukan sore dan malam hari. Kebetulan kantor kelurahan cukup representatif sehingga 1 malam meski diikuti 200an orang masih tetap muat. Perhitungan lain, tingkat keefektifan AKP RW dalam 1 group maksimal 4 RW. Diatas jumlah tersebut fasilitator isu akan kesulitan mengontrol kualitas hasil.

Hal ini juga berdasar pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, ragam problem yang bisa diperkirakan, tingkat pendidikan dan faktor lainnya. Tidak jarang fasilitator isu harus menjelaskan kriteria atas pertanyaan kunci yang berulang kali. Tingkat pemahaman yang tuntas menjadi salah satu prasyarat yang semestinya bagi peserta. Sayangnya harapan itu kadang tidak sesuai fakta. Tidak jarang Fasilitator harus mendampingi secara individu dalam penulisan form.

Secara kualitas, hasil AKP RW Kadipiro lumayan bisa menunjukkan gambaran riil bagaimana kondisi sosial pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun pemukiman. Menjadi tugas SKPD selanjutnya untuk bagaimana menuntaskan berbagai persoalan yang muncul. Lurah, Camat, LPMK, Masyarakat penting memegang hasil dari AKP RW sebagai program bersama 5 tahun mendatang. Dengan menuntaskan program dari hasil pemetaan ini akan membantu kondisi masyarakat.

Strategi grouping RW mampu mempercepat proses hingga hanya dibutuhkan 7 hari yakni dari tanggal 16 Februari hingga 22 Februari. Penyelenggaraan kegiatan juga mampu dikoordinasikan secara baik oleh Ibu Nur (Kasie Kesmas Kelurahan Kadipiro) maupun ibu Vero sebagai Faskel. Dukungan Lurah dengan rutin mendampingi kegiatan menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan bersungguh-sungguh memetakan problem yang ada di Kadipiro.

(By MHist)

Read More

Membedah 5 Hak Dasar Masyarakat Di Kadipiro

Kelurahan Kadipiro terletak disisi utara bagian timur Kota Surakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di kelurahan ini masih terdapat area persawahan, kampung yang mendekati pedesaan dan kental suasana kekerabatannya. Kelurahan ini juga mencatat jumlah warga miskin (hasil data PPLS 2011) terbanyak di Kecamatan Banjarsari. Selain luas wilayah dan jumlah warga miskin, jumlah RW juga sangat besar yakni 34 RW dengan 200an Rt.

Suasana AKP RW Kelurahan Kadipiro

Pada Tahun 2011 pernah diperjuangkan untuk dipecah menjadi 3 kelurahan yakni Kadipiro sendiri, skip dan satu lokasi lainnya. Namun perjuangan Pemkot Surakarta memecah kelurahan ini menemui jalan buntu. Akibatnya layanan publik lumayan kerepotan. Di kelurahan ini juga terdapat berbagai fasilitas publik milik negara ataupun masyarakat meliputi berbagai hal. Dibidang pendidikan ada kampus UNISRI, sosial ada pemakaman umum, ekonomi ada pasar dan mall Luwes serta dilewati jalur arah Purwodadi serta rel kereta.


Dengan demikian kompleksitas problemnya lumayan tinggi. Dari berbagai kegiatan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP RW) yang telah terselenggara, tercatat problem-problem di masyarakat lumayan banyak. Tidak hanya itu, tetapi juga menyangkut kebutuhan hak dasar sebut saja kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah kawasan pertanian yang makin menyusut. Tingginya kebutuhan lahan perumahan sudah menggeser area persawahan menjadi hunian. Pergerakan pembangunan juga menjadikan beberapa titik jadi kawasan padat penduduk maupun terdapat rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, pemetaan tingkat RW diperlukan sebagai bahan masukan penyusunan Renja SKPD agar penanggulangan kemiskinan bisa lebih dioptimalkan.

Kadipiro juga mendapat alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang lumayan tinggi dibanding kelurahan lainnya yaitu diatas Rp 500 juta tiap tahun. Meski demikian, anggaran ini masih harus ditingkatkan lagi supaya problem-problem masyarakat bisa mendapat dukungan. Pasca penyusunan AKP RW, SKPD ditingkat kota akan mendapat dokumen yang cukup berharga bagi implementasi program mereka.

(By MHist)

Read More

Mojosongo Tuntaskan AKP Tingkat Kelurahan

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta mencoba menginisiasi program penyusunan Rencana Strategis Masyarakat. Penyusunan Renstra dengan menggunakan metode Participatory Poverty Assesment (PPA), sebagai road map di masing – masing kelurahan dengan titik tekan pada 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, ekonomi, pemukiman, pendidikan & infrasrtuktur.

Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan menghadirkan warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah, seperti : JAMKESMAS, JAMPERSAL, RASKIN, RTLH, PKMS GOLD. Selama ini komunitas warga tak mampu nyaris tak terakomodir dalam forum – forum perencanaan pembangunan di kota. Pada hari Kamis, 06 Februari 2014 pukul 19.30 hingga 21.30 WIB bertempat di Pendhapa Kelurahan Mojosongo diselenggarakan acara Sosialisasi Renstra Masyarakat dan Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan.

Kegiatan dihadiri segenap stakeholders kelurahan Mojosongo, mulai dari perwakilan RW, tokoh – tokoh masyarakat sampai dengan perwakilan kelembagaan yang ada (PKK, Karang Taruna, LPMK, LKM, POKDARWIS, dan lain – lain).  Tim Management TKPKD Kota Surakarta diwakili oleh : Elisabeth Riana, Bambang Christanto dan Agus Suyamto. Serta dibantu oleh faskel Mojosongo Bpk. Winarto YS.

Pada paparan Sosialisasi Renstra Masyarakat Kelurahan Mojosongo forum berjalan dengan dinamis. Hal tersebut dikarenakan bahwa kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat kelurahan ini merupakan sesuatu yang “baru” bagi warga. Karena selama ini yang diketahui forum musrenbang yang merupakan forum perencanaan pembangunan di kota.

Karena merupakan “menu baru” bagi warga, maka tak heran jika banyak pertanyaan muncul serta tanggapan akan “tahap implementasi” setelah dokumen (baca=renstra masyarakat) itu selesai disusun. Sessi Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan terutama di kelompok analisis kelembagaan dipandu oleh Bambang Christanto dari Management TKPKD Kota Surakarta. Senada pada saat paparan sosialisasi, pada diskusi kelompok kelembagaan juga masih ditanyakan akan tahap implementasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua LPMK Mojosongo Bpk. Joko Mumpuni. Dirinya menganggap bahwa forum musrenbang hanya perlu dimaksimalkan lagi serta tidak perlu lagi pemkot membuat dokumen renstra masyarakat kelurahan. Beliau juga menandaskan bahwa selama ini pemerintah kota Surakarta tidak fokus serta SKPD – SKPD terkait terlalu banyak program yang tidak tepat sasaran. Dicontohkan soal data warga miskin (penerima layanan manfaat program dari pemerintah) terjadi gesekan dan RT/RW menjadi sasaran amarah warga.

Penyebabnya si miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan atau program dari pemkot justru tidak mendapat. Ekspektasi kekecewaan di tingkat warga yang terpotret dalam sikap perwakilan beberapa lembaga yang ada seperti LPMK Mojosongo. Sekilas dalam diskusi kelompok kelembagaan menjadi menarik jika diambil kesimpulan, bahwa memang sudah saatnya pemerintah dengan segala infrastruktur yang ada segera mengintervensi persoalan – persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat.

Jika memang program – program seperti : BPMKS, PKMS, RTLH sudah berjalan, yang tak kalah pentingnya adalah up date segala informasi warga miskin. Dengan pendekatan persuasif melalui kepanjangan tangan di level kelurahan hingga level RT. Perangkat yang ada sudah secepatnya “blusukan dan turba” untuk segera mendengar serta berbuat untuk mengatasi persoalan warga.

Kiranya dengan Sosialisasi serta publikasi yang massif diharapkan renstra masyarakat di masing – masing kelurahan akan menjawab kebutuhan rakyat miskin. Bahwa renstra masyarakat yang mempunyai periode 5 tahun kedepan sekaligus menjadi road map di semua kelurahan di kota Bengawan, harus terus dihembuskan secara terus – menerus oleh pemerintah kota Surakarta. Agar di grass root menjadi isu populis serta mendapatkan dukungan nyata masyarakat. Apalagi dokumen Renstra Masyarakat didukung dengan peta masalah (hasil dari proses AKP RW) menjadi sangat menarik untuk terus mendapat support dari semua unsur yang ada.

(By Bchrist)

Read More

Akselerasi Penyusunan Renstra Masyarakat Di 3 Kelurahan Project

Guna mendorong akselerasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Surakarta, Bappeda sebagai sekretariat TKPKD melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mempercepat penyusunan Rencana Strategis Masyarakat (Renstra Masyarakat). Seperti diketahui, TKPKD memperlakukan 5 kelurahan dengan tingkat kemiskinan terbesar ditiap kecamatan (berdasar data hasil PPLS 2011) sebagai pilot penyusunan Renstra.

Suasana Sosialisasi Renstra Masyarakat Kel Mojosongo

Dengan demikian Sekretariat TKPKD mencreate skenario agar 5 kelurahan bisa tuntas pemetaan masalah paling tidak pada 18 Februari. Tercatat 5 kelurahan tersebut yakni Pajang (Kecamatan Laweyan), Tipes (Serengan), Semanggi (Pasar Kliwon), Mojosongo (Jebres) dan Kadipiro (Banjarsari). Kebetulan Semanggi proses pemetaan masalah sudah selesai pada Tahun 2013 lalu. Sedangkan Pajang on progress dalam pemetaan ditingkat RW.

Sehingga tinggal 3 kelurahan yang kemudian diupayakan bisa dikerjakan segera. Dengan waktu tak lebih dari 18 hari, tentu butuh strategi khusus. Apalagi luas wilayah, jumlah RW dan kompleksitas persoalan di Tipes, Mojosongo dan Kadipiro relatif dinamis. Sekretariat TKPKD bersama Yayasan Jerami memberlakukan sistem pemetaan masalah dengan berkelompok terutama untuk Kadipiro dan Mojosongo karena jumlah RW di 2 kelurahan tersebut diatas 30 RW. Bila dilakukan secara bertahap (tiap RW) maka waktu, tenaga, energi yang akan dibutuhkan jauh lebih besar.

Dengan model Analisa Kemiskinan Partisipatif RW yang digabungkan, waktu yang diperlukan tidak lebih dari 12 hari. Mojosongo menggunakan relay AKP RW tiap malam hingga 11 hari. Dalam 1 malamnya diikuti 3-6 RW. Sedangkan Kadipiro membutuhkan 6 malam sebab 1 malam bisa 2 kelompok yang diikuti total mencapai 5 hingga 8 RW. Meski demikian, Yayasan Jerami memastikan kualitas hasil AKP tetap akan sama dengan proses AKP tiap RW.

Keputusan itu menimbulkan konsekuensi mengkonsolidasikan fasilitator AKP RW yang diikuti sekitar 15 orang. Tipes melakukan sosialisasi dan kegiatan lanjutan (AKP Kelurahan dan AKP RW) sejak 30 Januari, Mojosongo pada tanggal 6 Februari sedangkan Kadipiro menetapkan 7 Februari. Strategi itu diharapkan akan menghasilkan dokumen setidaknya pada akhir Februari.

(By MHist)

Read More

Tim Perumus Sondakan Rumuskan Renstra Masyarakat

Proses Analisa Kemiskinan Partisipatif Kelurahan dan tingkat RW Sondakan menemukan pokok-pokok persoalan di 5 hak dasar masyarakat. Hasil AKP Kelurahan dan RW menunjukkan ada problem-problem pokok yang memang perlu segera ditangani dan dituntaskan. Hal ini guna menajamkan aspek pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.

Pada hari Jum’at, 03 Januari 2013 bertempat di Akbid Apikes Citra Medika Surakarta Lantai 2 pukul 14.00 WIB s/d 22.00 WIB terselenggara agenda Raker Tim Perumus untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan. Setelah acara dibuka oleh Managemen TKPKD Kota Surakarta, dilanjutkan oleh sambutan Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi. Beliau berharap hasil Renstra Masyarakat akan mampu menjadi grand design pengentasan kemiskinan dikelurahan.

Agenda selanjutnya yakni klarifikasi peta masalah yang dipresentasikan oleh Ratna Devi Septiandari salah satu faskel Sondakan. Yang mana sebelumnya telah mengikuti training maps di TKPKD Kota Surakarta sebanyak 2x pertemuan. Saat dokumen Renstra Masyarakat itu jadi nantinya, maka di semua wilayah (baca=RW) akan mendapatkan dokumen Renstra Masyarakat tersebut sesuai dengan kelurahannya.

Hal ini akan memudahkan bagi perencanaan program dari pemerintah, dikarenakan temuan – temuan persoalan yang tergali & tereksplorasi lewat AKP sangat jelas tatkala di dalamnya ada peta masalah yang tergambar dengan legenda – legenda. Dengan tergambarnya persoalan di masing – masing wilayah dengan peta masalah, maka masyarakat awampun akan mudah untuk membaca problem inti kemiskinan. Inilah yang menjadi harapan dari masyarakat luas, dimana temuan ataupun out put dari proses perencanaan pembangunan dapat mudah dibaca dan dipahami.

Peta Masalah merupakan salah satu tools dalam PPA, agar kedepan masyarakat tidak teralienasi oleh dokumen Renstra Masyarakat di wilayahnya. Dokumen Renstra Masyarakat ini juga menjadi “road maps” bagi segenap stakeholders maupun para pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. Yang pada akhirnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di kotanya bukanlah sesuatu yang utopis. Karena masyarakat, terutama si miskin ikut terlibat dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.


(By BChrist)

Read More

Pentingnya Peta Masalah Dalam Renstra Masyarakat

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade seperti forum Musrenbang, ternyata belum menjawab problem dasar masyarakat yaitu kemiskinan. Hal tersebut terbukti dari semakin skeptis dan apatis masyarakat pada forum tersebut, baik dalam segi partisipasi maupun apresiasi warga atas hasil yang diperoleh. Seolah – olah out put Musrenbang semakin teralienasi dari konteks sosial masyarakat (baca=kebutuhan dasar).

Mengapa demikian? Karena dalam perkembangannya forum musrenbang semakin jauh atau malah dijauhi dari harapan masyarakat. Seringkali Musrenbang didominasi oleh para elite masyarakat, yang menyebabkan hasilnya tidak fokus pada persoalan dasar masyarakat. Tidak adanya keterwakilan dari si miskin seolah – olah mentasbihkan bahwa forum tersebut hanya agenda “ritual tahunan”. Maka sangatlah wajar jika out putnya pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut diatas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membuat terobosan baru dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan spirit yang hilang dari masyarakat akan keterlibatannya di dalam proses perencanaan pembagunan di kotanya. Selama ini sudah mulai pudar, karena ekspektasi kekecewaan yang tinggi dalam forum musrenbang. Semangat untuk terlibat aktif di dalam forum – forum perencanaan pembangunan inilah yang coba dikembalikan oleh TKPKD Kota Surakarta.

Spirit tersebut coba dinyalakan kembali dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat atau RPJMKel yang mempunyai jangka waktu 5 tahun kedepan. Berbeda dengan Musrenbang yang hanya mempunyai durasi waktu 1 tahun saja.

Menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta mengeksplorasi serta memotret persoalan yang ada dalam masyarakat melalui 5 hak dasar yaitu : ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemukiman & infrasrtuktur. Dengan model PPA/AKP (Analisa Kemiskinan Partisipatif) di tingkat Kelurahan maupun RW, diharapkan mampu tergali & terpotret persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Dalam AKP Tingkat RW pada awalnya akan dimulai dengan pengenalan peta terlebih dahulu. Mulai cross check batas – batas RW sampai dengan bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda di wilayah RW. Hasil dari klarifikasi peta nantinya akan menjadi dasar dalam mendiskusikan 5 kebutuhan dasar dari masyarakat.

Temuan dalam AKP RW yang tergambar di peta masalah nanti akan menjadi acuan dalam fase berikutnya yaitu di kegiatan Merunut Masalah sampai dengan Rembug Warga. Dengan adaya peta masalah dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, akan memudahkan dalam membaca dokumen setelah jadi nanti. Selain itu, dengan adanya peta masalah akan sangat membantu dalam penandaan lokasi, masalah yang muncul dalam 5 isu serta keterangan terlebih secara kuantitatif (bisa menyebutkan angka maupun jumlah kantong kemiskinan misalnya).

(By BChrist)

Read More

Membedah Problem Kemiskinan Di Sondakan Solo

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh hampir diberbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara yang masuk dalam kategori negara miskin. Begitu kompleksnya persoalan terkait dengan kemiskinan, maka penanganan maupun metode dalam menjawabnya juga berbeda – beda. Di Indonesia, begitu kompleks persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan. Maka strategi pengentasan kemiskinanpun bermacam – macam.

Di kota Bengawan, persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dibawah kendali Wakil Walikota Surakarta terus berupaya membuat terobosan agar kemiskinan bisa dikurangi. Dengan menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment), TKPKD bekerja dilapangan dengan menggali serta memetakan persoalan yang muncul dimasyarakat melalui 5 kebutuhan dasar, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & infrastruktur.  Hal ini dilakukan dengan asumsi data yang diperoleh di masing – masing wilayah bisa dipertanggungjawabkan.

Secara teknis, terobosan pemetaan kemiskinan akan terwujud dalam dokumen Rencana Strategis Masyarakat yang berjangka waktu 5 tahun. Sebab di masyarakat sudah mulai apatis terhadap Musrenbang. Misalnya warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah yaitu : RASKIN, PKMS GOLD, JAMKESMAS, JAMPERSAL, dan masih banyak lagi tidak menjadi pokok isu di arena Musrenbang.

Hal ini memicu reaksi yang keras akan hasil dari Musrenbang itu sendiri, yang dinilai elitis dan tidak menyentuh problem dasar dari masyarakat yakni “kemiskinan”. Maka dari itu dokumen Renstra Masyarakat disusun dengan melibatkan stakeholders yang ada terutama warga miskin penerima layanan bantuan. Senin, 30 Desember 2013 pukul 20.00 WIB bertempat di Pendhapa Kelurahan Sondakan – Laweyan dilaksanakan acara Focussed Group Discussion  “Merunut Masalah” oleh TKPKD.

Acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Sondakan Bpk. Dardji, SH, M.M, dilanjutkan sambutan oleh Ketua LPMK Sondakan Bpk. Suwardi kemudian lansung ke inti acara yaitu pembagian kelompok 5 isu kepada peserta yang hadir dalam FGD Merunut Masalah. Dimana tiap – tiap kelompok ada keterwakilan dari semua RW yang ada di Kelurahan Sondakan (15 RW). Pada masing – masing kelompok isu didampingi oleh satu orang fasilitator kelurahan Sondakan (faskel) antara lain sebagai berikut : Sdri. Ratna Devi Septiandari di kelompok pemukiman, Sdri. Dina Marfuah di kelompok ekonomi, Bpk. Amin Rasyadi di kelompok pendidikan, Bpk. Mursid di kelompok infrastruktur serta yang terakhir adalah Bpk. Sulardi di kelompok kesehatan.

Analisis dilakukan tiap aspek dari masing-masing isu dengan melacak berbagai upaya yang pernah dilakukan masyarakat atas problem yang muncul. Juga dibedah dampak apa yang akan terjadi bila masalah tersebut dibiarkan Diskusi disemua kelompok berjalan begitu dinamis, hal ini disebabkan keseriusan warga serta konsen mereka akan hasil dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Sondakan 5 tahun kedepan. Keterlibatan stakeholders menjadi salah satu indikator kesuksesaan melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan di kota Surakarta, bukan hanya melibatkan para tokoh atau elite saja.

VOX POPULI VOX DEI…!!!

(By BChrist)

Read More

Kerja Keras Tim Perumus Renstra Masyarakat Tegalharjo Surakarta

Partisipasi aktif publik dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan sipil society dalam demokrasi. Esensi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat jika diterjemahkan secara sederhana adalah “kuasa ada ditangan rakyat”, bahwa negara hanya sebagai pengelola atas berbagai sumber daya yang ada, baik manusia berikut alamnya.

Dalam era demokrasi, pelibatan aktif masyarakat akan proses perencanaan pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan. Artinya pola kebijakan pemerintah sudah tidak lagi berpijak pada model top down, tetapi bergeser pada model bottom up. Pola – pola sentralisasi kekuasaan hanya berlaku pada rezim otoriter yang bertolak belakang pada substansi demokrasi itu sendiri, seperti halnya disaat rezim Orde Baru berkuasa dibawah kendali Soeharto selama 32 tahun lamanya.

Mengingat tuntutan demokrasi adalah partisipasi publik (baca=rakyat), yang mana salah satunya dalam terwujud diproses perencanaan pembangunan. Maka dalam proses perencanaan pembangunan di kota Solo seperti penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, pelibatan segenap stakeholders yang ada menjadi sebuah prasyarat penting.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat, mencoba melibatkan segenap stakeholders yang ada di masing – masing wilayah, salah satunya adalah warga miskin penerima layanan manfaat dari pemerintah. Yang mana selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dalam forum Musrenbang.

Dengan dokumen Renstra Masyarakat, TKPKD mencoba menggali serta memotret persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan tersebut dieksplorasi dengan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) melalui 5 hak dasar masyarakat, yaitu : ekonomi, kesehatan, pemukiman, pendidikan & ekonomi. Pemetaan Masalah (Analisa Kemiskinan Partisipatif) ini bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan wilayah dari pendapat masyarakat termasuk masyarakat miskin penerima manfaat atau program khusus dari pemerintah seperti raskin, jamkesmas dan lain - lain, sehingga diharapkan akan ditemukan solusi terbaik. Masyarakat disini berposisi sebagai “narasumber utama”. Karena merekalah yang mengerti dan mengetahui persoalan yang muncul diwilayahnya.

Kemudian baru masuk pada fase Rapat Kerja Tim Perumus, dimana masing – masing kelompok isu pada tahap sebelumnya diambil perwakilannya satu orang ,perwakilan dari kelurahan yang diwakili oleh kasie pemberdayaan masyarakat, satu orang perwakilan dari LPMK seksi perencanaan dan pembangunan,  kemudian ditambah  tiga orang fasilitator Kelurahan Tegalharjo.

Jum’at, 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB betempat di Hotel Loji – Solo, TKPKD mengadakan Raker Tim Perumus untuk Penulisan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo – Jebres. Acara dibuka oleh TKPKD dilanjutkan sambutan Lurah Tegalharjo bapak Nanang Herry Triwibowo, S.Sos, MM. Setelah itu sambutan LPMK Kelurahan Tegalharjo bapak Suratmin WS. Sessi awal validasi peta isu oleh Sdr. Fuad Jamil sebagai upaya rechek peta wilayah. Setelah itu langsung masuk ke pembahasan 5 isu hak dasar masyarakat. Untuk isu pendidikan & kesehatan dipandu Elisabeth Riana, isu pemukiman & infrastruktur oleh Endah Tyasmini, isu ekonomi dipandu Bambang Christanto.

Rapat Kerja Tim Perumus itu sendiri bertujuan untuk memperdalam program serta kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Renstra Masyarakat Kelurahan Tegalharjo periode 2016 – 2010. Setelah pada fase tersebut selesai, maka fase selanjutnya adalah “Rembug Warga”. Dimana nanti Tim Perumus akan membacakan atau mempresentasikan hasil rakernya dihadapan masyarakat Kelurahan Tegalharjo sebagai bagian dari klarifikasi maupun validasi dokumen renstra masyarakat tersebut. Dengan adanya dokumen renstra masyarakat tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Kelurahan Tegalharjo sudah memiliki road map dalam perencanaan wilayah.


(By BChrist)

Read More

Tegalharjo Rumuskan Program Kerja Untuk Renstra Masyarakat

Setelah menuntaskan seluruh tahap Analisa Kemiskinan Partisipatif ditingkat RW Kelurahan Tegalharjo dan melakukan analisis kecenderungan ditingkat kelurahan, Tahap berikutnya menganalisis masalah-masalah yang ada dalam forum Merunut Masalah. Sekaligus dibentuk Tim Perumus untuk mempertajam program dan kegiatan yang ditemukan.

Setelah berembuk diantara Tim Perumus mereka bersepakat melakukan pendalaman pada 27 Desember 2013. Seluruh tim perumus berjumlah 10 orang merepresentasikan 5 isu, Sie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perwakilan LPMK, ditambah 3 fasilitator yang turut memfasilitasi AKP RW. Dengan komposisi tersebut, diharapkan penggalian isu akan lebih tajam.

Diselenggarakan di Loji Hotel sejak pukul 14.00 acara dibuka oleh Nanang HT selaku lurah dan sambutan dari LPMK yang menjelaskan pentingnya perumusan Renstra Masyarakat untuk 5 tahun mendatang. Dalam isu ekonomi lebih banyak dibedah pada penguatan ekonomi usaha kecil serta pengentasan pengangguran. Di Tegalharjo masih banyak usaha ekonomi kecil dan mikro produktif yang butuh dukungan.


Dibidang Infrastruktur, normalisasi saluran menjadi fokus pekerjaan yang perlu dibenahi. Walaupun terletak di kawasan perkotaan, ternyata masih banyak titik genangan air saat hujan turun. Selain itu pembenahan jalan menjadi perhatian untuk ditangani program dari PNPM dan DPK. Di bidang sosial budaya, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan tetap menduduki prioritas penting. Terutama membiasakan hidup sehat yang belum menjadi keseharian warga.

Tantangan terberat yang dihadapi Tegalharjo sebenarnya isu pemukiman terkait akan dilebarkannya jalur kereta api menjadi double track. Masih banyaknya hunian dibantaran rel harus segera ditangani dengan baik dan tak merugikan masyarakat. Mereka meminta tidak dilakukan penggusuran dan harus bisa membantu masyarakat mendapatkan ganti tempat tinggal.

(By Mhist)

Read More

Penulisan Dokumen Renstra Masyarakat

TKPKD Surakarta Jalin Kerjasama Dengan Mahasiswa Sosiologi UNS

Memasuki akhir tahun 2013, agenda percepatan penulisan dokumen Renstra Masyarakat (RPJMKel) kian mendesak. Apalagi beberapa kelurahan telah menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya. Dengan keterbatasan SDM yang ada di TKPKD Surakarta, maka dilakukan terobosan dalam penulisan dokumen Renstra Masyarakat. Terobosan tersebut berupa kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu UNS. Kebetulah salah satu dosen FISIP, cukup terbuka dalam hal pemberdayaan warga.

Dimulai dengan penjajagan bersama serta kemungkinan kerja sama. Sebelumnya Sosiologi Fisip UNS dibawah asuhan Achmad Ramdhon sudah menginisiasi berbagai program yang melibatkan mahasiswanya. Diantaranya mememinta mahasiswa menuliskan sejarah kampung, penulisan peningkatan kesejahteraan warga di Boyolali dan Sragen serta tahun depan akan melaunching web tentang wajah kampung. Selama ini memang jarang perguruan tinggi melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan.

TKPKD Surakarta presentasi didepan mahasiswa

Padahal cukup banyak mahasiswa yang berasal dari daerah atau bisa diterjunkan untuk terlibat dalam berbagai hal. Dengan catatan memang kerangka keterlibatan tersebut sesuai dengan mata kuliah yang memang diajarkan. Berdasarkan penjajagan itu, Ramdhon sepakat bekerja sama melibatkan 15 mahasiswanya untuk penulisan dokumen Renstra Masyarakat di 2013 ini. Sementara itu TKPKD kini sedang menyelesaikan 8 kelurahan dengan tahapan berbeda-beda.

Semanggi memasuki tahap penulisan, Tegalharjo tinggal menyelenggarakan Merunut Masalah dan 5 lainnya (Sondakan, Pajang, Stabelan, Bumi, Joyosuran dan Keprabon) masih harus menyelesaikan AKP RW. Dukungan ini cukup berarti sebagai salah satu proses transformasi pengetahuan dan skill pada masyarakat. kebetulan beberapa mahasiswa ada yang berasal dari kelurahan dampingan. Setelah penjajagan bersama, ditindaklanjuti dengan In House Training atau semacam pelatihan memahami teknik penulisan Renstra Masyarakat.

Dikarenakan waktu yang mepet dan masih ada aktifitas perkuliahan, maka dilakukan penyesuaian atas penyelenggaraan In House Training. Kini berdasar pemahaman bersama sudah ada 2 tim yang akan segera fokus pada penulisan dokumen di Semanggi dan Tegalharjo. Ke depan, program kerjasama ini akan ditingkatkan dengan rerata jumlah mahasiswa yang lebih banyak lagi. Sebab target tahun depan akan ada 20 kelurahan yang melakukan penyusunan dokumen renstra masyarakat.

(By MHist)

Read More

SKPD Respon Renstra Masyarakat Sewu Dan Joyotakan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau yang lebih dikenal dengan dinas merespon positif hasil Renstra Masyarakat Kelurahan Sewu dan Joyotakan. Hal itu tercermin dalam tanggapan mereka di acara Diseminasi hasil penyusunan Renstra di Ayam Penyet Suroboyo Kamis (21/11) yang diselenggarakan Bappeda. Respon tersebut ditunjukkan dengan komentar akan memasukkan usulan masyarakat dalam Rencana Kerja SKPD terkait di 2015.

Seperti diketahui, TKPKD Kota Surakarta menginisiasi Renstra Masyarakat sebagai upaya revitalisasi perencanaan. Hal itu sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan penting bagi pembangunan kota yang berkeadilan. Tahun ini TKPKD mulai menginisiasi di 11 kelurahan meliputi Sewu, Jototakan, Joyosuran, Keprabon, Gajahan, Semanggi, Danukusuman, Sondakan, Bumi, Tegalharjo dan Pajang. Adapun yang telah menyelesaikan dokumennya yaitu Sewu dan Joyotakan. Kegiatan diseminasi ini sebagai upaya integrasi perencanaan masyarakat dengan Renja SKPD.

Dokumen Renstra Masyarakat berisi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kelurahan (SPK Kel), Masalah Pokok, Program Prioritas serta Kegiatan yang menjadi upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa dukungan stakeholders maupun birokrasi, dokumen ini tidak ada artinya. Kebetulan kedua kelurahan memiliki 6 SPK Kelurahan dan didalam penjabaran program, sesuai dengan Rencana Kerja SKPD. Hadir dalam acara yang difasilitasi Bappeda Kota Surakarta yaitu Bapermas, PDAM, Dikpora, DPU, DKP, Disperindag, DKK serta PNPM.

"Penyusunan program dan kegiatan sudah pas. Nanti kita akan perjuangkan agar bisa dilaksanakan. Kami butuh penjelasan teknis dari teman-teman kelurahan" ungkap Susi Dyah dari Dinas Kesehatan (DKK) Kota Surakarta. "Di dalam buku Renstra semua sudah jelas bu, tinggal dibuka saja" terang Pramono, Faskel Joyotakan. Mila, sebagai moderator acara tersebut menjelaskan SKPD harus merespon apa saja yang tertuang dalam buku Renstra Masyarakat apakah sudah sesuai atau belum dengan Rencana Kerja SKPD. "Bila belum pas, bisa dijabarkan apa yang harus dilakukan" saran Mila.

Sementara itu menurut Sukendar dari Bapermas apa yang dihasilkan dari Renstra Masyarakat justru mengejutkan. Dia mencontohkan SPK Kel Sewu point 6 yang menuliskan penyusunan data base status tanah khususnya RW IV. "Karena memang problemnya disitu. Jadi saya kira ini menarik sebab masyarakat tahu apa yang menjadi prioritas bagi mereka" ujar Sukendar. AT Suwardi selaku Ketua LPMK Joyotakan optimis hasil Renstra Masyarakat yang difasilitasi TKPKD akan berjalan optimal. Hal ini didukung dengan respon SKPD.

Sedangkan dari DPU Kota Surakarta berjanji akan mengupayakan program yang diusulkan warga. Hal ini dikarenakan pengerjaan infrastruktur itu terbagi atas kewenangan SKPD Kelurahan, SKPD Kota, Propinsi maupun Nasional. Walau begitu, dirinya akan meneruskan ke jenjang lebih tinggi bila memang hal itu menjadi usulan masyarakat. Secara teknis dokumen, tidak ada SKPD yang mengkomplain struktur atau kesulitan pembacaan dokumen.

Acara Diseminasi dimulai dengan paparan Renstra Masyarakat Sewu oleh Agus Suyamto dilanjutkan kelurahan Joyotakan oleh Pramono. Peserta sendiri mendapat hardcopy presentasi maupun dokumen Renstra Masyarakat sehingga memudahkan mereka merespon presentasi tersebut. Bambang Christanto sebagai tim pendamping penyusunan dokumen Renstra Masyarakat dari TKPKD mengaku lega dengan respon SKPD. "Respon itu membuat energi kami yang hampir tiap malam mendampingi dilapangan seperti terbayar lunas" ungkap pria beranak satu ini ketika ditemui dikantornya.

(By MHist)

Read More

Bumi Percepat Analisis Kemiskinan Di Kelurahan Dan RW

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta dengan metode Participatory Poverty Assesment (PPA) menggali serta memetakan persoalan yang ada dalam masyarakat. Teknik ini dilakukan untuk merumuskan Renstra Masyarakat yang diinisiasi TKPKD. Inisiasi perumusan Renstra merupakan terobosan TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus dan tepat.
Dengan mengelompokkan menjadi 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur berharap persoalan – persoalan yang ada dalam wilayah dapat tergali optimal. Karena nara sumber pokok disini adalah masyarakat itu sendiri. Mereka yang mengerti demografi maupun topografi di wilayahnya masing – masing.

Bersama – sama dengan masyarakat TKPKD menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau Renstra Masyarakat. Kegiatan dimulai dengan Sosialisasi Inisiasi Renstra Masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan sampai dengan nanti finalisasi serta validasi. Sebagai penutup digelar acara Rembug Warga dengan stakeholders yang ada di kelurahan, baik kelembagaan yang ada, tokoh masyarakat hingga masyarakat biasa.

Minggu, 17 November 2013 bertempat di Hotel Pondok Indah Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, TKPKD Kota Surakarta melakukan Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan dilanjutkan dengan Pemetaaan Masalah Tingkat RW se-Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan. Kegiatan tersebut juga melihat tipologi serta potensi yang ada di kelurahan Bumi agar dalam proses penyusunan dokumen Renstra Masyarakat segenap stakeholders kelurahan Bumi dapat terlibat serta berpartisipasi secara aktif. Salah satunya adalah warga penerima layanan manfaat program dari pemerintah seperti PKMS Gold, Raskin, Jamkesmas, BLSM serta RTLH. Hal ini semakin memperkuat daya dukung akan hasil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Bumi.

Dengan dilibatkannya warga miskin “penerima layanan manfaat program” dari pemerintah, menguatkan substansi bahwa Renstra Masyarakat merupakan dokumen hasil elaborasi segenap komponen yang ada. Keterlibatan semua unsur dalam penyusunan dokumen akan mengembalikan spirit masyarakat dalam forum–forum perencanaan pembangunan yang mulai hilang. Terpotret dalam forum Musrenbang tahun-tahun akhir, bahwa masyarakat mulai apatis serta skeptis Musrenbang berikut hasil – hasilnya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Murenbang yang berlangsung selama ini hanya menjadi forumnya para tokoh & elite wilayah, hasil dari forum Musrenbang tidak menyentuh persoalan mendasar masyarakat yaitu kemiskinan, agenda Musrenbang hanyalah acara ritual tahunan yang tidak memiliki sinergisitas out_put yang diperoleh dengan wilayah lain (hasilnya sepotong–potong).

Dengan prosentase kehadiran warga yang sangat tinggi (sekitar 90%) diacara tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kepedulian mereka atas wilayah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan patut diapresiasi. Kepedulian ini juga tak luput dari support Lurah Bumi serta peran Ketua LPMK dan jajarannya dalam menyemangati warga akan pentingnya dokumen Renstra Masyarakat.

Semangat gotong–royong inilah modal pokok warga Bumi Kecamatan Laweyan dalam keterlibatan proses penyusunan Renstra Masyarakat. Dengan guyu_nya warga Bumi dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel semakin menguatkannya peran warga dalam menentukan arah dan tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Yang mana sudah tidak zamannya lagi dengan model top down a la orde baru, tetapi dengan model bottom up. 

Dimana masyarakat  tidak hanya sebagai obyek dari pembangunan tetapi sekaligus menjadi salah satu bagian decision maker atas wilayahnya sendiri. Kedepan forum – forum perencanaan pembangunan istilah Jawanya tidak muspro atau sia – sia, karena masyarakat tidak lagi teralienasi dengan dokumen perencanaan pembangunan di masing – masing wilayahnya. Semoga….. 


(By BChrist)

Read More

Sekelumit Menginisiasi Dokumen RPJMKel Kota Solo

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta membangun spirit kebersamaan yang nyaris hilang dari masyarakat dalam keterlibatan proses perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan karena memang dalam proses perencanaan pembangunan, mengalami gelombang pasang–surut. Salah satu contohnya adalah dalam forum Musrenbang yang nota bene idealnya didukung oleh segenap stakeholders, ternyata juga mengalami otokritik yang sangat luar biasa.

Hal tersebut diatas dapat ditangkap dari contoh keluhan hampir di setiap RT sampai dengan RW dalam mengomentari perjalanan Musrenbangkel. Mengapa demikian? Karena usulan di masing – masing wilayah yang diawali dari Musyawarah Rt sering tidak terealisasi.  Apalagi suara yang berada diluar tokoh masyarakat, bisa lebih keras karena forum Musrenbang merupakan forumnya para elite saja, jadi hasilnya dapat dipastikan tidak akan menyentuh pada persoalan pokok di masyarakat, yaitu kemiskinan.

Berangkat dari uraian tersebut, maka TKPKD menginisiasi penyusunan Renstra Masyarakat (RPJMKel). Yaitu dengan menggali serta memetakan persoalan yang muncul dari masyarakat menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment). Teknik itu difokuskan pada 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur.

Dengan metode tersebut, berharap akan dapat memetakan serta menggali persoalan yang lebih obyektif. Metode ini menempatkan masyarakat menjadi “narasumber utama”. Mereka yang akan memunculkan persoalan di wilayahnya masing – masing. Mereka juga yang nantinya akan menjadi juru mudi dalam proses – proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Sebab TKPKD Kota Surakarta beserta Fasilitator Kelurahan dilapangan hanyalah sekedar sebagai “pendamping” saja.

Dengan adanya Renstra Masyarakat atau dokumen RPJMKel, maka masyarakat kelurahan memiliki road map pembangunan kurun waktu 5 tahun. Yang mana dalam dokumen RPJMKel tersebut persoalan serta solusinya akan saling bersinergis dengan wilayah yang lain. Koordinasi antar wilayah merupakan suatu bagian integral atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang membedakan antara dokumen hasil Musrenbang dengan dokumen RPJMKel.

Eksplorasi dilapangan inilah nantinya yang akan menjadi bahan dasar oleh TKPKD untuk dijadikan dokumen Renstra Masyarakat. Dimana proses akan dimulai dari Sosialisasi Inisiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan sampai dengan forum Rembug Warga di Kelurahan.

Hal yang tak kalah menarik adalah tatkala TKPKD bersama Fasilitator Kelurahan dalam mendampingi atau memfasilitasi. Mulai Pemetaan Masalah Tingkat Kelurahan hingga Pemetaan Masalah Tingkat RW. Yaitu saat acara berlangsung maupun ketika acara Pemetaan Masalah akan selesai, dimana Ketua RT atau RW selalu berinteraksi dekat dengan TKPKD maupun Fasilitator Kelurahan. Dari beberapa rangkaian acara dilapangan, selalu TKPKD Kota Surakarta maupun Fasilitator Kelurahan menjadi “teman curhat” mereka.

Satu tantangan adalah dalam perspektif masyarakat terkait Musrenbangkel. Karena berdasarkan pengalaman mereka usulan – usulan di wilayah selama ini tidak terkawal apalagi sampai dengan tahapan eksekusi dengan baik. Sebagai contoh dari usulan : perbaikan selokan, perbaikan gorong – gorong, pengaspalan jalan, RTLH dan lain – lain. Ditambah dengan kesan, bahwa siapa yang dekat dengan tokoh atau pengurus diwilayah tersebut maka dapat dipastikan lebih cepat terealisasi. Inilah yang acapkali terdengar saat diskusi kelompok 5 isu atau saat Pemetaan Masalah di Tingkat RW berjalan. Tak dapat dipungkiri bahwa kekecewaan terhadap hasil Musrenbang hampir di semua wilayah cukup tinggi. Maka tak heran bila ada suatu lembaga atau instansi yang masuk ke wilayah RT maupun RW yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan mereka cukup resistens.

Mereka berharap TKPKD mampu menjadi jembatan kepada instansi terkait dalam persoalan yang mereka hadapi. Hal ini didasarkan dari paparan gambaran besar dokumen RPJMKel berikut out_put. Dalam bayangan mereka bahwa TKPKD Kota Surakarta beserta Faskel yang turun dilapangan merupakan “teman curhat yang pas”. Kedepan penting mengawal hasil RPJMKel, bisa diimplementasikan. Partisipasi publik penyusunan dokumen RPJMkel cukup tinggi karena melibatkan warga miskin. Terutama dalam memetakan masalah di wilayahnya masing – masing, maka pengorganisiran untuk ikut mengawal atau monitoring hasil dokumen tersebut perlu ditingkatkan. Inilah konsekuensi positif saat penguatan pada poros civil society sudah terpenuhi dengan baik.

(By BChrist)

Read More

Peran Faskel Dan RW Dalam Penyusunan Dokumen RPJMKel

Upaya mewujudkan partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan, dukungan dari segenap stakeholders menjadi penting. Selain sebagai penguatan atas proses – proses yang akan dan yang sedang berlangsung, juga bagian “legitimasi” atas hasil yang telah terdokumentasi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta berusaha menggali serta menemukan kembali semangat partisipasi publik dalam setiap agenda perencanaan pembangunan. Salah satunya melalui proses pendokumentasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel). Dengan menggunakan metode PPA (Participatory Poverty Assesment) TKPKD Kota Surakarta menggali serta memotret persoalan di masyarakat melalui 5 hak dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur.

Ketika menggali serta memetakan persoalan di masyarakat, TKPKD dibantu fasilitator kelurahan. Para faskel tersebut bergerak di kelurahan mereka masing – masing terlebih dahulu, dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan. Selain sebagai salah satu bagian “transformasi nilai” kemasyarakat, harapannya mereka nanti menjadi “katalisator” serta “dinamisator” di kelurahan dalam keterlibatan perencanaan pembangunan.

Fasilitator merupakan potret “orang lokal” dalam masing – masing kelurahan, yang pada dasarnya mempunyai jiwa – jiwa kepemimpinan serta mengerti secara geografis maupun demografis atas daerahnya. Proses pengorganisiran & mobilisasi para calon peserta baik dalam Sosialisasi sampai dengan Rembug Warga nanti, sangat membutuhkan energi, waktu serta tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peran dari para Fasilitator Kelurahan sangatlah vital.

Tak kalah penting peran serta fungsi  dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel adalah RW. Peran RW  selain jembatan dalam berkomunikasi dengan warga, juga RW sebagai pemangku kepentingan di wilayahnya masing – masing. RW juga sebagai ujung tombak dalam masyarakat, karena perannya yang sangat vital dan tajam. Mulai dari persoalan sosial sampai dengan persoalan keamanan – ketertiban lingkungan. Sebagai tokoh serta bagian yang sangat integral dalam masyarakat, maka dalam kegiatan Pemetaan Masalah Tingkat RW (AKP RW) peran RW menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memetakan serta menggali persoalan diwilayah.

Untuk itu, dalam proses penyusunan dokumen RPJMKel maka agar proses berjalan lancar yaitu adanya “Tandem antara Fasilitator Kelurahan dengan RW”. Duet maut dari kedua belah pihak inilah yang nantinya akan mempermudah proses – proses pengorganisiran sampai dengan mobilisasi warga (peserta). Dengan dijembatani oleh para Faskel & RW maka kerja – kerja dilapangan akan lebih mudah. Hal ini disebabkan kedua pihak tersebut mengerti serta mengetahui demografi, tipologi wilayah, geografi, potensi wilayah, dan lain sebagainya. Artinya secara kontekstual mereka (Faskel & RW) mengetahui daerahnya masing – masing, yang mana hal tersebut tinggal disupport TKPKD Kota Surakarta. Antara lain adalah : transformasi nilai/ilmu tentang perlunya dokumen RPJMKel bagi masing – masing wilayah/daerah, up grading ke para Faskel misal teknik fasilitasi yang baik, transformasi skill, perencanaan pembangunan berkelanjutan selain support materi.

Bahwa partisipasi ditingkat publik akan terpenuhi, tatkala proses transformasi nilai itu berjalan secara linier dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Karena saat ini masyarakat tidak hanya melulu menjadi “obyek dari pembangunan”, tetapi mereka juga harus terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan (subyek). Pembangunan model topdown dalam konteks sekarang sudah tidak berlaku lagi, maka pembagunan model bottom up adalah sesuatu yang menjadi tuntutan era demokrasi saat ini. Karena pembangunan itu idealnya dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat.

Ketiga hal tersebut merupakan prisip dasar terlebih kita hidup dalam era demokrasi dimana semangat kebebasan itu dimaknai “kekuatan pokok ada ditangan rakyat”. Bahwa publik adalah kunci sekaligus pintu dalam menuju jalan kesejahteraaan. Tuntutan dalam era sekarang adalah keterlibatan serta penguatan pada civil society. Dengan melibatkan setiap proses perencanaan pembangunan, maka hal tersebut merupakan bukti jawaban atas tuntutan reformasi yang telah berjalan selama 15 tahun ini. Dokumen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan merupakan salah satu jawaban atas “kegalauan  warga” dimana proses perencanaan pembangunan selama ini hanya didominasi para tokoh masyarakat. Muncul anggapan bahwa forum Musrenbang hanyalah “ritual tahunan para elite” (interes group). Yang mana out put Musrenbang tidak menyentuh daripada akar persoalan dari masyarakat, yaitu kemiskinan.

Maka dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan, harapannya adalah penguatan di ranah civil society akan dapat terwujud dengan keterlibatan serta peran aktif mereka dalam agenda – agenda strategis kota. Misalnya dilibatkannya mereka dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Terlebih dengan keterlibatan aktif para penerima manfaat layanan program dari pemerintah seperti : Jamkesmas, PKMS Gold, RTLH, Raskin, dan lain – lain. Dengan daya dukung mereka (baca = si miskin), maka dokumen RPJMKel tidak bias kemiskinan karena warga miskin dilibatkan dalam proses awal hingga akhir menjadi dokumen.

(By BChrist)

Read More

Respon Tinggi AKP RW I Sondakan

Sondakan sejak pertengahan bulan Oktober memasuki proses pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta. Kamis, 31 Oktober 2013, bertempat di Balai Pertemuan RW I Kelurahan Sondakan dilakukan Pemetaan Masalah Tingkat RW atau yang biasa disebut AKP RW (Analisa Kemiskinan Partisipatif). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui serta memetakan persoalan yang muncul di wilayah. Diawali dengan pengenalan “PETA BUTA” RW I Kelurahan Sondakan, Laweyan. Hal ini dilakukan untuk mengcross ceck batas wilayah serta bangunan pokok sebagai penanda wilayah.

Pada Pemetaan Masalah Tingkat RW ini warga yang hadir dibagi dalam 5 kelompok isu yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemukiman & infrastruktur. Masing–masing menterjemahkan persoalan yang muncul dalam konteks kemiskinan. Tiap RT diwakili oleh orang yang paham, mengerti persoalan diwilayahnya, juga representasi warga miskin atau penerima layanan program dari pemerintah (Raskin, Jamkesmas, RTLH dan lain sebagainya). Harapannya dokumen ini merupakan potret riil dari kondisi dilapangan serta validitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Spirit yang dibangun adalah bahwa dokumen RPJMKel tidak bias dari kondisi yang ada dalam masyarakat. Serta untuk menjawab kritik, bahwa forum–forum perencanaan pembangunan hal yang lumrah & biasa terjadi sebut saja dominasi para elite, tokoh masyarakat. Jadi dapat diperkirakan hasilnya rata – rata merupakan potret subyektif dari “para elite” tersebut.

Antusiasme warga

Di RW I, perwakilan RT hadir semua (prosentase kehadiran tinggi). Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa warga RW I Kelurahan Sondakan memiliki animo yang cukup tinggi untuk terlibat penyusunan dokumen.

Pada acara AKP RW I Kelurahan Sondakan ini kehadiran warga baik yang laki – laki maupun perempuan cukup berimbang. Maka dalam setiap kelompoknya ada komposisi yang sepadan dalam memetakan setiap masalah. Bila di wilayah yang lain biasanya kehadiran banyak dari perwakilan pria (ibu–ibu selalu masuk di kelompok kesehatan serta pendidikan), maka dalam AKP RW kali ini perempuan merata disemua kelompok.

Berikut beberapa persoalan yang muncul & terpetakan dalam diskusi 5 kelompok dalam AKP RW I Kelurahan Sondakan, kelompok Infrastruktur : daerah banjir, lokasi gorong – gorong macet, lokasi jalan rusak, selokan yang kapasitasnya kurang, selokan yang tidak berfungsi secara maksimal. Kelompok Pemukiman : lokasi padat penduduk, lokasi dimana rumah tidak layak huni, kelompok Ekonomi : lokasi warung latengan, kelontong, sablon, lokasi yang biasa dikunjungi rentenir, kelompok Pendidikan : lokasi PAUD, kursus, kelompok Pendidikan : lokasi – lokasi penyakit endemic seperti demam berdarah, balita girang ( gizi kurang ) dan lain sebagainya.

Melihat dari prosentase kehadiran yang cukup tinggi serta hasil dari diskusi Pemetaaan Masalah Tingkat RW (AKP RW I), diharapkan persoalan yang tergali dalam diskusi kelompok tersebut akan mampu menjawab problem dasar di wilayah RW I Kelurahan Sondakan. Serta hasil dari renstra tersebut juga bisa  menjadi contoh bagi wilayah yang lain. Warga RW I yang hadir dalam Pemetaan Masalah Tingkat RW tersebut juga berharap, setelah jadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (baca = Sondakan) nantinya akan benar – benar hasilnya dapat terealisir sesuai dengan harapan warga.

(By BChrist)

Read More